Kapitalisme Dan Kelemahan Pelayan Tanah Suci Dalam Selenggarakan Haji

Malang tak dapat dihindarkan, sudahlah wabah tak kunjung selesai, sekarang untuk tahun kedua dimasa pandemik calon jemaah haji Indonesia harus rela kembali menelan pil pahit pembatalan keberangkatannya ke Baitullah.Pemerintah resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021. Hal itu dituangkan dalam Keputusan Menag No. 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Pemerintah dalam hal ini menyatakan bahwa dana jemaah haji Indonesia aman, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi baik-baik saja, serta pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain terkait hal ini (news.detik.com, 5/6/2021).

Keputusan ini diambil mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi dan telah mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021. (cnbcindonesia.com, 6/6/2021)

Alasan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini menurutnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji. (cnbcindonesia.com, 6/6/2021)

Pada tahun sebelumnya, pemerintah Saudi membatasi jemaah haji hanya bagi penduduk lokal dan kalangan ekspatriat. Pada musim haji tahun ini, situasi belum beranjak baik. Bahkan, kondisi wabah bertambah parah dengan munculnya varian baru virus Corona yang lebih berbahaya.

Maka, atas alasan itulah pemerintah Arab Saudi kembali menutup akses haji bagi jemaah internasional dan akan menggelar ibadah haji 2021 khusus untuk jemaah domestik, yakni penduduk lokal dan para ekspatriat yang telah berada di negara tersebut. (cnnindonesia.com, 13/6/2021)

Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Indonesia adalah negeri muslim mayoritas. Warga negara Indonesia yang muslim dan mampu akan terdorong untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima ini. Mereka akan berusaha mengupayakan serta mempersiapkannya sebaik mungkin.

Ternyata pembatalan atau peniadaan pelaksanaan ibadah haji ini tidak hanya terjadi dimasa-masa sekarang saja, Berdasakan data The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives yang dirilis pada Maret, ibadah haji pernah 40 kali ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia.Pembatalan haji beberapa kali dilakukan karena berbagai macam faktor. Misalnya oleh wabah penyakit, konflik, aktivitas bandit dan perampok, dan alasan lainnya.

Namun, dengan kondisi saat ini sehingga terjadi pembatalan pemberangkatan haji kembali, patut kita pertanyakan bagaimana komitmen Pemerintah dan negara Indonesia dalam menjamin pelaksanaan ibadah utama tiap-tiap warga negaranya?

Kalau alasannya terkait belum ada nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji sebagaimana tersebut di atas, sesulit apa hal itu diupayakan? Bukankah seharusnya hal itu bisa diupayakan jauh-jauh hari sebelumnya, apalagi di era digital yang mana akses komunikasi sangat terbuka lebar dan mudah?

Jika negara serius mengurus rakyatnya, untuk ibadah yang pengurusannya rutin dilakukan negara setahun sekali ini, sebenarnya pemerintah memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk mengatasi hambatan jika ada.

Jangan sampai rakyat berkali-kali kecewa kepada pemimpinnya karena alasan yang seharusnya masih bisa diupayakan. Maka, komitmen Pemerintah sangat patut untuk kita pertanyakan kembali.

Dalam sistem Islam, negara akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat. Jika pun ada hambatan terkait pemberangkatan jemaah haji, negara akan berusaha menghilangkan hambatan tersebut.Pada masa negara Khilafah Islamiah, terdapat beragam sarana dan bantuan yang disiapkan negara agar sempurna kewajiban haji warga negaranya. Negara Khilafah membentuk departemen khusus yang menangani ibadah haji dan segala hal yang dibutuhkan, juga membangun sarana prasarana transportasi, baik melalui jalur darat, laut, dan udara.

Inilah salah satu dari sekian banyak kerugian umat akibat ketiadaan Khilafah, syiar Islam dan kewajiban muslim (haji) tidak bisa ditunaikan, salah satunya karena kesalahan penanganan global terhadap pandemik. Selain itu juga disebabkan kelemahan pemerintah Saudi akibat paradigma kapitalisme yang digunakan dalam menangani wabah.

Jika hari ini kita hidup dalam naungan Khilafah, semua tuntunan akidah dan syariat akan menjadi dasar penanganan wabah, yakni mengarantina wilayah dan mengisolasi penderita. Hal ini ditopang dengan pemberian jaminan logistik agar tidak ada alasan masyarakat melakukan pergerakan ke area di luar wabah. Terlebih, negara Khilafah meniadakan ego kewilayahan, sehingga penanganan bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi di bawah satu komando kepemimpinan.

Bagi seorang muslim, berangkat ke Baitullah adalah sebuah cita-cita besar. Namun, karena berhaji mensyaratkan kemampuan—bekal harta, kesiapan fisik, maupun mental—, maka tidak semua dari mereka bisa berkesempatan mewujudkannya. Ironisnya, sekarang ini, mereka yang siap dan mampu pun tetap terkendala untuk berangkat, salah satunya akibat pandemi yang masih melanda dunia.

Memang, penyebaran virus Corona makin tidak bisa dikendalikan. Bahkan, muncul berbagai varian baru virus Corona yang memperpanjang usia wabah. Namun, penanganan wabah yang jauh dari syariatlah yang telah membuat semuanya jadi serba kacau. Diakui atau tidak, semua ini berawal dari kebodohan dan kelemahan kepemimpinan. Selama ini akal dan rasa mereka sudah terkooptasi paham sekuler kapitalisme neoliberal. Kebijakan yang diterapkan tidak lagi memandang halal atau haram, apalagi kepentingan masa depan. Tak heran, di tengah wabah, pintu bandara dan pariwisata tetap dibuka, bahkan membuka lebar tempat di mana virus bermula.

Pertanyaannya, sampai kapan kebodohan ini terus dipertontonkan? Kepemimpinan sekuler kapitalisme neoliberal jelas-jelas membawa kemudaratan dan menjauhkan kehidupan kita dari keberkahan. Kemudaratan itu bukan hanya berupa merebaknya kesengsaraan dan kesempitan hidup, melainkan hingga menghalangi hamba-hamba Allah untuk melaksanakan kewajiban.

Beginilah akibat hidup tidak diatur syariat Islam.

Wallahu a'lam.