Pemilu pilu minta tumbal melulu, mau berkorban demi demokrasi lagi?

Penamabda.com - Agenda umat mendekati pemilu ini semakin padat dengan memenuhi undangan kontestan pilkada untuk berwisata bersama dengan maksud terselubungnya  menyita suara rakyat atas kemenangan mereka. Tanpa menghiraukan corona yang masih berkelana entah kemana, bertambah nya setiap detik menitnya korban jiwa tidak menyurutkan keinginan pemerintah kita untuk menyelenggarakan panggung pilkada, akhirnya 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang di antaranya meninggal dunia. 100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi Covid-19 (kabar24.bisnis.com, 28/11/2020).

Slogan “Ingat pesan ibu untuk pakai masker mu, rajin cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak mu” hanya tinggal lagu, nyatanya dilapangan kita temukan calon elitnya dengan senyuman menerobos rambu itu dengan adanya ribuan titik kumpul massa, baik saat persiapan prakampanye, kampanye, masa pencoblosan, dan masa perhitungan suara, apalagi nanti udah duduk di kursi kekuasaannya. 

Tanpak nyata ambisi berkuasa penguasa yang tak bisa dibendung lagi, pundi-pundi ke kantong mereka meronta-ronta untuk diisi. Apalagi kalau bukan memakai dalih pandemi akan teratasi oleh pemimpin terpilih, mereka memaksakan keadaan pandemi untuk mengerti yang seakan pandemi corona ini sudah terlatih untuk mendeteksi agenda pemerintah dan mana agenda rakyat biasa. Wijayanto, Director Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES),  dalam diskusi “Politik uang dalam Pilkada di masa pandemi”, bersuara: Memaksakan pilkada tahun ini tidak hanya bertentangan dengan aspirasi publik, namun juga akan menjadi skandal bagi demokrasi karena berpotensi berubah menjadi ritual bunuh diri berjamaah yang justru dipelopori elite politik,” Rabu, (16/9/2020). Menolak untuk lupa dengan kasus meninggal ratusan para saksi, yang sampai sekarang kasusnya masih belum tuntas dan diadili, seruan ulama untuk menunda pilkada saja dianggap dongeng sebelum tidur mereka, apalagi aspirasi rakyatnya yang sudah lelah menggema, lalu sekarang demokrasi masih mau minta tumbal lagi, kita masih tetap kasih? Seakan- akan nyawa manusia murah harganya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ  ۛ  كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِۢغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَا دٍ فِى الْاَ رْضِ فَكَاَ نَّمَا قَتَلَ النَّا سَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَ نَّمَاۤ اَحْيَا النَّا سَ جَمِيْعًا ۗ وَلَـقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِا لْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَ رْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 32)

Layakkah kita masih berkorban bagi demokrasi yang sejatinya tidak pernah melahirkan pemimpin yang amanah serta menyejahterakan rakyatnya? Hukum buatan manusia hanya akan melahirkan kesengsaraan semata, buktinya setelah habis masa jabatan lalu  berganti lagi rupa wajah pemerintah, elit demokrasi masih saja beraromakan para pemilik modal jua. Sebab selama ini demokrasi memberikan jalan bagi penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa lalu semena-mena mengotak-atik aturan negara sesuai nafsu belaka. Daripada rakyat yang mati kita lebih memilih demokrasi yang mati bukan. 

Bukankah Islam mengajarkan kepemimpinan ditujukan untuk menegakkan agama dengan melaksanakan syariat Islam dan memenuhi kemaslahatan umat. Bukan malah merongrong syariah nya dengan fitnah kejinya. Menjadi penting bagi Islam untuk memilih memimpin sesuai syarat yang disyariatkan serta mendapat dukungan penuh, umat memahami benar pada dirinya terdapat ketakwaan serta kapasitas menjalankan seluruh perintah syariat. 

Sejatinya pemimpin itu melayani rakyat bukan malah sebaliknya. Jika mendambakan suatu perubahan hakiki yang pastinya bukan berharap kembali pada demokrasi akan tetapi beralih dengan sistem islam yang kegemilangan nya nyata. Yaitu dengan seorang kepala negara saja yang disebut Khalifah, dengan Sistem Khilafah yang meletakkan hak untuk mengadopsi undang-undang, tabanni di tangan seorang khalifah. dengan menempatkan kedaulatan di tangan syara’ bukan malah ditangan rakyat kapital seperti saat sekarang ini. Jangan mau berkorban lagi untuk mereka yang selalu meminta dimengerti tapi tidak mau memberikan pengertian atas segala rintihan, yang mencari rakyatnya jika butuh suara lalu membelakangi kita setelah berjaya. Tentunya rakyat sudah pintar sekarang, nyawa mereka mahal harganya, bukan berarti tidak berpartisipasi dalam pilkada kita tidak memperjuangkan syariahNya, mari berbenah diri dan kita kenali lagi thariqoh nabi dalam menyongsong kemenangan yang abadi.