Harga-Harga Naik, Kado Pemerintah untuk Rakyatnya

Oleh: Chusnatul Jannah

Memasuki tahun 2020 rakyat Indonesia mendapat kado dari pemerintah. Mulai dari tarif tol, BPJS Kesehatan, cukai rokok, hingga parkir mengalami kenaikan. UMK/UM buruh juga naik sebesar 8,05 persen.

Kenaikan ini diimbangi dengan kenaikan biaya hidup dan kebutuhan pokok. Jadi UMK naik seperti sama saja bila bahan-bahan kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta kesehatan ikut dinaikkan.

Beberapa kenaikan tarif di tahun 2020 di antaranya: pertama, cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/PMK.010/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Aturan ini mengatur kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai 1 Januari 2020.

Kenaikan tarif cukai rokok rata-rata mencapai 23%. Sedangkan harga jual eceran naik 35%. Contohnya, untuk rokok Rp21.650 per bungkus, maka akan menjadi sekitar Rp30.000 per bungkus.

Kedua, iuran BPJS Kesehatan. 1 Januari 2020 menjadi awal iuran BPJS Kesehatan bernominal baru. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan tarif tidak sepenuhnya 100 persen untuk semua level.

Meski demikian, kenaikan tarif ini tetaplah membebani rakyat. Peserta mandiri kelas 3 yang semula Rp25.500 naik sebesar 65% menjadi Rp42.000 per jiwa, kelas 2 yang semula Rp51.000 naik sebesar 100% menjadi Rp110.000, lalu kelas 1 yang semula Rp80.000 naik sebesar 100% menjadi Rp160.000.

Ketiga, kenaikan tarif tol. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekalisekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Jadi, tidak istilah tarif tol turun atau bahkan gratis. Sebab kenaikan tarif top didukung oleh UU yang mereka buat.

Keempat, kenaikan tarif listrik.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) bagi Rumah Tangga Mampu (RTM) tidak akan dikenakan penyesuaian harga (tariff adjustment) terhitung sejak 1 Januari 2020. Keputusan ini diklaim Menteri ESDM Arifin Tasrif setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Rencananya, pemerintah akan mencabut subsidi tarif listrik untuk golongan RTM berdaya 900 VA pada 2020. Saat ini, golongan 900 VA RTM hanya dikenakan tarif maksimal Rp 1.352 per kilo Watt hour (kWh). (Alinea.id, 1/1/2020).

ITULAH sejumlah kenaikan tarif yang berlaku per 1 Januari 2020. Masih ada kenaikan tarif lainnya seperti tarif parkir di Jakarta dan tiket DAMRI ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan seperti biasanya, jika terjadi kenaikan maka sulit untuk menurunkannya lagi.

Seakan menjadi kebiasaan yang lumrah terjadi tiap tahun. Rakyat pun terpaksa menerima. Tak kuasa menolak kebijakan yang sudah diketok palu.

Kenaikan tarif-tarif ini ditengarai diambil untuk menutup lembaran defisit negara yang terjadi sepanjang 2019. Utang menggunung membuat Indonesia babak belur. Sampai kapan rakyat harus menanggung derita akibat kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat?

Penguasa yang salah kelola, rakyat pula yang diminta menanggungnya bersama-sama. Kesejahteraan masih sekadar angan belaka.

Meringis Akibat Kapitalis

SUDAHLAH harga-harga naik, ditambah pula dengan RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Buruh diwacanakan tak lagi digaji per bulan, namun dihitung berdasarkan produktivitas. Yakni sistem pengupahan per jam bukan bulanan.

Belum lagi, serbuan pekerja asing menambah sempit lapangan kerja bagi pekerja pribumi. Mereka dipaksa bersaing dengan buruh asing. Sementara negara tak menjalankan fungsinya sebagai riayah su’unil ummah.

Sistem kapitalisme menambah deret panjang betapa hidup di alam korporatokrasi begitu menyengsarakan. Negara bukan lagi melayani kepentingan rakyat, namun melayani kepentingan korporasi.

Penguasa dan pengusaha tak ubahnya penjual dan pembeli dalam bisnis. Aset-aset negara diperjualbelikan dengan mudah atas nama investasi dan utang. Liberalisasi hampir terjadi di semua lini kehidupan.

Kapitalisme yang serakah menjadikan rakyat sebagai tumbal. Negara dijadikan ladang bisnis. Kekayaan alam menjadi target penguasaan asing untuk keuntungan pribadi. Kapitalis rakus dan penguasa yang ogah urus negara menjadikan negeri ini diperah sedemikian hingga tak ada celah bagi rakyat untuk menikmati yang namanya kesejahteraan.

Islam, Kado Solusi Terindah

ISLAM mengartikan sebuah negara tidak hanya berkutat seputar politik kekuasaan atau sistem oligarki sebagaimana yang terjadi dalam demokrasi. Dalam Islam, negara adalah khodimatul ummat (pelayannya umat). Ia ada untuk mengurusi kepentingan rakyat serta memenuhi hajat hidup rakyat. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan wajib dipenuhi negara.

Negara tidak hanya mengejar profit untuk kepentingan partai atau individu. Negara dalam Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat. Andaikata negara membuka peluang investasi, maka hal ini juga memperhatikan dan memperhitungkan baik buruknya bagi rakyat dan negara sendiri. Tidak asal membuka kran investasi yang justru merugikan negara dan rakyatnya seperti halnya dalam sistem negara kapitalis.

Sistem perupahan dalam Islam tidak dipatok sebagaimana standar UMP/UMK saat ini. Sistem perupahan dalam Islam dihitung berdasarkan jenis pekerjaan. Upah bisa berbeda-beda dan beragam karena berbeda dan beragamnya pekerjaan.

Besaran upah dalam Islam diukur berdasarkan jasanya, bukan tenaganya. Sehingga penetapan upah berbeda-beda. Upah insinyur dengan kuli bangunan misalnya jelas berbeda nominalnya.

Meski ada kenaikan upah buruh tahun ini, tidak serta merta diikuti meningkatnya kesejahteraan hidup. Faktanya, masyarakat justru disambut dengan berbagai kenaikan tarif yang cukup berat.

Cari pekerjaan susah, gaji pun tak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Negara hanya mampu memberi beban hidup tanpa memberi solusi fundamental terkait kesejahteraan.

Konsep bernegara ala kapitalis sangat kontraproduktif dengan Islam. Bila kapitalis mengabaikan kesejahteraan, Islam justru sangat memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakat. Bila kapitalis berorientasi bisnis, Islam justru berorientasi melayani rakyat secara maksimalis.

Bila kapitalis hanya mengejar profit duniawi, Islam mengejar profit ukhrawi. Bila kapitalis meliberalkan semua kepemilikan, maka Islam mengatur kepemilikan secara imbang. Kapitalis berasas manfaat, sementara Islam berdasar syariat serta maslahat.

Sungguh, Islam adalah solusi pas untuk kondisi Indonesia dan dunia yang sedang kacau. Kado solusi terindah ini tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan bagi setiap manusia. Mau sampai kapan bertahan dengan sistem kapitalisme yang jelas merusak tatanan kehidupan masyarakat? [MNews]

______

Sumber : MuslimahNews.com