Membongkar Biang Kerok Ketidakadilan Dinegeri Dongeng

Penamabda.com - Ditengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai ini masyarakat dirundung berbagai masalah yang tidak ada habisnya, berbagai kebijakan yang menyulitkan rakyat malah terus disahkan, dimulai dari listrik yang membengkak pembayarannya, ditambah lagi rakyat harus rela gajinya dipotong 3% untuk tabungan perumahan rakyat, yang katanya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan papan dan haknya rakyat mempunyai rumah. Sungguh kejam!! 

Bagaimana mungkin ditengah pandemi, kebutuhan yang meningkat, krisis ekonomi dimana mana, tetapi rakyat tetap harus dipotong gajinya yang seharusnya bisa untuk keperluan sehari hari. Jelas kebijakan ini merupakan bentuk kezaliman yang nyata kepada rakyat.

Semakin aneh kebijakan negeri ini, yang seharusnya mencari jalan keluar supaya masyarakat bebas dari wabah tetapi malah kebijakan yang diluar dari pada solusi wabah covid-19 yang disahkan. Beban yang ditanggung masyarakat kian meningkat, rezim yang seharusnya menjadi pelindung rakyat malah menjerumuskan rakyat kepada kenestapaan, rakyat yang perlu dibantu tetapi malah rakyat yang membantu, terang saja, masyarakat selalu dipungut biaya ditiap bulannya, mulai drai BPJS, Jaminan Hari Tua dan sebagainya. Yang katanya untuk rakyat tetapi nyatanya hanya sedikit yang menerima manfaat, bahkan uang yang dipungut paksa dari mereka entah mengalir ke mana.

Mungkin masyarakat berpikir penderitaan cukup sampai disitu saja, tetapi nyatanya kebijakan kebijakan yang timpang sebelah ini selalu ada, ironisnya negara mengeluarkan kebijakan baru, negara mengucurkan dana untuk kepentingan kelompok modal, yang katanya bisa memulihkan krisis ekonomi akibat pandemi global.berbagai program kembali disahkan seperti program pemberian insentif sebesar Rp149,29 triliun untuk BUMN, yang diberikan dalam bentuk subsidi, kompensasi dan penyertaan modal. ada pula program pemberian subsidi pajak bagi beberapa sektor usaha, serta program penurunan tarif listrik untuk industri yang ter dampak pandemi korona Sebelumnya. Masyarakat hanya bisa diam dan melihat karna seperti yang kita tahu bahwa banyaknya program program yang diluncurkan berakhir kegagalan dan berunjung kepada hutang yang meningkat.

Terang saja, negara akan terjebak hutang lagi, padahal hutang terdahulu saja sudah menggunung. Bank Dunia pun sempat mencatat, sebelum Covid-19 menerpa, kondisi utang Indonesia diperkirakan mencapai 30 persen dari PDB-nya. Lalu kondisi utang ini kian memburuk saat belakangan pemerintah melebarkan lagi defisit APBN 2020 menjadi 6,27 persen dari PDB atau mencapai Rp1.000 triliun lebih. Imbasnya porsi utang diperkirakan semakin memburuk menjadi 40 persen dari PDB. Dalam catatan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2020 saja sudah mencapai US$389,3 miliar atau sekitar Rp5.835 triliun (kurs Rp15.000/US$). Jumlah utang sebesar ini terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$183,8 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$205,5 miliar.

Sungguh miris, negara kaya akan sumber daya alam tetapi juga kaya akan hutang serta bunganya yang entah kapan akan berakhir. Indonesia yang seharusnya kuat karna bisa mengusir penjajah masa dulu tapi nyatanya lemah di hadapan penjajahan masa kini, Indonesia menerima mentah mentah sistem yang diwarisi oleh penjajah, sistem sekularisme sebagai landasan berbangsa dan bernegara, wajar saja kalau Indonesia mudah dibujuk rayu sampai bisa terjebak hutang yang tiada akhir. Dengan adanya hutang ini penjajah dengan mudah masuk dan mengatur negara. Bahkan setiap lini tidak terlewatkan, indinesia tidak bisa bebas dari pengaruh negara adidaya, mulai dari ideologi,politik,ekonomi,sosial,hukum, Hingga hankam yang terkait kedaulatan. Sehingga jatuhlah indonesia pada krisis berkepanjangan. 

Adapun rakyat kebanyakan, tak bisa lagi menjadi tuan di negerinya sendiri. Mereka hanya jadi objek pemalakan oleh penguasa yang bisanya cuma mengeluh soal defisit anggaran, dan ujung-ujungnya kembali mengemplang utang. Program-program subsidi layanan publik pun, sedikit demi sedikit dihapuskan. Bahkan di kapitalisasi. Alasannya, lagi-lagi demi mengirit anggaran. Sumber daya alam yang harusnya negara mengelola tetapi malah dijual kepada asing dan aseng, bahkan para pejabatpun ikut merebutnya untuk mengkayakan diri sendiri. Dengan sistem kapitalis maka indonesia yang kaya raya tetapi tergadai kepada swasta dan asing

Berbeda dengan syariat islam, dalam pandangan islam pemimpin adalah perisai umat, pemimpin selain mengatur juga pelindung masyarakat dunia maupun akhirat, berbeda dengan sistem buatan manusia, islam sangat sempurna dalam pengaturannya. Bahkan pemimpin mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan sistem dinegara, Yakni sistem Khilafah warisan Nabi Muhammad (Saw.). Sistem inilah yang telah terbukti selama belasan abad membawa umat pada kemuliaan. Sekaligus mampu menutup jalan penguasaan hak umat oleh pihak swasta dan asing. Aturan inilah yang dicegah penegakkannya, karena dengan tegaknya sistem Khilafah, maka menghapus mimpi-mimpi mereka yang rakus dan tamak. Hanya sistem inilah yang menghapus sistem warisan penjajah, hanya sistem inilah yang mampu menghapus ketidakadilan, hanya sistem ini yang mampu mencampakkan sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal. Karena sistem ini secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama urusan rakyat sekaligus sebagai pelindung dari setiap ancaman para penjajah.