Pengangguran Mengancam, Indonesia Butuh Khilafah

Pengangguran di Indonesia tiap hari semakin bertambah, bahkan bisa dibilang pemerintah telah gagal memberi solusi untuk masalah pengangguran di Indonesia. Belum lagi baru-baru ini ada Isu PHK oleh OLX Indonesia pertama kali disebutkan oleh pengguna Twitter Amelia Damayanti, dengan nama akun @ameliadmy, Ia mengatakan bahwa ada startup di Indonesia yang melakukan PHK terhadap 127 karyawannya. (kumparanTECH, Rabu (5/2/2020)). 

Tidak hanya itu dalam berita yang dilansir dalam wartabromo.com tanggal 4/2/2020, sebuah perusahaan rokok yang diketahui berdiri sejak 2007 dipasuruan juga melakukan PHK masal pada ratusan pegawainya. 

PHK massal sudah diprediksi sebagai dampak era  disrupsi dan tren digitalisasi seperti halnya PT. Indosat Ooredoo, telah melakukan antisipasi dengan cara melakukan PHK 677 pegawainya agar tetap bisa bertahan di era disrupsi. Itu adalah antisipasi yang dilakukan oleh President Directur dan CEO Indosat Ooredoo pada jum’at 14/2/2020. 

PHK masal yang dilakukan banyak perusahaan di Indonesia menunjukkan bertambahnya jumlah pengangguran. Sebelumnya memang Indonesia diprediksi McKinsey Global Institute di tahun 2030 telah memasuki era otomasi 16 persen aktivitas pekerjaan yang berimbas pada hilangnya pekerjaan bagi sekira 23 juta pekerja. Ini terjadi di saat Indonesia -masih menurut prediksi McKinsey Global Institute –dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling stabil di dunia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia. Bandingkan angka ini dengan jumlah pengangguran di tahun 2019 (data BPS) yang hampir menyentuh angka 7 juta orang. Maka, membengkaknya jumlah pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya di tahun 2030 sebagai dampak otomasi di berbagai sektor akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik, ekonomi dan sosial.

Di tahun 2020 pemerintah sendiri tidak memiliki cara untuk mengantisipasi dampak adanya era disrupsi di negeri ini. Rakyat hanya menjadi korban rezim yang latah mengadopsi tren global, menegaskan lemahnya kedaulatan politik dan ekonomi negara. Pemerintah tidak menyiapkan SDM untuk menghadapi era disrupsi sehingga pengangguran semakin bertambah pesat setiap tahunnya. 

Padahal disisi lain rakyat yang pengangguran juga tetap butuh makan, bayar listrik serta bayar pajak. Rakyatpun secara otomatis akan sengsara karena adanya tren digitalisasi di era disrupsi.

Inilah Fakta negeri kapitalis demokrasi saat ini, yang selalu mencari serta menggali keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat kesengsaraan terhadap rakyat, maka tidak salah bahwa dinegeri kapitalis saat ini sangat sering terdengar semboyan “yang kaya semakin kaya sedang yang miskin semakin miskin”

Penyelesaian permasalahan ini memang akan berbeda ketika Islam membawa solusi yang dalam bukti sejarah sangat relevan untuk dijadikan cara menyelesaikan seluruh persoalan termasuk dalam hal ekonomi. 

Dalam Islam pemerintah dituntut untuk selalu mengedepankan urusan rakyat. Menghadapi tren global sejenis ini, pemerintah dalam islam akan segera bertindak dengan meningkatkan potensi SDM dengan memperbanyak pelatihan agar tidak tertinggal oleh tren era disrupsi. Sehingga masyarakat akan dapat bersaing dilingkungan era ini. Selain itu pemerintah akan menyediakan semua fasilitas untk modal rakyatnya dalam melakukan usaha. Sehingga pengangguran dalam negeri akan teratasi.

Dalam sistem Islam Negara (Khilafah), kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Rasulullah saw :

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِه

Lebih detail, Rasulullah saw. secara praktis senantiasa berupaya memberikan peluang kerja bagi rakyatnya. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda (yang artinya), "Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja!"

Inilah sebuah anjuran untuk setiap muslim agar dapat bekerja, sehingga negara tidak lepas tangan ketika melihat rakyatnya memiliki kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, dan tidak ada ceritanya rakyat menjadi kesulitan.