Mengenal Partai Politik Dalam Sistem Islam

Isu kudeta dalam tubuh partai Demokrat masih menjadi perbincangan hangat di jagad media sosial, bahkan sempat menduduki trending topik di Twitter. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa ada gerakan politik untuk menggulingkannya dari pimpinan Partai Demokrat. 

AHY menyebut gerakan ini melibatkan sejumlah eks kader Demokrat. Tak hanya itu saja, Agus juga menyebut sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi juga memberikan dukungan atas gerakan politik tersebut.

Pihak Partai Demokrat menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

AHY mengatakan, gerakan merebut posisi ketua umum Partai Demokrat itu bertujuan agar Partai Demokrat dapat dijadikan kendaraan politik untuk berlaga pada Pemilu 2024 mendatang.

Selain Moeldoko, pihak Partai Demokrat menyebut empat nama lain yang terlibat dalam upaya 'mengkudeta' AHY yakni Nazaruddin, Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, dan Darmizal.

AHY mengatakan, para pelaku gerakan itu mengiming-imingi uang dalam jumlah besar supaya para kader Demokrat mendorong pelaksanaan KLB.

Peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Aisah Putri Budiarti menyoroti masih banyaknya partai politik di Indonesia yang tidak memiliki basis ideologi yang kuat. Hal itu yang menjadi faktor pemicu terjadinya konflik internal yang kemudian menjadi penyebab partai terpecah menjadi beberapa faksi. Hal ini disampaikan Putri dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana?', Jumat (5/2/2021).(tribunnews.com,05/02/2021)

Sistem politik demokrasi menghasilkan kisruh pada parpol yang seharusnya fokus melakukan fungsi nasihat dan kritik. Politikus dalam sistem Demokrasi memandang makna politik lebih cenderung kepada meraih kekuasaan setinggi tingginya dan partai politik adalah kendaraan untuk mengantarkan mereka meraih kekuasaan. 

Maka tak jarang kita melihat fenomena pindah kubu terutama menjalang pileg dan pilpres. Karena mereka memilih kendaraan mana yang paling cepat mengantarkan kepada kekuasaan. Dalam sistem demokrasi tidak ada lawan atau kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.

Partai-partai politik dalam sistem Demokrasi hanya berperan aktif manakala pesta lima tahunan digelar untuk mendulang suara rakyat. Alhasil masyarakat tidak merasakan peran dan fungsi strategis dari partai yang ada. Lebih mirisnya lagi para kader partai yang telah berhasil menduduki kekuasaan menyalahgunakan kepercayaan rakyat dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat dan tak sedikit dari mereka terjerat kasus korupsi.

Rakyat sangat membutuhkan partai politik yang shohih, partai politik yang berjuang untuk kepentingan umat semata. Partai ini tidak lahir dari sistem rusak yang berasaskan kapitalis dan sekuler, tetapi lahir dari sistem yang shohih yaitu sistem Islam.

Fungsi partai politik dalam Islam adalah melakukan kontrol dan muhasabah terhadap negara. Jika seorang Khalifah melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka partai politik Islam akan melakukan koreksi dan muhasabah terhadap penguasa. Selain itu, partai politik Islam juga akan melakukan tugas-tugas utamanya, yakni mendidik kesadaran politik umat Islam.

Partai politik ini harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berpikirnya, sekaligus ikatan yang mengikat anggota partai politik ini.

Karena itu, visi, misi, tujuan, metode dan aktivitasnya sama sekali tidak boleh menyimpang dari Islam yang menjadi dasarnya. Visi partai politik ini adalah melangsungkan kehidupan Islam di bawah naungan khilafah.

Ketika khilafah belum ada, misinya menegakkan khilafah. Ketika khilafah telah ada, misinya menjaga dan mempertahankan khilafah agar tidak melanggar sedikit pun dari visi dan tujuannya, melangsungkan kehidupan Islam.