Tren Covid-19 Memburuk, Tunjuk Saja Salahnya Rakyat!

Oleh : Ummu Tsabita Nur

Penamabda.com - Ibarat ungkapan, buruk rupa cermin dibelah. Rasanya pas menggambarkan sikap pemerintah saat ini.

Ketika Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutk peningkatan kasus aktif di Indonesia menunjukkan tren yang memburuk. Dari waktu ke waktu, kenaikan kasus aktifnya semakin cepat.

Sebabnya, masyarakat masih ceroboh, sehingga mereka bisa saja membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di tengah pandemi corona.

"Jika keadaan berkelanjutan, ini seperti kondisi di mana masyarakat menggali kuburnya sendiri," ujarnya ( kompas.com).

Masyarakat mana yang  sudi disalahkan? Sebagaimana Epidemolog dari UI Pandu Riono, sangat kecewa dengan pernyataan tsb.

"Saya kecewa sekali sama Jubir Satgas yang menyatakan bahwa masyarakat itu ceroboh atau menggali kuburnya sendiri, itu benar-benar membodohkan masyarakat," ujarnya.

Netizen di timeline pun sama, banyak yang justru membalikkan ke pemerintah soal kebijakan yang diambil selama ini. Jadi jangan cuma menyalahkan publik lah.

"Salah satunya soal libur panjang. Udah berapa kali libur panjang? Berikutnya soal Pilkada, siapa bilang di Pilkada enggak ada peningkatan kasus? Ada banyak, termasuk yang meninggal," jelas Pandu. Komentar ini banyak yang mengamini.

Klaster Pilkada tak bisa ditutupi menyumbang kasus cukup besar. Misalnya di Banten. Juru Bicara Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Banten, Ati Pramudji Hastuti menyatakan Pilkada 2020 telah menjadi klaster baru penyebaran  virus di tiga daerah Provinsi Banten,  yakni, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Ketiganya adalah daerah yang  menggelar Pilkada 2020 (cnnindonesia.com).

Klaster Pilkada di tiga daerah itu bukan hanya terjadi saat proses pemungutan suara pada Rabu (9/12) lalu, namun juga dipengaruhi sejumlah tahapan sebelumnya seperti deklarasi, pendaftaran, maupun kampanye.

Bahkan di beberapa daerah justru balon atau calon kepala daerah dan keluarganya yang positif covid. Total ada 37 bakal calon kepala daerah dinyatakan positif terinfeksi covid-19. mereka adalah calon kepala daerah dari 21 provinsi di Indonesia. Belum lagi para petugas KPPS. 

Yang berpulang pun tak sedikit, termasuk pemenang pilkada. Salah satunya  Bupati Luwu Timur terpilih, Thoriq Husler. Beliau meninggal dunia pada Kamis, 24 Desember 2020 pagi (pikiran-rakyat.com).

Itu sedikit gambaran, sikap  pemerintah yang justru terkesan tak peduli bahaya yang mungkin muncul.

Jadi dari hulu kebijakan-kebijakan yng dikeluarkan kontra produktif. Lalu seenaknya mengatakan masyarakat cari mati di hilir.  Di mana nuranimu rezim??

Penguasa di Negri +62 -yang menerapkan sistem bobrok, Demokrasi- memang pandai 'ngeles' untuk menutupi kelambanan dan kegagalannya mengatasi wabah.

Entah apa yang dipikirkan mereka? Mungkin yang penting roda ekonomi dan agenda politik bisa lancar tak peduli berapa korban yang jatuh dari pihak masyarakat.  Apalagi  tersiar kabar anak dan mantu " Pak Lurah" pun ikut berlaga.

Makanya, alih-alih menunda pilkada atau meniadakan libur panjang. Kenyataan bicara lain. Kerumunan dan abai protokol kesehatan menjadi pandangan sehari-hari. Ketika mereka tenggelam dalam pesta demokrasi, ketika berwisata atau ketika mengantri untuk  mendapatkan surat bebas covid 19 agar bisa traveling. 

Kenapa rezim biarkan?  Tak sadarkah mereka kepemimpinan itu akan dihisab oleh Allah swt ? 

Rasul bersabda: 

"Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”

 (HR al-Bukhari)

Tak sadarkah mereka satu nyawa saja, itu sangat berharga di mata Allah?

"Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia" (TQS al-Maidah [5]: 32).

Sungguh sulit mencari sosok penguasa dan pejabat di sistem sekarang yang mewujudkan sikap bertanggung jawab karena takwa.

Karena memang pelayan rakyat itu cuma slogan.  Yang terjadi mereka justru menjadi pelayan bagi pemilik modal (kapitalis)  yang rakus.

Berbeda jika menerapkan  Islam.  Pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai  raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam.

Sebagai raa'in atau pelayan, maka pemimpin akan dengan ikhlas menjadi pelayan urusan rakyat dengan Islam. Sehingga tak satupun hak-hak rakyat yang diabaikan. 

Harusnya, negara melakukan lokalisir wabah dengan menutup (lockdown) wilayah dengan zona merah. Dengan penjagaan ketat. Dan untuk logistik rakyat di sana semua disuport negara.

Sehingga wilayah lain yang masih zona hijau , tetap aman dan bisa beraktifitas normal.

Jangan malah PSBB yang setengah hati, karena tak mau menangging kebutuhan masyrakat.  Terjadilah mutasi dan pergerakan manusia dari zona berbahaya  (merah).

Sebagai junnah atau pelindung. Maka khalifah, salah satunya  punya tanggung jawab menjaga agar hak hidup terpelihara.  

Jangan malah mengadakan agenda yang malah berpotensi membunuh jiwa, seperti tahapan pilkada.

Bahkan mungkin rezim sekarang berpikir bagaimana rakyat  bisa dimanfaatkan dengan partisipasi penuh. Yang sedang isolasi pun akan didatangi panitia pilkada untuk memilih. Terserah setelah nyoblos, malah tewas. mereka tak peduli. Kejam banget kan?

 Padahal

"Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang Muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka (HR ath-Thabrani).

Harusnya pemimpin yang bertakwa takut membuat kebijakan yang menimbulkan bahaya (dhoror)  bagi masyarakat.

Namun jika masih dalam koridor sistem bobrok Demokrasi , tak mungkin lahir penguasa model begini. Kecuali dalam sistem Islam yang kaffah mengikuti manhaj kenabian. Wallahua'lam[].