Para Pemilik Kapital, Ujung-Ujungnya Nominal

Oleh: Henyk Nur Widaryanti, S.Si., M.Si.

Merebaknya virus Covid-19 telah berhasil lumpuhkan kekuatan dunia. Ratusan negara mulai berada dalam zona merah. Bukan masalah adu kekebalan, tapi para medis dibuat mabuk kepayang karena virus malang melintang.

Bagaimana tidak? Hanya dalam hitungan bulan, virus asal Wuhan-Cina ini dapat memporakporandakan ekonomi dunia. Hingga negara adidaya pun tak kuasa menghadapinya.

Di tengah masifnya penularan, pihak medis yang notabene sebagai pagar kesehatan justru dihadapkan pada minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). Tidak hanya Indonesia yang kalang kabut dibuat ribut, namun juga beberapa negara dunia termasuk Amerika dan Eropa “ngos-ngosan” menghadapi si cantik corona. Dunia butuh APD. Agar bisa berperang melawan dari serbuan covid-19.

Melihat hal itu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menyandang Gubernur Bank Dunia ini punya sebuah ide. Ia berinisiatif memanfaatkan momen ini demi meraih keuntungan. Dengan ekspor APD ke luar, akan menaikkan devisa negara.

Setelah mengikuti rapat KTT Luar biasa di Istana Bogor (27/3), Jpnn menyatakan Mantan Gubernur Bank Dunia itu memberi tahu bahwa Indonesia punya pabrik dan infrastruktur untuk produksi APD. Oleh karena itu, Indonesia dapat dipastikan akan surplus APD.

Bagaimana modalnya? Menurut Menteri Keuangan ini, cara yang akan ditempuh kemungkinan dengan mengambil dana yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia sebagai modalnya. Di mana ini adalah dana khusus untuk menanggulangi wabah ini.

Sepintas ide itu terlihat berlian. Namun, apakah sebelum mengungkapkan ide itu tak memikirkan nasib para medis negeri sendiri? Di mana mereka justru mengalami kelangkaan APD. Atau kalaupun ada harganya sangat mahal. Dan anggaran medis tak kuasa membelinya. Pada akhirnya mengimpor dari Cina. Yang ternyata APD tersebut juga buatan Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo lewat Twitter, saat menanggapi berita APD “made in Indonesia”. APD tersebut memang dibuat di Indonesia. Tapi pemiliknya adalah produsen Cina. Indonesia hanya merangkai saja. (CNBC Indonesian, 26/3/20)

Masih disampaikan oleh Agus (28/3), menurut laporan jumlah industri APD di negeri ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam masa wabah ini diperlukan sekitar 9 juta sampai 16,5 juta unit APD.

Sedangkan tahun lalu produksi APD mencapai 17.370.552 unit. Namun, kapasitas ini hanya ada pada hitam di atas putih. Pada kondisi riilnya para medis masih kekurangan APD. Hal ini dikarenakan pabrik APD yang beroperasi hanya 5 dari 8 tempat. (beritasatu.com)

Kondisi ini kontradiktif, di sisi lain kita pembuat APD malah kekurangan, di sisi lain APD yang dibuat justru malah diekspor. Dan ketika kita butuh, malah impor APD buatan sendiri. Dilema memang menghadapi polemik di negeri ini.

Sebuah hal yang tidak masuk akal, di tengah krisis wabah yang terjadi, profit devisa sempat terlontarkan. Sebagai seorang pemimpin yang baik, seharusnya kesehatan dan kebutuhan rakyat lebih didahulukan. Penuhi dulu APD dalam negeri. Jika sudah cukup dan ada kelebihan, bolehlah diekspor.

Jika ujung-ujungnya mencari untung begini, bagaimana nasib rakyat selanjutnya? Padahal, para medis sempat menyatakan tak mau merawat pasien Covid-19 jika APD tak terpenuhi. Bukannya maksud mereka melanggar tugas dan kewajiban. Tapi bagaimana mau berperang jika sarana perangnya saja tidak ada? Kalaupun ada itu mahal.

Sebuah bukti bahwa ada kesemrawutan dalam pengelolaan ini. Tidak berjalannya pe-riayah-an kepada rakyat secara penuh, membuktikan pemimpin saat ini tak memprioritaskan kebutuhan rakyat. Padahal, tugas pemimpin itu mengurus urusan umat. Apalagi di saat wabah melanda. Mereka harusnya siap 24 jam melayani kebutuhan rakyat.

Pemimpin yang seperti ini hanya ada di era kapitalistik. Mereka dididik dengan pendidikan ala kapitalis. Semua dinilai materi, untung dan rugi. Akhirnya ketika berkuasa malah bermental pengusaha. Apa-apa dinilai dengan profit. Jika ini dibiarkan terjadi bisa-bisa rakyat gigit jari.

Harusnya, sebagai pemimpin tujuan utamanya adalah melayani umat. Bukan mencari celah dalam kesempitan. Mencari untung di tengah kebuntuan. Karena seorang pemimpin yang beriman akan mendahulukan kewajiban dari pada sekadar meningkatkan devisa.

Pemimpin yang beriman itu akan melandaskan segala kebijakannya pada keimanan. Ia lebih takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah daripada sekadar mendapat untung dunia. Sebagaimana kisahnya Umar Bin Khaththab, yang lebih mementingkan kondisi rakyat dari pada keuntungan dirinya.

Di saat musim paceklik, dingin dan bencana dihadapi penduduk arab. Umar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Bahkan Beliau memutuskan tidak akan makan sebelum seluruh rakyatnya makan, tidak mau makan daging di saat rakyatnya hanya makan roti kering. Ia memilih memakan makanan yang sama dengan yang dimakan rakyatnya. Agar ia merasakan apa yang dirasakan rakyatnya.

Itulah pemimpin sejati. Pemimpin yang selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Bukan sekadar pamer janji, lebih parah lagi, hanya menjalankan tupoksi. Pemimpin sejati akan memenuhi tanggung jawab berlandaskan iman kepada Illahi.

Pemimpin seperti ini hanya diperoleh pada sistem yang benar. Yaitu sistem Islam. Yang memiliki sistem pemerintahan bernama khilafah.

Sumber : MuslimahNews.com