Dalam Islam Negara Wajib Memenuhi Kebutuhan Pokok Rakyat

Penamabda.com - Baru-baru ini Pemerintah Tabalong melalui Dinas Sosial mempersiapkan 100 ton beras yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. 

Dilansir dalam klikkalsel.com, Kepala Dinsos Tabalong, Yuhani mengatakan, penerima bantuan yaitu mereka yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan dari daerah maupun pemerintah pusat. "Seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima bantuan pangan daerah," Ucap Yuhani.

Nantinya, setiap keluarga akan mendapatkan masing-masing beras sebanyak 15 kilogram. Bantuan akan disalurkan melalui masing-masing kecamatan dan akan dibagikan oleh aparat kecamatan setempat dengan melibatkan anggota TNI-Polri.

Tim akan diturunkan langsung ke rumah, sekaligus melakukan evaluasi data penerima jika ternyata penerima kondisinya tidak sesuai dan dirasa mampu maka bantuan bisa dialihkan ke penerima yang lebih tepat.

Yuhani menambahkan, bantuan juga akan diberikan kepada UMKM maupun pedagang kecil yang penghasilan berkurang drastis dan para pekerja yang terkena PHK ataupun dirumahkan selama pandemi Covid-19.

Lebih dari satu bulan wabah Corona masih menyelimuti negeri ini. Setiap harinya semakin bertambah jumlah pasien positif Corona. Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Tanjung Tabalong Jumlah kasus positif covid 19 di Bumi Sarabakawa kembali bertambah. Dua warga Tabalong dinyatakan positif covid-19 sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 5 orang yang positif corona.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid -19 Tabalong, dr. Taufiqurrahman membenarkan jika warga Tabalong kembali ada dua lagi yang positif corona. “Betul ada tambahan dua lagi dari hasil swab test terhadap 7 orang, ” jelasnya.

Selain jumlah pasien yang terus bertambah, dampak dari wabah Corona nyatanya juga membuat perekonomian masyarakat seret. Terlebih dengan berlakunya berbagai kebijakan yang carut marut membuat rakyat ekonomi rakyat semakin sulit terutama bagi kalangan dengan ekonomi menengah kebawah. 

Berlakunya Physical Distancing, Darurat Sipil, maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar belum mampu mengatasi wabah yang terus merenggut nyawa manusia ini. Kebijakan yang sejak awal dijalankan pemerintah pusat tak menyentuh ke akar permasalahan walhasil rakyat dibuatnya berpikir dan bertindak sendiri demi selamat dari serangan wabah maupun krisis yang melanda negeri. Sebagian masyarakat mengeluh atas berlakunya kebijakan tersebut lantaran merasa kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Solusi lockdown pun tak diindahkan pemerintah dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Melihat hal tersebut tak salah jika rakyat bertanya apa peran negara dalam membantu serta mengayomi masyarakat disaat dilanda wabah saat ini. Tidak salah jika rakyat berpikir pemerintah salah langkah dan tak mau rugi jika memberlakukan lockdown karena berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat.

Maka hal yang wajar, rakyat yang selama ini bergerak sendiri berpikir sendiri untuk melanjutkan kehidupannya dengan kerja kerasnya sendiri bagaikan mendapat angin segar saat mendapat bantuan dari pemerintah. Walaupun bantuan tersebut bersifat insidental, akan tetapi bantuan itulah yang saat ini sangat diharapkan rakyat. 

Hal demikian semakin menampakkan wajah asli sistem sekuler kapitalis yang masih konsisten diterapkan di negeri kaya raya ini. Memiliki Sumber Daya Alam melimpah pada faktanya perekonomian semakin payah, tak sanggup terapkan lockdown karena tak ingin uang negara terkuras untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Menjadi kekhasan tersendiri di alam sekuler kapitalis bahwa keuntungan menjadi hal yang lebih penting dari apapun. Kekayaan, kejayaan, kehidupan enak hanya akan dinikmati kaum kapitalis, para pemangku kebijakan bekerja untuk memuaskan sang Tuan, tak peduli rakyat mati kelaparan. 

Memenuhi kebutuhan rakyat sejatinya menjadi tanggung jawab negara. Seperti dalam sistem Islam Islam telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam memberikan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat dengan mekanisme langsung dan tak langsung; oleh laki-laki, keluarga, masyarakat dan negara.

Adapun terkait kebutuhan akan keamanan, kesehatan dan pendidikan, maka Islam mewajibkan negara untuk menyediakan semua itu bagi masyarakat. Hal itu ditunjukkan oleh banyak dalil.

Jaminan atas keamanan termasuk kewajiban utama negara. Negara wajib menyediakan keamanan dan rasa aman bagi seluruh rakyat. Negara kehilangan sifat entitasnya jika tidak bisa menyediakan keamanan dan rasa aman. Oleh karena itu, syarat Darul Islam adalah mampu menjaga keamanannya dengan kekuatannya sendiri. Karena itu Rasulullah saw., ketika memberitahu kaum Muslim tentang darul hijrah mereka, beliau menyebutkan keamanan pertama kali. 

Beliau bersabda kepada para Sahabat di Makkah, “Inna AlLâh ‘Azza wa Jalla ja’ala lakum ikhwân[an] wa dâr[an] ta`manûna biha (Sungguh Allah menjadikan untuk kalian saudara dan negeri yang dengan itu kalian akan merasa aman).”

Jaminan kesehatan dan pengobatan juga merupakan kewajiban Negara untuk seluruh rakyat. Klinik dan rumah sakit merupakan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh rakyat dalam hal pelayanan kesehatan dan pengobatan. Dengan demikian pengobatan dan pelayanan kesehatan secara substansinya merupakan kemaslahatan dan fasilitas untuk rakyat. Hal itu menjadi kewajiban Negara sebagai bagian dari ri’ayah-nya terhadap rakyat. Sabda Rasul, “Al-Imâm râ’in wa huwa mas`ûl[un] ‘an ra’iyyatihi (Iimam/ khalifah/ kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari).

Ini merupakan nas yang bersifat umum tentang tanggung jawab Negara atas pelayanan kesehatan dan pengobatan karena hal itu masuk dalam ri’âyah yang wajib atas Negara.

Dalil khusus atas pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasul saw.—selaku kepala negara saat itu—pernah mengutus dokter untuk mengobati Ubay bin Kaab ra. (HR Muslim). Saat  Rasul saw. mendapat hadiah seorang dokter dari Muqauqis, beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum untuk seluruh kaum Muslim. Imam al-Hakim di dalam Al-Mustadrak juga meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah mengutus dokter untuk mengobati Aslam. Masih banyak dalil-dalil lainnya.

Semua ini adalah dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan termasuk kebutuhan dasar rakyat yang wajib disediakan oleh Negara secara gratis bagi rakyat yang memerlukan.

Adapun pendidikan, dalilnya adalah tindakan Rasul saw.—sebagai kepala negara—yang menjadikan tebusan tawanan perang dari kaum kafir adalah mengajari baca tulis sepuluh anak kaum Muslim. Tebusan termasuk ghanîmah yang menjadi hak seluruh kaum Muslim. Selain itu ada Ijmak Sahabat bahwa guru diberi gaji dari Baitul Mal.

Semua itu menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu dan rakyat sebagaimana ditunjukkan oleh hadis di atas.

Maka, sudah selayaknya sistem Islam menggantikan sistem sekuler kapitalis yang telah gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat terlebih ditengah wabah seperti saat ini, negara tidak hadir sebagai pengayom rakyat, sementara dalam sistem Islam negara dan pemerintah wajib mengayomi rakyat, mengurus kebutuhan pokoknya, melindungi harta, darah, akidahnya serta berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat.