Nurani Tercerabut, Sejahtera Hanya Ilusi Demokrasi

Penamabda.com - Rupawan dan menarik dibutuhkan proses sebelum nya setiap masa berbeda cara karena perkembangan otak manusia sering kali berubah dan Make up adalah salah satu cara membuat semua itu menjadi nyata yang selama ini diperlukan untuk merubah bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik agar terlihat indah dan rupawan siapa saja yang melihatnya menjadi lebih berkesan ini tujuannya. Istilah ini rupanya digunakan oleh rezim untuk menutupi keburukan sistem demokrasi.

Pemikiran manusia harus dihidupkan dengan menunjukkan fakta buruk akibat kedzholiman dari penerapan sistem demokrasi, hendaknya pemikiran terus bergejolak sebagai reaksi atas penindasan pada rakyat Membongkar watak rezim demokrasi yang tidak sungguh-sungguh menjamin  kemaslahatan rakyat tapi hanya berusaha mempertahankan kursi dengan "make up" politiknya.

Fakta carut-marut di bumi ibu Pertiwi adalah akibat kebijakan dzholim yang  selama ini disahkan oleh mereka atas nama wakil rakyat yaitu pejabat  DPR atas restu presiden. Kebijakan ala kapitalis tuan mereka yang dibayar, kepada pemilik modal bukan rakyat, sangat jelas bukti Kenaikan BBM, kemudian kenaikan iuran BPJS yang semuanya itu rakyat tidak setuju namun ternyata masih disahkan

pemerintah masih ngotot bahwa selama ini kebijakan tersebut untuk rakyat, contoh yang paling dekat adalah dengan disahkannya UU omnibus law kemarin pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat data yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang dirumahkan maupun yang terkena PHK, akibat pandemi COVID-19.

"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa. Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja," pungkasnya. Menteri ketenagakerjaan. Meskipun penolakan sana-sini masih terus terjadi.

Penolakan datang dari, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengkritik pengesahan Omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia menilai disahkannya RUU itu menggambarkan defisit moral pemerintah dan DPR.

"Ini disahkan dengan penuh kekumuhan moralitas yang bukan saja rendah, tapi sama sekali defisit moral dari pemerintah dan DPR di saat masih berada dalam kondisi masyarakat tak mampu untuk menyampaikan aspirasi secara normal karena situasi pandemi COVID. Itu dicuri momentumnya dengan cara mentalitas jumawa tadi," ujar Busyro, kepada wartawan, Senin (11/11/2020, detik.News)

Demokrasi cacat pendapat dari beberapa pakar menjelaskan Hubungan demokrasi dan kesejahteraan pernah diteliti oleh Michael Ross, Guru besar Ilmu politik University of California, Los Angeles (UCLA). Kesimpulan dari riset tersebut menyatakan, bahwa demokrasi ternyata juga tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya sebuah negara, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan warga negaranya. Berdasarkan laporan penelitian Ross, diberi judul, "Is Democrac Good for the Poor?" Menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis terbukti tidak mendorong perbaikan kesejahteraan kaum miskin

Berbeda dengan Islam Khalifah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pos-pos pengeluarannya, dan besaran dana yang harus dialokasikan, dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, berdasarkan pada ketentuan yang telah digariskan oleh syariah Islam, agar jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang-orang kaya saja (QS al-Hasyr [59]: 7).