Menyoal Separatisme Papua dan Integritas Bangsa

Penamabda.com - Indonesia yang merupakan negara dengan kekayaan alam limpah ruah dan merupakan kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Akan tetapi berbagai ancaman separatisme terus terjadi. Ketika dulu Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia, apakah kini Papua akan bernasib seperti Timor Timur, lepas dari bumi pertiwi ini ? Tak bisa dipungkiri betapa mudah separatisme Papua mendeklarasikan sebuah negara baru, Papua Merdeka. Tentu,  tamparan keras bagi integritas bangsa yang berdaulat.  Yang mengusung tinggi  bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Kini menoreh pukulan keras atas terlepasnya Papua dari wilayah teritorial.

Menelaah Secara histori, Papua adalah negeri kaum Muslimin, apalagi Indonesia yang notabene kaum muslim besar di dunia memiliki sumber daya alamnya yang melimpah. Akan tetapi kekayaan sumber daya alam acapkali tak pernah dirasakan oleh rakyat Indonesia. Khususnya warga papua yang kehidupannya amat sangat tertinggal, kemiskinan, gizi buruk, hingga hak-hak mereka yang tak dipedulikan. Padahal di papua terdapat sumber kekayaan yang sangat besar. Yang bisa diolah untuk kemaslahatan rakyat dan kekuatan perekonomian kaum muslim. 

Papua dengan kekayaan sumber daya alam dan gunung emasnya telah menarik penjajahan secara global. Kehadiran penjajah asing seperti Belanda, menjadikan Papua merana secara politik dan ekonomi. Pun setelah direbut kembali pada masa Orde Baru, Papua masih dalam kendali kapitalisme global. Bercokolnya Freeport  puluhan tahun dan terus diperpanjang kontrak kerjanya, memberikan tanda pemerintah tak berdaya menghadapi kekuatan kapitalisme global.

Secara hukum, wilayah Papua masih menjadi bagian teritorial negeri ini, namun secara ekonomi telah lepas secara perlahan.  Adanya gerakan separatisme seperti OPM, merupakan bagian dari makar terselebung kekuatan kapitalisme global yang selama ini mengeruk habis gunung emas dan tembaga di bumi Cenderawasih tersebut.

 

Pada dasarnya gerakan separatisme tentu tak lepas dari pengaruh penjajahan yang berupaya ingin menguasai wilayah tertentu demi kepentingan kapitalisme yang tidak mau bisnisnya terganggu oleh aturan hukum nasional, apalagi oleh hukum Islam terkait pengelolaan kekayaan alam milik umum,  bagi mereka tentu sebagai ancaman serius. 

Maka tak ayal tentu adanya campur tangan penjajah seperti halnya Timor Timur sebelum melepaskan diri dari Indonesia. Bisa saja Sebelum disintegrasi terjadi, kaum kafir penjajah biasanya senantiasa menanamkan pemahaman baru dalam rangka brain washing (cuci otak) untuk mensukseskan upayanya dalam memecah belah negara kaum muslim. Penanaman pemikiran itu, misalnya kepada masyarakat Papua, dikatakan akan lebih baik berdiri sendiri karena secara fisik dan sejarah sangat berbeda dengan saudara-saudaranya diwilayah lain di Indonesia.

Kepada rakyat Timor Timur dulu ditanamkan semangat membebaskan diri dan pemahaman bahwa integrasi Timtim dengan Indonesia merupakan rekayasa Indonesia. Lalu kepada rakyat Indonesia ditanamkan pemikiran yang menekankan pentingnya Timtim dilepas dari Indonesia karena hanya menjadi ‘duri dalam daging’ dan terus membebani Indonesia karena Timtim propinsi yang miskin.

Kita harus sadar, disintegrasi  hanya akan semakin memperlemah negeri Muslim terbesar. Menjadikan terpecah belah sehingga muslim menjadi beberapa bagian kecil  yang terpisah- pisahkan dan menjadi mangsa empuk kaum kafir kapitalis yang rakus kekuasaan, kekayaan hingga upaya menguasai kaum muslim.

Berbagai polemik yang terjadi di Negeri ini seakan terus bermunculan dari satu masalah yang belum tertuntaskan, kemudian lahirlah masalah baru yang makin rumit, mulai dari pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan, hutang negara mengunung, resesi ekonomi sangat memburuk, kemiskinan yang semakin meningkat, pencurian sumber daya alam, hingga pengesahan UU Omnibus Law yang dianggap menyengsarakan Rakyat. 

Fungsi negara yang seharusnya memiliki andil dan peran besar terhadap kesejahteraan, perlindungan, maupun ancaman yang terjadi. Kini seakan hanya ilusi semu. Karna lagi-lagi problematika yang terjadi adalah akibat adanya cengkraman global. Maka segala polemik tak luput dari campur tangan global. Dan pemerintah seakan lemah dari ancaman global.

Adapun dalam hal Papua merdeka sudah seharusnya seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam dinegeri ini, harus selalu waspada terhadap makar pihak asing yang ingin memecah-belah negeri kita. Hendaknya kita bersatu menghadapi makar mereka sekaligus berjuang mempertahankan kesatuan negeri kita.

Tidak sepatutnya Pemerintah mendiamkan desintegrasi ini terjadi. Menganggap bahwa itu biasa saja.

Dikutip dari Detiknews.com. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda sedang membangun negara ilusi. Karena itu, Mahfud mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap negara ilusi yang dibangun Benny Wenda.

Padahal jelas adanya desintegrasi di dalam suatu negara akan mengakibatkan lemahnya ketahanan suatu negara dan sangat jelas ini adalah makar dan nyatanya pemerintah hanya diam seribu bahasa tanpa ada tindak tegas atas pertahanan di dalam suatu negaranya. Maka masih layakkah kita mengadopsi sistem dhoif ini? 

Sebagai sistem aturan yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah memberikan solusi komprehensif untuk mencegah tindak pemisahan diri. Semua peluang dan motif yang memungkinkan terjadinya pemisahan diri telah dicegah oleh Islam.

Hal ini tampak dari prinsip penting asas yang menjadi dasar perlakuan negara terhadap seluruh warganya, baik warga negara yang Muslim maupun non-Muslim di mana negara adalah yang mengatur dan memelihara urusan-urusan umat atau warganya (riayah su'unil ummah).

Itulah yang menjadi kewajiban sekaligus tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Sistem islam senantiasa menjadikan kedaulatan di tangan Allah SWT , sehingga segala bentuk aturan dan amanah yang di jalankan akan senantiasa di sandarkan pada hukum Allah dengan memahami bahwa segala hal yang diberlakukan kelak pasti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah.

Dalam Islam, seluruh rakyat terlibat dan punya peran strategis. Aktivitas mengingatkan, menasihati, dan mengoreksi penguasa yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga aktivitas amar ma'ruf senantiasa bisa meredahkan problematika antara rakyat dengan penguasa. 

Adapun Semangat separatisme yang mulai berkembang di beberapa daerah kaya dengan sumber daya alam di Indonesia pada dasarnya tidak perlu terjadi seandainya kekayaan alam itu digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk rakyat lokal.

Negara wajib menjamin kebutuhan pokok tiap rakyatnya dan memenuhi kebutuhan kolektif rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Semuanya dilakukan tanpa mempersoalkan apakah rakyat tersebut ada di pusat atau di daerah, kekayaan alam tempat dia tinggal banyak atau sedikit, Muslim atau non-Muslim.

Berdasarkan aturan ini,, sangat kecil kemungkinan muncul alasan ingin memisahkan diri karena faktor ekonomi, kezaliman politik, atau karena diterlantarkan oleh pusat pemerintahan.