Rakyat Butuh Bisa Makan Dan Sehat, Bukan Perang Melawan Rakyat dengan Darurat Sipil!

Oleh : Edwardy Yahmud

Saat ini rakyat butuh pengamanan pasokan makanan. Setelah dua minggu terbatas ruang gerak ekonomi akibat pembatasan sosial dan berdiam dirumah. Dan memilih untuk tetap menjaga jarak tidak terpapar Covid-19.

Disisi lain, tenaga medis juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD) di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Dimana saat ini pandemi Covid-19 telah menyebar ke 34 Provinsi.

Saat ini semestinya Presiden Jokowi mempersiapkan bagaimana amannya pasokan makanan, ketersediaan uang yang cukup untuk aktifitas dasar rakyat. Bukan mempersiapkan kebijakan-kebijakan tanpa taktis pelaksanaan operasional lapangan.

Sebelumnya, penyangkalan dan juga candaan para menteri menjadi titik awal petaka. Memilih lebih fokus membuka pintu masuk bagi wisatawan datang ke Indonesia. Termasuk ucapan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang tetap membela kedatangan Tenaga Kerja Asing dari China.

Secara hukum kita memiliki perangkat Undang-Undang yang menjadi payung hukum untuk bencana non alam dan juga Undang-Undang kesehatan tentang karantina wilayah. Semestinya ini menjadi langkah konkrit operasional.

Tapi kedua undang-undang ini tidak menjadi relevan dan dikesampingkan. Pemerintah malah melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak jelas operasional taktisnya. Termasuk nanti juga bila keadaan semakin kacau akibat kesalahan dan kehilangan manajemen kebijakan akan memberlakukan kebijakan Darurat Sipil.

PSBB disertai Darurat sipil adalah salah logika dalam pengambil kebijakan melawan wabah Covid-19. Penyelesaian persoalan mendasar rakyat saat ini adalah membantu untuk bisa bertahan hidup sampai wabah terkendali.

Selanjutnya, memperkuat barisan tenaga medis dan rumah sakit untuk merawat pasien positif Covid-19. Tentu hal ini memberlakukan karantina wilayah Indonesia dan beberapa wilayah epicenter seperti Jabodetabek, dan beberapa Ibu Kota Propinsi.

Ibarat kata, virus Covid-19 adalah musuh yang tidak terlihat dan bisa dilawan dengan memperkuat imun rakyat dengan ketersediaan kebutuhan dasar. Dan membatasi ruang gerak perpindahan rakyat dari satu tempat ke tempat lain.

Dan paling penting adalah memperkuat tenaga medis dan rumah sakit merawat pasien Covid-19.
Bukan malah menjadikan rakyat menjadi ‘musuh’. Saat rakyat menuntut kehadiran pemerintah secara nyata saat ini.

Dan tidak layak diadakan darurat sipil yang menghadapkan rakyat dengan pemerintah yang terlalu lambat, dan memilih ekonomi lebih utama ketimbang keselamatan rakyat sendiri.[politiktoday]