Pajak Menghantui Negeri

Sejak era Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya sudah kehabisan cara untuk mengakali lesunya pergerakan perekonomian di negeri ini. Segala cara dilakukan untuk mendongkrak ekonomi RI ke arah yang lebih baik. 

Hingga berita terakhir ini beliau terobsesi mengendalikan diabetes, penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam tubuh. Karena itulah dia berencana mengenakan cukai pada sumber-sumber gula yang beredar di tengah masyarakat seperti teh kemasan dan minuman berkarbonasi dan kopi sachet. 

"Keberadaan makanan atau minuman berpemanis bisa dorong obesitas. Implikasinya ke diabetes. Implikasi diabates bermacam-macam, mulai dari gagal ginjal, stroke, dan lain-lain," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2/2020) lalu. (tirto.id) Namun kebijakan tersebut menuai banyak protes, terutama dari kalangan pengusaha. 

Bukan hanya itu, tak tanggung-tanggung asap knalpot kendaraan pun ikut jadi korban untuk dikenakan pajak. Begitu juga dengan penggunaan kantong kresek, nasibnya serupa yang akan dikenakan bea yang sama. Sekalipun beliau  berpendapat pajak itu diambil agar mampu mengurangi polusi yang bisa berdampak kepada kesehatan rakyat juga. Begitu halnya penggunaan kantong kresek agar kembali kepada konsep go green. 

Meski usulan Menkeu telah mendapat lampu hijau dari DPR, tapi juga mendapat penolakan dari Ketua Umum Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman. Ia menegaskan bila cukai benar-benar berlaku bagi minuman berpemanis, maka yang kena dampak adalah konsumen.

Mereka juga mengatakan apa yang dilakukan Menkeu tersebut hal yang nyeleneh dan diluar kebijakan yang umum, dan terkesan dipaksakan. Hal tersebut hanya akan menyebabkan kerugian pada rakyat. Daya beli rakyat akan menurun yang berpotensi pada turunnya angka produksi.  Dan para pengusaha akan banyak yang gulung tikar. 

Namun, selama laju ekonomi ini dilandasi dengan konsep kapitalisme yang tidak mengindahkan pengusaha kecil dan rakyat, maka selama itu juga perekonomian akan terus melemah dan berujung pada kehancuran .

Rezim kapitalis kali ini benar-benar menyulitkan rakyat, mereka terus memalak rakyat lewat pajak, hingga perkara kecil sekalipun dan parahnya semua berjalan dengan sistematis, hingga rakyat dirampas kesejahteraannya. 

Dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme sah-sah saja jika menjadikan pajak sebagai penerimaan negara. Karena pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal.

Selain itu, tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, antara lain:  menstabilkan ekonomi negara, guna pertumbuhan ekonomi yang stabil, mengurangi jumlah pengangguran , Dan menekan pengeluaran negara.

Dari Abu Khair ra beliau berkata, “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkankan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit ra, maka ia berkata: ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka’.” (HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa ibrah/hikmah

"Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti.” ( Syarah Shahih Muslim 11/202, Imam Nawawi).

Dalam Daulah Islam sumber pendapatan tetap negara yang menjadi hak kaum Muslim dan masuk ke baitulmal adalah: fai’ (anfal, ghanimah, khumus), jizyah, kharaj, ‘usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Maka inilah perbedaan antara Daulah Islam dan rezim kapitalis saat ini. Daulah terus bekerja untuk kemaslahatan rakyat dan menghadirkan kesejahteraan, berbeda dengan rezim saat ini yang terus mencekik kehidupan rakyat bukan saja dengan pajak, namun berbagai permasalahan urusan rakyat yang tak terselesaikan. 

Akankah kita terus berharap pada rezim saat ini, sudah saatnya kita berjuang menegakkan Islam dengan ketinggiannya, agar penerapan syariat Islam bisa diwujudkan untuk kesejahteraan umat.