Mudik Dilarang, 500 TKA Diizinkan Datang?

Penamabda.com - Belum berakhir gejolak pandemi covid-19 pemerintah pusat memberikan izin kepada 500 TKA (Tenaga Kerja Asing) menjadi tenaga kerja di Indonesia tepatnya di Sulawesi Tenggara.

500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Rencana kedatangan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Gubernur dan DPRD setempat.

Sikap pemerintah pusat dianggap aneh, karena pemerintah pusat sekarang fokus untuk memutus mata rantai covid-19. Pun pemerintah sudah menetapkan kebijakan PSBB dan laranag mudik serta Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merasa heran dengan rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia. 

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020). Dilansir Kompas.Com

Ketika kita menilik fakta tersebut, maka jelas bahwa Indonesia terlalu membebek pada Aseng yakni Cina. Pemerintah pusat yang sejatinya menjadi pagar agar wabah ini tidak semakin bergejolak, nyatanya mereka tidak kuasa menolak permintaan sang tuan.

Inilah sistem kapitalis, sistem yang menjadikan sandaran kapital (modal) sebagai tolok ukur. Rakyat hanya sebagai pemanis, kesejahteraan bukan sebagai sandaran dan kepentingan elit adalah sasaran.

Pun setelah terjadi penolakan dan protes dari beberapa kalangan mereka masih berkilah, TKA tidak akan datang dalam waktu dekat dan tenaga mereka dibutuhkan. Itulah sebagian alibi untuk penutupi kepentingan para elit.

Seharusnya yang dilakukan negara adalah menjadikan pandemi ini sebagai perhatian penuh, ketika mereka memberikan kebijakannya yang diperuntukkan untuk masyarakat harus mencakup semua aspek, termasuk tidak memberikan izin kedatangan TKA.

Jangan jadikan wabah ini sebagai guyonan dan candaan, tidaklah kita sudah mendapat pelajaran berharga dengan meninggalnya masyarakat akibat pandemi ini bahkan tenaga medis pun menjadi korban. Bukan hanya korban meninggal, kerusakan sosial karena pandemi ini bak bola salju. Kelaparan, kemiskinan, pengangguran, perampokan semua itu terjadi semakin mengganas.

Kholifah Umar, beliau adalah pemimpin yang lembut dan penuh tanggung jawab. Ketika terjadi wabah beliau jelas memberlakukan kebijakannya. Melakukan lockdown secara total. "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu," (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Beliau juga memberikan jaminan kesehatan para korban wabah, jaminan kesehatan dan kebutuhan yang maksimal dan tidak setengah-setengah. Untuk wilayah yang tidak terimbas wabah bisa melakukan aktivitas sesuai mestinya.

Itulah gambaran shohih penanganan wabah dan penguasa harus menjadi pionir dalam menjalankan segala kebijakannya. Bukan sebagai penguasa pembebek yang selalu menjadi jongos tuannya.