Basa Basi Seruan Benci Produk Luar Negeri

Dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk  mencintai produk produk negeri. Bahkan Jokowi mengajak masyarakat Indonesia membenci produk-produk asing, serta meminta produk asing ditaruh di tempat yang sepi pembeli.(Kumparan.com Sabtu 6 Maret 2021)

Seruan ini agaknya tak sejalan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Faktanya, nilai impor produk luar negeri masih tinggi di negeri ini. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impornya masih USD 141.568,8 juta. Ini adalah data pada bulan Januari—Desember 2020.

Meskipun terjadi penurunan nilai impor namun ketergantungan akan impor masih sangat tinggi. Bahkan pemerintah berencana mengimpor  1 juta - 1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. (CNN Kamis, 4 Maret 2021)

Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaannya di dalam negeri agar harga tetap terkendali.

Menteri perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah cadangan atau iron stock untuk Bulog. Mendag menjelaskan bahwa impor beras tidak akan mengganggu penjualan hasil panen petani. Karena katanya impor beras kali ini untuk stok Bulog, bukan dijual bebas.

Selain beras, pemerintah juga membuka keran impor untuk gula dan daging sapi atau substitusinya, kerbau. Hal itu dilakukan untuk persiapan lebaran 2021. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 80 ribu ton daging kerbau dari India, 20 ribu ton daging sapi dari Brasil, dan 150 ton gula kristal.

Fakta bahwa pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor berbagai komoditas yang sebenarnya mampu dipenuhi dari usaha masyarakat membuktikan ajakan benci produk luar negeri tak lebih hanya sebuah retorika untuk menarik simpati masyarakat.

Terlebih tidak ada kebijakan yang mewajibkan untuk menggunakan produk produk dalam negeri atau meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Sehingga masyarakat masih cenderung untuk menggunakan produk luar dengan kualitas yang bagus serta harga terjangkau.

Begitupun dengan produk pangan. 

Tiap tahun kebijakan impor selalu diambil tatkala persediaan pangan menipis. Seolah tak ada lagi solusi lain selain impor. 

Jika kita telisik kebijakan impor yang diambil oleh pemerintah di dalam sistem kapitalisme merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Mereka para penguasa memang ada untuk menjaga kepentingan para pengusaha. Setiap kebijakan harus mengikuti kepentingan pengusaha. Mereka lebih diuntungkan dengan impor dari pada buat sendiri. 

Diadopsinya liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi bergabungnya Indonesia dalam WTO mengakibatkan Indonesia terikat untuk mengimplementasikan Agreement on Agriculture. Sehingga meniscayakan indonesia melakukan pengurangan subsidi ekspor, pengurangan subsidi dalam negeri, dan membuka akses pasar.

Liberalisasi ini makin menguat setelah penandatanganan Letter of Intent (LoI) IMF, yang mengharuskan penghapusan bea masuk impor yang mengakibatkan Indonesia diserbu berbagai produk impor. Inilah watak asli rezim neolib yang abai terhadap urusan rakyatnya. 

Fakta di atas membuktikan bahwa cengkeraman kapitalisme dan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti WTO Menjadikan Indonesia tidak akan bisa mandiri. Selalu bergantung pada produk produk luar negeri.

Kemandirian bangsa khususnya kemandirian pangan hanya akan terwujud di bawah  kepemimpinan islam. Dalam menjamin pasokan pangan Islam menetapkan mekanisme pasar  yang sehat, negara melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi dan monopoli, kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan kebijakan pematokan harga.

Kekayaan sumber daya alam yang telah dianugrahi Allah SWT di negara kita mestinya menjadikan negara kita mampu mewujudkan ketahanan pangan. Pemenuhan itupun bisa diusahakan secara mandiri tanpa ketergantungan pada negara lain. Saat ini potensi tersebut dikelola dengan sistem dan konsep batil Neoliberalisasi sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan hanyalah angan-angan. 

Sebaliknya apabila pengelolaannya menggunakan sistem politik ekonomi Islam yang mewajibkan negara hadir secara penuh, maka pemenuhan pangan secara mandiri bukanlah mimpi.