Belajar Daring, Membuat Pusing

Penamabda.com - Tak bisa dipungkiri, hadirnya pandemi covid-19 telah berimbas bagi masyarakat di berbagai lini kehidupan. Dampak pandemi tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Dalam dunia pendidikan tak ada pilihan lain yang diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 selain dengan sistem pembelajaran di rumah atau daring. Meskipun PSBB sudah dilonggarkan dan berganti menjadi new normal, tapi kegiatan belajar mengajar belum bisa kembali di sekolah seperti biasa. Karena sekolah dinilai sebagai tempat yang rawan penyebaran covid-19, khususnya bagi anak-anak.

Namun dengan pembelajaran di rumah tentu saja memiliki plus minus, ketika diterapkan di tengah pandemi yang belum mereda. Dari segi kesehatan akan lebih aman bagi anak-anak untuk belajar di rumah. Namun, pada sisi yang lain banyak masalah dan kendala yang dihadapi dengan sistem pembelajaran daring. Adapun yang paling merasakan beratnya pembelajaran sistem daring ini terutama pada orangtua siswa. Sebab syarat agar kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan adalah adanya alat telekomunikasi berupa smartphone/ HP android dan juga laptop. 

Faktanya tidak semua orangtua dari golongan mampu, hingga untuk membeli kuota internet saja ada sebagian yang berhutang pada tetangga apalagi untuk membelikan HP, Laptop bagi anak-anaknya. Apalagi di tengah ekonomi yang sedang sulit karena pandemi.

Dimas Ibnu Elyas adalah satu dari sekian banyak siswa yang tidak memiliki HP pintar. Bagi orangtua Dimas yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan dan buruh menjemur ikan, membeli beras jauh lebih penting daripada membeli handphone. 

Namun hal itu tidak menyurutkan semangat belajar dari siswa SMPN I Rembang, Jember, Jawa Timur ini. Dia memilih tetap berangkat ke sekolah, belajar bersama gurunya walaupun hanya seorang diri. Kegigihannya dalam menuntut ilmu mengundang apresiasi dan simpati publik, sehingga ada orang yang membantunya dengan memberikan sebuah smartphone. Portal Jember, (26/7). Bagaimana dengan anak-anak lain yang bernasib sama seperti Dimas, siapa yang akan membantu mereka?

Bukan hanya masalah ketiadaan sarana HP yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring. Masih ada daerah-daerah terpencil yang terisolir, yang mana sulit terhubung dengan akses kehidupan saat ini. Seperti di Kampung Todang Ili Gai, Desa Hokar, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, NTT. Untuk menuju kampung ini harus berjalan sejauh 3 km dengan jalan setapak dan berbukit. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan RI masyarakat di sana masih jauh dari akses listrik, jalan hingga telekomunikasi.

Pemerintah kabupaten sudah mengupayakan alternatif pembelajaran lewat radio, untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah. Namun tidak bisa dijangkau di Kampung Todang. Karena orangtua siswa yang sebagian besar hanyalah petani miskin tidak mampu membeli radio. Sehingga terpaksa anak-anak tidak bisa belajar dan hanya bermain di rumah. Pembagian rapor dan pengumuman kelulusan juga tidak bisa dilaksanakan, padahal seharusnya siswa yang lulus sudah bisa mendaftar ke sekolah lanjutan. Mereka hanya berharap agar pemerintah memperhatikan infrastruktur menuju daerah tersebut, termasuk listrik dan telekomunikasi. (Merdeka.com, 26/7)

Kegiatan belajar mengajar secara daring sudah di mulai 24 Maret lalu, setelah Mendikbud Nadim Makarim melepas surat edaran No.4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19. Mencakup di dalamnya pengumuman dibatalkannya UN 2020, penerapan pembelajaran daring, dan dana BOS bisa dialihkan untuk pengadaan alat kebersihan dan biaya pembelajaran jarak jauh.

Namun, Mendikbud Nadim Makarim sempat menyatakan keterkejutannya, pada peringatan Hardiknas 2020. Bahwa ternyata penerapan daring di lapangan tak semulus dugaan. Banyak siswa yang tidak memiliki akses listrik yang memadai, sinyal internet, sinyal TV, bahkan ada yang tak memiliki listrik. Ia menyadari jika pandemi telah menelanjangi ketimpangan yang mengakar di Indonesia. "Pembelajaran nomor satu adalah jurang atau ketidakmerataan di Indonesia itu luar biasa," ujarnya. (Asumsi.com, 12/5)

Inilah dilematis pembelajaran pada masa pandemi, namun mirisnya negara seakan lepas tangan terhadap permasalahan dunia pendidikan di tengah pandemi ini. Harusnya negara memiliki kewajiban menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dalam sistem pembelajaran daring. Artinya negaralah yang berkewajiban memberi kemudahan bagi seluruh rakyat dalam memperoleh pendidikan saat pandemi. Negara bukan hanya membuat kurikulum pembelajaran, namun lebih dari itu negara harus menyediakan fasilitas sarana prasarana baik peralatan virtual, maupun kuota internet gratis dan terjangkau hingga ke seluruh lapisan masyarakat. 

Ini semua dalam rangka pengurusan negara terhadap rakyatnya. Hingga pendidikan tetap berjalan di tengah pandemi dan kualitas pembelajaran dapat dinikmati oleh rakyat. Semestinya perhatian itu dikerahkan sejak jauh-jauh hari, terlepas ada atau tidaknya pandemi. Kewajiban negaralah untuk memberikan akses jalan, listrik, dan telekomunikasi secara merata bagi seluruh rakyatnya. Tidak mungkin berita tentang daerah yang terisolir tertutup dari telinga penguasa. 

Di era digital ini informasi apapun begitu mudah dicari. Apalagi pemerintah sebelum adanya wabah begitu gencar membangun infrastruktur. Dan dibanggakan sebagai capaian prestasi rezim yang sedang berkuasa. Namun nyatanya, negeri ini menerapkan sistem pengelolaan negara yang mengadopsi sistem kapitalis sekuler. Maka sangat terasa berbagai macam pengabaian pengurusan urusan rakyat sangat jauh dari sejahtera.

Lihat saja hasil pembangunan infrastruktur itu hanya menyentuh sebagian masyarakat saja. Atau lebih banyak ditujukan untuk kepentingan bisnis para kapitalis. Mereka membangun tujuannya hanya  untuk mencari keuntungan semata. Infrastruktur dibangun sekadar simbol keberhasilan, bukan diperuntukkan untuk memberi kemudahan dan fasilitas bagi rakyat. Sebab, ketika rakyat menggunakan apa yang sudah dibangun itu juga tidak cuma-cuma. 

Daerah terpencil dan terisolir semakin terpinggir. Jauh dari kepengurusan yang semestinya diberikan secara merata. Itulah sistem kapitalis yang berlandaskan asas manfaat. Membangun infrastruktur hanya jika ada peluang mendapatkan untung berlipat. Sedang kepentingan rakyat, pelaksanaannya dianggap berat, sehingga akan saling melempar tanggung jawab antara daerah dan pusat.

Tentu berbeda jika sistem Islam yang diterapkan, karena dalam Islam tujuan negara adalah untuk mengurus urusan umat dengan aturan agama. Jadi kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas bagi pemimpinnya. Pemimpin Islam akan merasa sangat bersalah dan bertanggungjawab, apabila ditemukan rakyatnya masih kesulitan dalam hal kebutuhan dasar. Fasilitas berupa akses jalan, listrik, api/bahan bakar, termasuk pendidikan dan kesehatan adalah hal yang harus dicukupi oleh penguasa. Infrastruktur akan dibangun demi memudahkan kehidupan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha atau konglomerat.

Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab Radiyallahuanhu suatu kali pernah bertutur, "Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?" Hal ini menunjukkan betapa berat amanah menjadi seorang pemimpin. Jangankan manusia, keselamatan hewan yang berada jauh di Baghdad saja beliau pikirkan. Begitulah seharusnya yang dijadikan cerminan seorang pemimpin di segala jaman. Jika saja pemerataan pembangunan dilakukan semata-mata demi kepentingan rakyat, maka menghadapi pandemi negara akan tetap siap dan tidak tergagap.