Kebijakan Rezim Neoliberal yang Tak Konsisten

Penamabda.com - Bandara Soetta mulai dipadati warga setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merestui kembali beroperasinya seluruh moda transportasi sejak 7 Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dan berlakunya Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat Edaran ini berisi tentang teknis Permenhub tersebut dan dalam operasionalnya diharuskan untuk melayani pengguna terkait urusan pekerjaan, bukan mudik. Para penumpang harus membawa dokumen yang diverifikasi sebagai syarat agar calon penumpang dapat memproses check in, antara lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, surat bebas Covid-19, dan dokumen lainnya seperti tertera dalam SE Nomor 4 Tahun 2020.

Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menuturkan, penumpukan penumpang di Bandara Soetta pada Kamis 14 Mei 2020 karena jadwal penerbangan yang berdekatan. Jumlah penumpang secara harian, kata dia, sudah menurun drastis.

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau secondwave Virus Corona di Indonesia.

Selain itu, faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial. Misalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya diberlakukan di beberapa daerah. Apalagi, jika tidak ada aturan ketat hilir mudik warga di perbatasan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang mudik. Namun, itu diperlonggar dengan penerbitan aturan yang mengizinkan angkutan umum beroperasi kembali dan mengecualikan sejumlah orang yang bisa bepergian. Misalnya, membawa surat keterangan sehat dan bebas Corona serta surat tugas.

Maka telah terbukti bahwa pandemi covid-19 ini belum berlalu. Dan ini akan terus berlanjut yang mana wabah ini semakin menyebar luas dan jumlah korban yang berjatuhan akibat wabah ini semakin banyak. Padahal pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk penanganan wabah, namun hasil yang ditunjukkan sungguh tidak efektif. Karena kebijakan yang diterapkan selama pandemi ini terus berubah-ubah, tidak konsisten, bahkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah kadang tidak sama. 

Sehingga telah nampak secara jelas kegagalan pemerintah dalam menangani wabah ini, seperti dalam menangani jaminan kebutuhan dan keselamatan masyarakat di tengah wabah ini terlihat sangat kacau. 

Maka terbongkarlah inkonsistensi kebijakan rezim neoliberal, karena dalam kapitalisme apapun bisa diubah selama kemaslahatan dan keuntungan materi, demi meraup kentungan berbagai cara akan dilakukan, sekalipun itu bertentangan dengan aturan lain. Demikan juga dengan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat itu dilanggar atau diubah, bahkan membuat aturan yang baru itu boleh saja selama masih ada keuntungan di dalamnya. 

Ini menggambarkan tidak adanya strategi para rezim dalam menangani wabah covid-19 dan absennya tanggung jawab penuh negara dalam menangani wabah merupakan bukti bahwa rezim saat ini tidak memiliki dasar yang benar dalam membuat aturan dan kebijakan, bahkan terkesan ada tuntutun atau tekanan dari pihak lain yang lebih berkuasa. Sehingga bisa menghantarkan pada kesimpulan bahwa negara dikendali oleh kepentingan korporasi. 

Berbeda dengan Islam, Islam konsisten dalam aturan dan perundang-undangan, karena dalam Islam benar dan salah dinilai dari tolak ukur yang jelas. Boleh tidaknya suatu perbuatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan yaitu semua aktivitas manusia harus terikat dengan hukum syara', semua merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh allah SWT. 

Allahlah sang pembuat hukum dialah yang maha bijaksana dan maha adil terhadap hambanya. Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dalam mangatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka kita di seru masuk Islam secara kaffah. 

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 208 “hai orang-orang yang beriman. Masuklah kalian dalam islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian”

Menurut ibnu kasir, pendapat yang pertama yaitu yang mangatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengamalkan seluruh cabang iman dan syariat Islam yang banyak sekali dengan kemampuan yang mereka miliki. 

Dari kandungan surah al-baqarah ayat 208 tersebut maka, tidak ada ruang bagi manusia untuk menyusun undang-undang dan peraturan sendiri dalam rangka mengatur seluruh aspek kehidupannya, sebab mereka sudah terikat dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Swt. Bahkan dalam surah al-baqarah ayat 229, Allah menyebut orang yang melanggar batas-batas hukum Allah sebagai orang yang zalim. 

Islam melahirkan pemimpin yang meriayah rakyatnya dengan sunguh-sunggu, tidak mencla-mencle seperti rezim kapitalis. Kemaslahatan rakyat prioritas utama dalam pemikirannya. Rakyat merupakan tangung jawab yang harus mereka urus dengan sepenuh hati dan tenaga. Tidak bermain-main dalam membuat kebijakan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak.

Itulah fakta bagaimana ketidakjelasan rezim dalam menangani wabah ini. Semoga dengan adanya fakta ini bisa membuka mata kita bahwa hanya Islamlah solusi dari segala problem yang sedang terjadi saat ini.