Magnet Geopolitik Selat Malaka: Di mana Peran Aceh?

Mantap! Aceh Jadi Magnet Baru Ekonomi Dunia. Begitulah judul yang diberikan MetroTV pada sebuah program Selamat Pagi Indonesia yang ditayangkan awal Februari 2020. Tayangan itu memaparkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Mohamed Bin Zayed, pada pertengahan Januari 2020 (aceh.tribunnews.com 13/02/2020).

Mengiringi video rekaman pertemuan kerja sama yang dihasilkan antara Jokowi dan Mohamed Zayed, diulas pula rencana investasi Uni Emirat Arab di Indonesia. Disebutkan, UEA menyiapkan Rp 314,9 triliun untuk investasi di Kota Baru hingga Aceh. Uni Emirat Arab menyatakan ketertarikan menanam modal untuk pembangunan Aceh. Salah satu alasannya karena Aceh memiliki penduduk muslim terbanyak. Kedua negara menandatangani 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi dan riset.

Aceh kini menjadi incaran UEA, Cina, India dan Malaysia, di samping pemain lama Amerika dan Uni Eropa. Kekayaan sumber daya alam dan selat Malaka, di situlah magnetnya. Inilah takdir geopolitik Aceh dengan selat Malaka sebagai urat nadi pertemuan kepentingan Barat dan Timur. 

Data sejarah menyampaikan kepada kita bahwa geopolitik selat Malaka ini ternyata telah dipahami oleh para ulama masa lalu. Sehingga mereka sepakat bahwa selat basah ini adalah simbol kemenangan Islam yang harus dikontrol dan dikelola oleh Islam.

===

Selama ratusan tahun sebelum masa penjajahan Barat, bangsa India, Cina, dan Arab telah menggunakan selat ini untuk lalu lintas perdagangan dan menyebarkan agama. Interaksi yang kuat terjalin dalam bidang politik, ekonomi, budaya maupun agama. Di akhir abad ke 15 Masehi, di masa Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah Selat Malaka masih di bawah kendali Islam di bawah kontrol Kesultanan Aceh. 

Masa ini adalah masa awal menandai kehadiran para tamu tak di undang yang berasal dari Eropa. Mereka adalah Portugis yang datang paling awal, disusul kemudian Belanda dan Inggris. Di bawah kontrol Islam Kesultanan Aceh Darussalam, semua kapal-kapal asing yang ingin melewati jalur basah ini harus seizin Kesultanan Aceh Darussalam.

Penulis Portugis, Tome Pires menggambarkan ramainya pelabuhan di selat Malaka dalam karyanya, Suma Oriental; “Di Malaka kita dapat menemukan 84 bahasa. Setiap bahasa memiliki ciri khasnya.” 

Penulis Portugis lainnya, Duarte Barbosa juga menggambarkan ramainya pelabuhan atau bandar di Malaka; “...bandar di Malaka ini adalah pelabuhan yang terkaya, dengan jumlah perdagangan terbesar dan perkapalan dan perdagangan yang sungguh banyak yang berasal dari seluruh dunia”.

===

Di dunia modern, selat ini terletak di antara Kepulauan Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau) dan Semenanjung Negara Malaysia, Thailand dan Singapura. Selat yang membentuk jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok ini sekarang berada dalam kontrol negara Singapura yang berafiliasi dengan barat di bawah kendali AS.

Proposal ini berlaku sejak ditandatanganinya kerjasama pengamanan militer perairan Selat Malaka melalui paket kerjasama yang bernama Regional Maritime Security Initiative (RMSI) pada bulan Maret 2004 antara AS dengan Singapura. RMSI mudahnya adalah penempatan personel Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan di Selat Malaka.

Menurut Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China‘s Institute of Contemporary International Relations mengatakan: “Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China‘s oil supply route.” Yang artinya: “Siapapun yang mengendalikan Selat Malaka dan Samudera Hindia dapat mengancam rute pasokan minyak Cina.

Tak dapat dipungkiri, semakin tingginya kepentingan Tiongkok atas hilir-mudiknya pelayaran kapal-kapal Cina di Selat ini berimplikasi pula dengan sikap AS terhadap kawasan ini, setelah menegangnya hubungan perang dagang antara Paman Sam dan Paman Mao. Sebab di satu sisi 80% jaminan pasokan enegi negara Cina harus melewati Selat Malaka, belum lagi ditambah persoalan kepentingan Cina untuk mengirim ekspedisi ekspor produk unggulannya ke seluruh dunia yang harus melewati jalur selat basah ini. 

Oleh karena itu keamanan jalur di “Selat Malaka” ini menjadi masalah super urgen bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao. Mantan Presiden Hu Jiantao pernah menegaskan, “Malacca-Dilemma” merupakan masalah super urgen bagi kelanjutan ekonomi Negara Cina. Tapi celakanya AS tak tinggal diam melihat gelagat Cina yang sedang tumbuh menjadi raksasa baru yang siap menandingi hegemoni AS di Asia Pasifik ini.

===

Merujuk kondisi tersebut, mau tidak mau konflik kepentingan perang dagang “trade war” antara kepentingan Barat yang di motori oleh AS dengan Cina adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Dilema Selat Malaka ini bukanlah sekadar persoalan teknis dan taktis semata. Isyarat Yuncheng dan Jiantao menyiratkan, bahwa yang paling mengkhawatirkan hari ini adalah mulai bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutunya di Selat Malaka. Inilah gambaran strategis persoalan pokok perseteruan AS versus Cina di selat Malaka hari ini.

Tak ada yang mengingkari bahwa penjajahan ekonomi sekaligus penjajahan politik yang dilakukan Cina di berbagai belahan dunia yang saat ini terikat dalam mega proyek OBOR (One Belt One Road) dilakukan dengan sangat halus penuh tipu muslihat. Plt Gubernur Aceh telah menandatangani MoU kerjasama pembangunan pabrik semen Laweung, Kabupaten Pidie dengan perusahaan asal Cina. Pertemuan ini berlangsung di Cina. Sebelumnya pada 2017 ditandatangani kontrak kerjasama dengan Perusahaan Cina Huadian Hongkong Co untuk investasi sebesar USD 5 miliar di sektor energi terbarukan di Aceh (merdeka.com 29/9/2017).

===

Adapun India, konon hendak membangun rumah sakit bertaraf internasional di Sabang. Namun situs Swarajyama menyebutkan bahwa minat India berinvestasi di Aceh berkaitan dengan penerapan strategi baru Angkatan Laut India, yang disebut ‘Mission-based Deployments’. 

Dengan strategi baru tersebut, AL India menyebarkan kapal dan pesawat siap tempur di sepanjang jalur laut utama dan choke point di Samudera Hindia untuk menegaskan kehadirannya, sekaligus memantau aktivitas kekuatan ekstra-regional. Tentu saja yang dimaksud adalah Tiongkok. India bahkan sudah memutuskan untuk menempatkan jet tempur Angkatan Udaranya di pangkalan-pangkalan di Kepulauan Andaman dan Nikobar.

Pelabuhan Sabang di Pulau Weh memiliki kedalaman alamiah mencapai 40 meter. Cocok untuk pangkalan kapal selam. Posisinya strategis dalam jalur perdagangan dunia, hanya berjarak sekitar 500 km dari Selat Malaka. Celah Sabang dan Indira Point di Pulau Great Nicobar (India) hanya 190 km, menjadi ‘gerbang’ Selat Malaka yang dilewati oleh seluruh kapal dari dan menuju Selat Malaka dan Terusan Kra (jika nanti terwujud). 

Selat Malaka adalah choke point tersibuk kedua di dunia. Menghubungkan bagian timur Samudera Hindia dan laut Cina Selatan. Dilewati oleh lebih dari 30 persen perdagangan laut, sekitar 80 persen pasokan energi Tiongkok, dan hampir 40 persen perdagangan India. Dengan demikian, kehadiran India di Sabang memang berdimensi geopolitik.

Kepulauan Andaman India adalah tempat di mana zaman batu bertemu dengan teknologi senjata abad ke-21. Pulau ini menjadi terkenal karena terbunuhnya seorang misionaris oleh panah suku asli Aborigin di pulau Sentinel Utara yang terasing dan mematikan. Namun terdapat cerita tersembunyi yang lebih besar di Andaman, cerita dengan sentuhan geo-strategis modern. Asia Times menyebutkan pada rantai pulau terpencil yang sama—yang terletak di antara Asia Tenggara dan Sub benua India—India diam-diam mempertahankan salah satu pangkalan militer terbaru dan terbaiknya.

Dari sana, India memonitor antara lain pergerakan kapal selam Cina yang berpatroli di pintu masuk ke titik pengiriman Malaka, sambil menguping lalu lintas radio mereka, menurut sumber yang akrab dengan situasi tersebut. Andaman—bersama dengan Kepulauan Nicobar di dekatnya—membentuk wilayah persatuan India yang dijalankan dari New Delhi. Ini adalah rumah bagi apa yang tepat disebut Komando Andaman dan Nicobar—komando tri-layanan pertama dan satu-satunya milik militer India.

===

Menghadapi realitas ini, apa yang telah disiapkan Aceh? mengingat selat Malaka berhadapan langsung dengan Aceh. Pertanyaannya adalah di manakah peran Aceh? Apakah Aceh hanya akan menjadi Medan Pertempuran kepentingan saja? Kita menyaksikan bahwa laut yang sejatinya sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional belum memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Manajemen investasi malah sangat merugikan dan berbahaya bagi bangsa ini. Manajemen ini memberi peluang sangat besar adanya tekanan pihak investor terhadap negeri ini.

Janji petumbuhan ekonomi adalah propaganda menyesatkan. Yang terjadi justru tenaga kerja lokal tidak terpakai, perlakuan diskriminatif, penyediaan sarana sesuai kebutuhan tenaga kerja asing (TKA) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dari khamr, prostitusi hingga narkoba. Selain itu potensi kerja intelijen oleh TKA juga disinyalir oleh banyak pengamat. Bahkan dapat menguasai aset strategis milik bangsa bila proyeksi keuntungan dari investasi itu tidak bisa dicapai.

===

Realitas berbeda akan terjadi jika aturan Islam yang digunakan. Islam mengharuskan negara bertanggung jawab atas keselamatan seluruh rakyat, melindungi mereka dari kerusakan dan menjaga mereka dari kezaliman pihak manapun, apalagi dari asing. Islam membolehkan melakukan perjanjian dengan asing, namun bila perjanjian tersebut merugikan, menimbulkan bahaya bagi masyarakat, dan bertentangan dengan syariat maka harus di hentikan. Apalagi jika perjanjian itu berpotensi mengganggu kedaulatan, mengganggu keamanan dan ketertiban serta menjadi pintu menyebarluasnya kemaksiatan.

Sejarah telah membuktikan bahwa pengelolaan selat Malaka secara adil dan menyejahterakan hanya terjadi dalam kekuasaan Islam. Dan satu-satunya cara mengembalikan posisi tersebut adalah dengan tegaknya Khilafah Islamiyah.

—————————————

Sumber : Muslimah News ID