Surat Utang Global Terbesar dalam Sejarah Indonesia! Rp68,8 triliun

JAKARTA -- Indonesia mengantongi dana segar dari penerbitan surat utang atau obligasi global senilai US$4,3 miliar pada Senin (6/4/2020) dan menjadi yang terbesar dalam sejarah RI. Penerbitan surat utang global tersebut dilakukan di tengah kondisi pasar yang bergejolak akibat wabah Covid-19.

Namun, rencana pemerintah menerbitkan global bond dalam jumlah besar masih akan berlanjut. Berdasarkan perhitungan kurs Rp16.000 per dolar AS, maka penerbitan surat utang yang juga disebut sebagai pandemic bond itu setara dengan Rp68,8 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan obligasi global atau global bond senilai US$4,3 miliar. Dalam emisi itu, Indonesia mengeluarkan tiga seri surat berharga global berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Seri pertama yang dikeluarkan yakni RI1030 dengan tenor 10,5 tahun atau jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Dari surat utang itu, Indonesia mengantongi US$1,65 miliar dengan yield atau imbal hasil di level global 3,9 persen.

Selanjutnya, Indonesia juga menerbitkan seri RI1050 yang memiliki tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo pada 2050. Nominal yang diterbitkan senilai US$1,65 miliar dengan yield 4,25 persen.

Seri ketiga yang dikeluarkan memiliki tenor terpanjang selama 50 tahun. RI0470 akan jatuh tempo pada 15 April 2070 dengan total jumlah pokok US$1 miliar dan yield 4,5 persen.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mengantongi dana US$4,3 miliar dari penerbitan tiga seri surat utang global terbesar dalam sejarah RI itu.

“Kami terbitkan ini untuk menjaga pembiayaan secara aman dan menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia,” jelasnya dalam media briefing virtual, Selasa (7/4/2020).

Ketiga seri SUN yang diterbitkan diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* dan akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC dan Standard Chartered Bank, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service menyematkan peringkat Baa2 dan memberikan outlook stabil (stable) bagi surat utang ini. Berdasarkan keterangan resmi dari Moody’s, pada Selasa (7/4/2020), obligasi yang akan dikeluarkan ini memiliki tenor antara 10 hingga 50 tahun.

Surat utang yang dikeluarkan telah termasuk dalam program penerbitan obligasi senilai US$10 miliar yang didaftarkan ke Securities and Exchange Commission (SEC). Dengan estimasi kurs Rp16.000 per dolar AS, jumlah pandemic bond yang diterbitkan dapat mencapai Rp160 triliun.

Artinya, dengan penerbitan awal US$4,3 miliar yang sudah dilakukan, masih akan ada penerbitan pandemic bond lanjutan senilai US$5,7 miliar atau sekitar Rp91,2 triliun.

Sri Mulyani menyebut emisi US$4,3 miliar menjadi yang terbesar dalam sejarah penerbitan obligasi atau surat utang global berdenominasi dolar AS oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemik COVID-19 terjadi.

“Jadi, sejak pandemik COVID-19 diumumkan pada Februari 2020, sampai dengan Maret 2020, tidak ada satupun negara di Asia yang masuk ke global bond karena volatilitas dan gejolak yang sangat besar,” jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan global bond tersebut akan digunakan pada 2020. Di sisi lain, pemerintah berharap tidak ada lagi wabah Covid-19 jilid II bahkan jilid III.

"Instrumen ini khusus menangani kondisi ekonomi yang terjadi pada 2020. Kita mencari intrumen paling cocok untuk saat ini, dengan masalah yang dihadapi," paparnya, Selasa (7/4/2020).

Dana dari surat utang global terbesar dalam sejarah RI itu digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum. Salah satunya biaya untuk upaya penanganan dan pemulihan COVID-19.

Pembiayaan APBN melalui mekanisme pasar merupakan upaya pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan fiskal secara kredibel, disiplin, dan sustainabel di tengah kondisi perekonomian global yang volatil.

Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan kebijakan fiskal yang responsif untuk mendukung 3 program prioritas pemerintah dalam penanganan COVID-19 yaitu penanganan masalah kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, serta dukungan terhadap dunia usaha terutama UMKM.

Berdasarkan dokumen rapat Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI, pandemic bond dimasukkan ke dalam rencana tambahan pembiayaan. Total pembiayaan anggaran melonjak sebesar Rp545,7 triliun dari sebelumnya Rp307,2 triliun pada APBN 2020 menjadi Rp853 triliun.

Artinya, ada defisit sebesar Rp853 triliun atau 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari perkiraan sebelumnya Rp307,2 triliun atau 1,76 persen dari PDB.

Dalam dokumen, juga disebutkan pemerintah berencana menerbitkan surat utang negara (SUN) yang diberi nama pandemic bond sebesar Rp449,9 Triliun. Pandemic bond itu untuk menutupi defisit APBN akibat dampak wabah virus Corona (Covid-19).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan keberhasilan Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan global bond US$4,3 miliar sangat penting. Selain tenornya yang mencapai 50 tahun, dana dari surat utang global terbesar Indonesia itu memberi ruang pemerintah untuk membiayai defisit fiskal.

Dengan ketersediaan dana dari global bond untuk menutup defisit, maka jumlah surat utang negara (SUN) atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang selama ini jadi andalan dapat diminimalkan.

“[Penerbitan SBSN atau SUN dengan adanya dana dari global bond sebagai pengganti maka] masih bisa dilakukan mekanisme pasar selama ini, [walau] mungkin target lelang dinaikkan namun liat absorsi dari pasar. Kita jaga bersama [agar sektor keuangan tidak kekeringan likuiditas],’ kata Perry dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (8/4/2020).

Perry menyebutkan penerbitan surat utang berlebihan dari dalam negeri akan menyulitkan likuiditas lembaga keuangan. Dampaknya, suku bunga akan terkerek karena bank akan berebut di pasar dengan iming-iming imbal hasil tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari sisi yield, Indonesia mampu mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan transaksi pada 2015 dan 2018. Padahal, terjadi capital outflow yang sangat besar dan kurs rupiah mengalami pelemahan akibat The Fed menaikkan suku bunga sebanyak lima kali.

“Kondisi hari ini yang sangat volatil, capital outflow, Indonesia mampu mendapatkan pricing atau yield yang lebih rendah. Ini adalah sesuatu positif yang menggambarkan reputasi Indonesia cukup stabil dan bahkan penerbitan tenor 50 tahun ini juga lebih rendah dibandingkan tenor 10 tahun yang diterbitkan pada 2018,” paparnya.

Sebelum mendapat dana dari surat utang global terbesar dalam sejarah itu, Indonesia memang mengandalkan SUN untuk menutup defisit.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Indonesia beberapa kali menerbitkan SUN dalam dolar AS. Pada awal 2020, Indonesia meluncurkan dua seri yakni RI0230 bertenor 10 tahun dengan yield 2,880 persen dan RI0250 bertenor 30 tahun dengan yield 3,550 persen.

Selanjutnya, DJPPR mencatat pemerintah Indonesia dua kali melakukan penerbitan SUN berdenomonasi dolar AS pada 2019. Pertama, RI0929 bertenor 10 tahun dengan yield 3,450 persen pada 18 Juni 2019.

Kedua, seri RI1049 bertenor 30 tahun dengan yield 3,750 persen pada 30 Oktober 2019.

Pada 2018, Pemerintah Indonesia hanya satu kali melakukan penerbitan SUN berdenominasi dolar AS. Seri yang dilepas saat itu RI0428 bertenor 10 tahun dengan yield 4,130 persen.

Adapun, terdapat dua seri SUN berdenominasi dolar AS yang diterbitkan pada 2017. Dua seri tersebut yakni RI0727 bertenor 10 tahun dengan yield 3,900 persen dan RI0747 bertenor 30 tahun dengan yield 4,800 persen. [solopos]