Ilusi Perubahan dalam Demokrasi

Penamabda.com - Sebentar lagi Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Pilkada ini akan dilaksanakan ketika  masyarakat Indonesia masih dalam masa pandemi Covid 19. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, mengungkapkan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19. Beliau mengatakan "Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia", cuitnya melalui akun media sosial twitter @HamdanZoelva, Jum'at (27/11/2020).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19. Tetapi, Hamdan juga menyoroti setidaknya ada sekitar 100 anggota penyelenggara pemilu termasuk KPU RI yang terinfeksi Covid-19. Hal ini, menunjukkan betapa besarnya pengorbanan untuk demokrasi ujarnya. Satgas pengamanan Covid-19 meminta semua pihak agar tetap mengutamakan pencegahan penularan dan menghindari terjadinya kerumunan saat melakukan pemilihan. Selain itu, masyarakat juga di minta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Adapun proses penyaluran suaranya ke TPS, masyarakat juga di minta tetap tertib dan mematuhi aturan yang diarahkan petugas TPS.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi Kepulauan Riau (Kepri) pun menunda acara debat pasangan calon (paslon) pilkada Kepri tahun 2020, dikarenakan terdapat 3 anggota KPU setempat yang terkomfirmasi positif Covid-19. Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan perubahan jadwal debat paslon terpaksa dilakukan mengingat kegiatan lainnya, seperti pengadaan logistik harus ditangani dalam waktu cepat.

 

Selain menunda debat paslon, KPU Kepri juga memutuskan mengurangi volume debat dari tiga kali menjadi dua kali. Pada akhirnya debat terbuka pilkada Kepri dilaksanakan di Banten pada tanggal 20 November tahun 2020. Kegiatan ini di siarkan langsung di TVRI dan batal disiarkan secara langsung di media televisi swasta. Lantaran, anggaran dana yang dibutuhkan cukup tinggi. "Kami berharap calon gubernur dan wakil gubernur memahami kondisi kami" kata Sriwati, di Tanjung Pinang pada Kamis 5/11/2020 (Antara, 5/11/2020).

 

Saat ini, banyak negeri kaum muslim yang menerapkan sistem politik demokrasi termasuk Indonesia. Pertanyaannya, layakkah pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi? Sebab, fakta di lapangan mengungkapkan pelaksanaan demokrasi cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuannya. Selain itu, demokrasi juga memiliki bahaya ideologis. Sebab, sistem politik ini bukan berasal dari Islam, melainkan dari peradaban barat sekuler yang jelas bertentangan dengan akidah Islam.

Dalam pandangan demokrasi, kedaulatan rakyat adalah hal yang vital yang dapat  menentukan arah kehidupan kedepannya. Alhasil, pemungutan suara dalam pesta demokrasi dilakukan dengan dana yang sangat besar bahkan nyawa pun jadi taruhannya.

Melalui slogan "dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat", para propagandis demokrasi terus meyakinkan publik bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang akan mewujudkan harapan-harapan masyarakat.  Padahal, kenyataannya semua itu hanya ilusi belaka. Malah rakyat semakin dibuat menderita. Statemen bahwa hukum dalam demokrasi pasti sesuai dengan kehendak rakyat adalah 'kedok' yang sulit terealisasi dalam kenyataan. Lantaran, faktanya yang mengendalikan arah perjuangan demokrasi para elit politik adalah para pemilik modal atau para kapitalis.

 

Maka, untuk memiliki pemimpin yang adil, amanah dan jujur serta jauh dari aroma kepentingan kapitalis,  hendaknya kita sebagai umat Islam mengikuti apa yang Rasulullah saw contohkan, yakni berjuang melakukan perubahan dengan dakwah secara berjamaah, yang di mulai dari keluarga, orang-orang terdekat, kemudian lingkungan sekitarnya. Beliau bukan hanya mengajak memeluk agama Islam dan mengajarkan Al- Quran saja, tetapi menghimpun umat dalam satu kelompok dakwah ideologis, serta menjadikan islam sebagai lifestyle masyarakat didalamnya.

Alhasil, sudah saatnya umat, organisasi masyarakat dan partai politik kembali mengevaluasi orientasi dan arah perjuangannya. Perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam semestinya bukan lagi untuk menempatkan tokoh-tokoh islam menjadi anggota dewan, kepala daerah atau presiden dalam sistem demokrasi. Tetapi, fokus dalam mendakwahkan seluruh ajaran islam agar dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sehingga, mereka mendukung penerapan syariat Islam secara kaffah dan pertolongan Allah akan datang lebih cepat, InsyaAllah.