Ramah Ke Investor Namun Tega Pada Rakyat Sendiri

Rezim negeri ini kian menunjukkan ketidakmampuan mereka mengurusi rakyat. Seolah tak pernah belajar dari pengalaman akan jerat utang berkedok investasi, pemerintah kembali menjajaki rencana penanaman investasi asing. 

Dikutip dari cnnindonesia.com diberitakan bahwa perjanjian awal penanaman investasi baru Amerika Serikat (AS) di Indonesia siap ditandatangani pada Maret, saat Presiden Joko Widodo melawat ke AS, Maret mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui VOA di Washington DC, Kamis (13/2) malam. 

“Kita sudah memfinalisasi semua rincian kerjasama itu dan berharap dalam kunjungan Presiden – kalau jadi difinalkan tanggal 16 Maret – akan ditandatangi kerjasama pendahuluannya,” ujar Luhut. Namun ia menolak merinci nilai investasi, "yang paling penting itu bukan angkanya, tetapi karena ini pertama kali dalam sejarah, di mana Amerika melakukan investasi sebesar itu di dalam satu portofolio melalui sovereign fund,” tambahnya. 

Delegasi Indonesia yang terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Senin (10/2), mengadakan pertemuan dengan delegasi Amerika yang dipimpin CEO International Development Finance Corpopration (IDFC) Adam Boehler dan beberapa pejabat pemerintah Amerika, termasuk penasehat senior Gedung Putih Jared Kushner. Pertemuan yang dilakukan ini adalah menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara 10 Januari lalu.

IDFC adalah lembaga independen di bawah pemerintah Amerika yang merupakan pengembangan dari Overseas Private Investment Corporation, yang dibentuk lewat mandat Kongres Amerika. Menurut Adam Boehler di Istana Negara ketika itu, lembaga ini memiliki anggaran US$60 miliar yang akan difokuskan untuk investasi di negara-negara berkembang. 

“Khusus untuk di Indonesia, mereka (IDFC.red) ingin masuk di hydropower bersama Jepang. Tadi CEO Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda ikut hadir bersama kami,” papar Luhut. 

===

Investasi besar-besaran ini tentu karena investor melihat peluang keuntungan yang besar di Indonesia. Terlebih rencana pemberlakuan RUU omnibus law akan semakin memuluskan jalan para korporasi untuk mengeruk keuntungan. Hal ini terbaca jelas dari pernyataan Luhut pasca lobi yang mereka lakukan ke Amerika, “Ada beberapa hal yang membuat Amerika yakin untuk menanamkan investasi lewat IDFC, antara lain reformasi hukum dan pajak yang sedang didorong Indonesia. 

“Mereka tadi sebut RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan,” tambah Luhut, yang dinilai dapat semakin memperkuat perekonomian lewat perbaikan sistem investasi dan daya saing Indonesia. 

Meskipun ditentang buruh, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, misalnya, mencakup berbagai kebijakan dalam hal penyederhanaan izin, ketenagakerjaan, hingga soal kemudahan berusaha. Sementara RUU Omnibus Law Perpajakan mencakup berbagai isu pendanaan investasi, kepatuhan wajib pajak hingga fasilitas usaha. 

===

Jelas sudah, omnibus law cika dan perpajakan yang sedang direncanakan pemerintah sejalan dengan keinginan penguasa negeri ini yakni menguntungkan korporasi dan menjadikan rakyat sebagai tumbal omnibus law tersebut.

Pemerintah benar-benar tidak kapabel mengurusi rakyat. Sumber-sumber pendapatan yang harusnya berasal dari pengelolaan SDA dan potensi negeri yang ada bukannya dikelola dengan baik guna memenuhi hajat hidup rakyat, mereka justru sibuk mencari investor. 

Padahal jelas, investasi berkedok utang akan menimbulkan ketergantungan ekonomi dan berimbas pada ketidakmampuan negeri ini menentukan arah pembangunan. Disisi lain, rakyat yang telah dibebani dengan permasalahan hidup yang pelik, masih harus membayar pajak yang jumlahnya tidak sedikit. 

===

Dampak Investasi Asing

Bahasa lain investasi berkedok utang adalah penyerahan aset negara ke pihak swasta. Jatuhnya pengelolaan harta milik umum ke tangan swasta terutama asing, memiliki berbagai dampak negatif. Terkonsentrasinya barang-barang milik umum kepada korporasi yang memiliki modal besar, SDM dan teknologi yang lebih unggul; kecenderungan investasi asing yang berorientasi bisnis melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan pemangkasan gaji yang mengarah ke peningkatan pengangguran; hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi negara dalam memenuhi kebutuhan publik. Selain itu akan mengurangi sumber pendapatan negara yang berdampak pada keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar publik rakyat. 

Selain itu, turunnya sumber pendapatan pemerintah akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan lain terutama utang, peningkatan pajak, dan peningkatan biaya produk ataupun output barang milik umum yang dimiliki oleh swasta; tereliminasinya sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti listrik, air, dan gas, karena harganya yang semakin sulit dijangkau, termasuk mempermudah masuknya pemikiran dan budaya asing kepada masyarakat seperti yang terjadi pada dominasi pada sektor komunikasi dan media; dengan besarnya peran korporasi di negara-negara asing, membuka peluang penjajahan ekonomi dan sebagainya atas negeri kaum Muslim. 

Fakta inilah yang sedang terjadi di negeri ini. Sedikit demi sedikit SDA digadaikan kepada pihak swasta. Subsidi dicabut, sementara rakyat dibebani pajak dari berbagai arah. 

Inilah dampak saat negeri ini mengadopsi kapitalisme sebagai sistem hidup. SDA yang melimpah ruah faktanya tidak berkorelasi dengan perbaikan hidup rakyat. Penyerahan harta milik umum kepada individu/asing hanya menyejahterahkan korporasi. 

Sudah saatnya kita mencampakkan kapitalisme yang terbukti telah membuat negeri ini dikendalikan korporasi, mencetak penguasa yang bergandengan dengan pengusaha, sementara rakyatnya tetap saja sengsara. Wallahu a'lam bish-shawwab.

—————————————

Sumber : Muslimah News ID