Buka Tutup Pariwisata ditengah Pandemi, Bisakah Jadi Solusi Pemulihan Ekonomi?

Oleh: Tri S, S.Si (Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi) 

Saat ini sektor pariwisata  menjadi incaran untuk pemilihan ekonomi ditengah pandemi. Seperti yang terjadi di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Sampoerna untuk Indonesia terus mengambil bagian dalam membantu BUMDesa di Jatim. Terbaru yakni produk wisata kuliner dan kawasan spot yang diberi nama Zona KIP ( Kreatif, Inovatif, dan Produktif) di desa Wisata Nangkula Park,  Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang di launching Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Kepala Divisi Hubungan Regional dan Keberlanjutan PT HM Sampoerna, Kukuh Dwi Kristianto menyatakan, pihaknya akan terus mengambil bagian dalam membantu BUMDesa terutama yang memiliki usaha wisata. Sebab, dengan wisata perputaran ekonomi masyarakat akan bergerak dinamis terutama membangkitkan UMKM di masa pandemi, katanya.

Sementara Khofifah menyampaikan dalam pengembangan BUMDesa pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, media, swasta serta akademisi.

Pembangunan sektor pariwisata digencarkan karena adanya anggapan bahwa pariwisata adalah solusi masalah ekonomi.  Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang asal dan tidak mendetaili akar masalah perekonomian. 

Akar masalah perekonomian sesungguhnya adalah sistem kapitalisme, yang menjadikan segelintir para pengusaha besar menguasai  rakyat yang jumlahnya banyak. Dan yang menjadikan negara berlepastangan mengurus urusan umat.

Celakanya akar masalah malah dipakai mengatasi masalah. Maraknya tempat wisata dengan kawasan KIP (Kreatif, Inovatif, Produktif) berupa  pemberdayaan UMKM. 

Ternyata yang memberi pinjaman dana, yang melakukan pembinaan, maupun yang menampung hasil usahanya bukanlah pemerintah, akan tetapi swasta yaitu  dalam hal ini PT HM Sampurna.  Sehingga keberadaan UMKM tak lebih  adalah unit-unit usaha kecil rakyat yang dipakai untuk memperbesar perusahan besar milik para pemodal swasta.

Rakyat saat ini masih saja menanggung beban kehidupan, ditambah dampak pandemi covid yang menjadikan kehidupan semakin menghimpit. Sementara rakyat hanya bisa gigit jari melihat pemerintah sibuk memenuhi permintaan korporasi. Alih-alih mengurusi kebutuhan rakyat, anggaran APBN justru mengalir deras pada korporasi. Inilah model negara yang terlahir dari sistem demokrasi kapitalisme.

Sungguh permasalahan yang ada di negeri ini tidak akan mungkin tuntas jika pemerintah masih mengikuti arahan kapitalisme, dimana sistem ini malah menjauhkan umat dari aturan sang Pencipta, Allah SWT.

Sudah saatnya masyarakat memikirkan sistem ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi Islam yang terbukti membawa kesejahteraan dan keberkahan bagi umat manusia. Hanya Islam lah yang mampu melahirkan pemimpin yang mencintai umat, dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan urusan umat. Sudah saatnya Islam menjadi solusi atas berbagai persoalan tidak hanya di negeri ini bahkan di seluruh dunia. Islam lah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia serta akan melahirkan peradaban mulia. Sudah saatnya Islam kaffah diterapkan.