Islam Wajah Politik Mercusuar

Penamabda.com - Miris Di tengah kriminalisasi ide khilafah dan pengembangan nya, problem menimpa anak dan perempuan makin masif terjadi  penyelesaian yang beragam tak memberikan solusi. Seolah tak percaya, kabar mencengangkan datang dari dunia kepegawaian negeri dimana fenomena poliandri ternyata tengah merebak di kalangan ASN. Beberapa hari lalu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan berita menggemparkan ini dan sontak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat khususnya di kalangan ASN dan Polri yang notabene merupakan abdi negara.

Itu adalah satu contoh Wajah buruk aparat Negara akibat dari rusaknya tatanan sistem politik Indonesia yang rusak karena mengambil sistem Demokrasi sebagai kiblat politik Negeri. Politik curang membangun pencitraan. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pemerintah mengeluarkan dana sangat besar mencapai Rp 90,45 miliar untuk Influencer bahkan bisa lebih. Data ini merupakan belanja pemerintah antara tahun 2017-2020 yang dikumpulkan ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 kementerian, 5 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), serta dua institusi penegak hukum yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang ditelusuri. 

setelah berbelit-belit menolak temuan ICW ini, pemerintah akhirnya mengaku menggunakan influencer. Pengakuan dinyatakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian ketika menanggapi kritik ICW. Dia menyatakan bahwa penggunaan jasa influencer atau pemengaruh oleh lembaga pemerintah adalah sah untuk menyosialisasikan kebijakan. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah menggunakan pihak ketiga dalam menjalankan kekuasaanya. Tidak hanya dalam menyosialisasikan kebijakan, Termasuk dugaan kuat penggunaan persecutor dalam menghadapi beberapa ormas yang tidak disukai oleh rezim, Pengadaan Jasa Influencer menunjukkan Rezim Tidak Percaya Diri dengan program dan kebijakannya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga berbicara, bahwa pengerahan influencer atau buzzer juga bisa menipu publik dengan memburamkan informasi mana yang dipublikasikan bayaran, mana pendapat pribadi diri mereka. Ini karena, publik tidak bisa membedakan mana yang pendapat pribadi atau mana yang karena iklan yang dibayar.

politik Jokowi yang beresensi politik belah bambu membuat Persatuan kaum muslimin di Indonesia pun kini terbelah. Akibatnya ada muslim atau ormas yang sesama muslim sering terlihat galak dan keras, namun terhadap non muslim dan idenya bermuka manis bahkan bergandengan tangan bekerja sama. Sampai-sampai bersinggungan dengan prinsip akidah pun dianggap tidak apa-apa. Seperti menjaga tempat ibadah nonmuslim ketika hari raya mereka, saling memberikan selamat atas hari besar mereka, hingga doa bersama dan selawatan di tempat ibadah mereka. Namun sikap ini berbeda jika terhadap kaum muslimin saudara mereka yang hanya beda ijtihad dalam masalah masalah furu'iyah, seringnya menunjukkan semangat permusuhan. Sampai mengambarkan sebuah simbolisasi atas mereka yang harus dimusuhi, Padahal kalau seandainya ijtihad tersebut berbeda maka tinggal saling menghargai saja sebagai saudara. 

Ditambah dengan sebagian pendapat kaum muslim yang masih keliru memandang aktivitas politik. Bukti kekaburan umat Islam terhadap politik jelas kelihatan apabila ramai di kalangan mereka menjauhkan diri dar politik. Mereka merasakan politik itu suatu perkara yang buruk dan keji. Politik bagi mereka penuh dengan amalan kronisme, nepotisme, politik uang, salah guna kuasa, tamak, rasuah, kepura-puraan para politikus dan fitnah-memfitnah di antara mereka demi menjatuhkan pihak lawan dan mendapatkan kekuasaan duniawi. Pendek kata, tidak ada kebaikan langsung dalam perkara politik di kaca mata mereka. Kebencian terhadap politik dilihatnya sebagai sesuatu yang kotor dan tidak layak dibincangkan dalam masjid-masjid atau majlis-majlis agama. Bukankah masjid merupakan institusi politik pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW untuk mengurusi perkaramasyarakat di dalam Daulah Islam Madinah? Walaupun sebaagian mereka mengakui akan keberadaan hukum-hakam yang berkaitan dengan politik dalam Islam namun, mereka keliru apabila berpendapat bahawa ia tidak penting dan meletakkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat yang harus diberikan keutamaan.Inilah contoh ke sekian kali persatuan kaum muslimin yang  harus segera diperbaiki. Semangat persatuan ini terus diuji sejak dulu.

Peradaban Islam bermula dengan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan ia dapat dimanifestasikan secara praktikal dalam kehidupan serta disebarkan ke seluruh dunia setelah kejayaan Rasulullah SAW mendirikan Negara Islam yang pertama di Madinah (622M). Sepanjang waktu tersebut, kita dapat melihat bagaimana ketakwaan dan kepimpinan politik Islam di bawah para pemimpin Islam yang telah menjadikan mereka sebagai pembela agama yang hebat dan tiada tolok bandingannya. Mereka telah meletakkan Islam dan umatnya pada kedudukan yang tertinggi di antara umat-umat yang lain. 

Dengan adanya kepimpinan dan institusi politik Islam, umat Islam jelas mempunyai kekuatan dan kelebihan untuk menjadi pemimpin dunia dengan menjadikan Islam sebagai ideologinya. Umat Islam telah mencapai berbagai kejayaan seperti wilayah Islam yang semakin luas di bawah Kekhilafahan Umayyah (661-750M).

Politik Islam juga merupakan politik yang sangat menitikberatkan nilai kemanusiaan tanpa mengira bangsa maupun agama. Meskipun mencoba ditutupi oleh mereka yang buta akan kebenaran karena uang. Sejarah ditulis oleh para pemenang ungkapan ini dikemukakan oleh mantan perdana Menteri Inggris Winston Churchill menggambarkan Ummat islam di Negeri ini dimarginal kan, peranya dipinggirkan misalnya perjuangan yang digelorakan oleh pangeran Diponegoro hanya semata-mata karena tanahnya diserobot belanda, rakyat Aceh yang berperang dengan belanda karena persaingan ekonomi, padahal semangat perjuangan tersebut karena seruan jihad membebaskan rakyat dari Ketertindasan kaum Imperialisme. Kemudian Memunculkan wacana Budi Otomo yang paling berperan dalam menggerakkan kebangkitan Nasional. atau wacana sesat yang dimunculkan bahwah daulah khilafah tidak memiliki peran apapun dalam kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa ditutupi Islam hadir di Nusantara pada abad IX hingga XII Masehi melalui para da'i yang diutus oleh Daulah khilafah, kedekatan Nusantara dengan Daulah khilafah melahirkan semangat jihad dari para Sayyid di Nusantara.

Karena kebenaran ajarannya Kepemimpinan Islam terbukti mandiri dan melayani pemerintah mana pun tidak akan kehilangan dukungan dari rakyat terhadap kebijakan yang diambil dan tidak membutuhkan Buzzer untuk mereka. Tanpa influencer pun kebijakan tersebut akan didukung oleh rakyat. Dana miliyaran yang dikeluarkan pemerintah untuk buzzer seharusnya dapat digunakan dengan baik untuk hibah bagi masyarakat kecil atau bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi rakyat seperti mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kalau kita lihat kontribusi UMKM, salah satu fungsinya adalah penopang perekonomian Apalagi pada saat pandemi corona yang belum selesai, dimana UMKM sangat terpukul dan butuh bantuan dana dari Pemerintah. 

Ini berbeda dengan kepemimpinan Islam yang sejak dari awal merupakan kepemimpinan yang mandiri, memiliki kekuasaan yang sempurna yang tidak diintervensi dan selalu ada dalam melayani rakyatnya. Sayangnya, kepemimpinan yang ada di negeri-negeri kaum Muslimin hari ini dipengaruhi intervensi asing sampai ke ranah Undang-Undang (UU). Di Indonesia, temuan ini diperolehnya dari sumber Badan Intelijen Negara pada tahun 2010 selama 12 tahun masa reformasi, dimana terdapat puluhan UU dengan intervensi asing. Bahkan 76 undang-undang yang draftnya dibuat pihak asing. Intervensi ini merupakan upaya liberalisasi sektor vital di Indonesia, seperti UU terkait Kelistrikan, Migas, Pertanian, Perbankan dan Keuangan sumber Daya Air dan lain-lain. Apalagi pada tahun 2020 angkanya bisa saja meningkat. Kepemimpinan Islam juga memosisikan dirinya sebagai junnah atau perisai bagi umat yang menjaga, melayani dan menyelesaikan problematika mereka. Oleh karenanya, kepemimpinan Islam bertahan sampai 1400 tahun lamanya. Kepemimpinan ini tidak mungkin bertahan kecuali umat Islam selalu ada, membela dan menyokongnya. Begitu juga kepemimpinan Islam, senantiasa menjalankan fungsinya untuk mengurusi rakyatnya.