Gelombang Tsunami Covid 19 Menghanyutkan Sistem Kesehatan Kapitalis

Oleh: Tri S, S.Si 

Serangan virus corona kembali terjadi. Kali ini covid-19 menyerang dengan membawa bala bantuan dari varian yang berbeda. Jenis delta dan kappa dari India menjadi strain virus yang paling ganas dan berbahaya. Selain lebih cepat menular, virus jenis delta dan kappa juga memiliki resiko kesakitan pada pasien yang lebih tinggi dari strain aslinya. Ia juga mempunyai kepekaan terhadap alat tes serta berdaya imunitas tinggi.

Saat ini covid-19 varian delta sudah terdeteksi keberadaannya di Indonesia. Tak mengherankan bila jumlah penderita positif covid-19 dari hari ke hari terus saja bertambah. Di Indonesia tercatat sekitar dua puluhan ribu orang yang terpapar setiap harinya dan  Jakarta menjadi daerah dengan angka penularan paling tinggi, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur lalu daerah-daerah lain yang merata penyebarannya. Banyak rumah sakit rujukan yang ketersediaan tempat tidurnya menipis. Hal ini disebabkan  jumlah pasien yang datang semakin hari semakin bertambah. Bisa jadi bila kondisi buruk ini terus berlanjut akan menimbulkan banyak rumah sakit yang ada di kota-kota besar kolaps. Para medis yang tenaganya sudah terkuras oleh serangan covid-19 gelombang pertama juga sangat rentan terpapar virus yang telah bermutasi ini.

Mirisnya, huru-hara  pandemi dijadikan alasan oleh pemerintah atas meroketnya angka penambahan pasien positif covid-19. Rakyat dinilai tidak patuh terhadap instruksi yang diberikan oleh pemerintah terkait prosedur yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus. Faktanya, kebijakan plin-plan pemerintahlah yang sejatinya membuat rakyat dalam kebimbangan dan kegalauan. Apabila mobilitas manusia yang menyebabkan virus menyebar, seharusnya pemerintah memberikan bantuan  berupa kebutuhan pokok kepada rakyat secara merata dan tepat sasaran untuk mencegah masyarakat keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Namun, sekali lagi fakta menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan tidaklah merata, tidak tepat sasaran, bahkan uang bansos malah dijadikan sasaran empuk para koruptor.

Kebijakan yang maju mundur cantik dan tidak nyambung oleh para pejabat pemerintah  benar-benar laksana ranjau yang bisa kapan saja meledak di saat mendapatkan tekanan. Aturan yang berganti-ganti antara lockdown, PSBB, New Normal Life yang kemudian setelah angka penyebarannya  menurun dimunculkan istilah PPKM. Perubahan-perubahan istilah ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan, sehingga membuat masyarakat bertindak semaunya sendiri dan bersikap masa bodoh.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengkritik kebijakan 'gas-rem' yang seringkali jadi narasi Presiden Joko Widodo saat kasus melonjak. Menurutnya, kebijakan 'gas-rem' tak cukup kuat mengatasi pandemi, bahkan bisa jadi bom waktu. (cnnindonesia.com/20/06/2021)

Pandemi covid-19 telah memporakporandakan sisten ekonomi kapitalisme. Bagaimana tidak, dengan serangan virus ini kegiatan ekonomi menjadi sangat terganggu. Mobilitas dibatasi sehingga perputaran roda produksi perusahaan-perusahaan otomatis menjadi seret. Banyak yang menutup usahanya lantaran mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, sehingga gelombang phk pun tidak bisa dihindari. Munculnya virus covid-19 menjadi momok yang sangat ditakuti lantaran biaya pengobatan di Rumah Sakit menjadi sangatlah mahal. Sudahlah kebutuhan pokok susah dipenuhi kesehatan pun harus merogoh kocek lagi. Rakyat sudah sangat menderita.

Sistem kesehatan ala kapitalisme lebih mementingkan keuntungan dari pada nyawa manusia. Tes covid-19 menjadi barang dagangan dengan biaya yang mahal.  Seiring dengan meningkatnya jumlah harian covid-19 yang mencapai puluhan ribu per hari tentu saja rumah sakit menjadi sangat kuwalahan. Tenda-tenda darurat pun akhirnya didirikan demi menampung para  pasien covid-19 yang tidak mendapatkan ruangan.

Pandemi  yang mengerikan ini terjadi karena kesalahan pemerintah dalam menangani wabah sejak awalnya. Fokus mereka hanyalah ekonomi, bukan keselamatan umat manusia. Seharusnya dalam menangani kasus wabah ini pemerintah mencontoh apa yang dilakukan para pemimpin kaum muslimin pada masa pemerintahan Islam.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah saw telah mencontohkan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi suatu wabah.  Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa: "Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."  

Maka seharusnya ketika wabah datang kita harus menutup diri. Tidak boleh ada orang dari luar yang boleh datang ataupun orang dari dalam untuk  keluar daerah. Melakukan lockdown lokal ketika kasus pertama muncul serta melakukan 3T(testing,tracking dan threatment). Memisahkan antara yang sakit dengan sehat untuk mendapatkan perawatan, kemudian yang sehat tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sehingga roda ekonomi tetap bisa berjalan tanpa ada gangguan. Vaksin merupakan opsi terakhir dalam menghadapi pandemi. Vaksin yang diproduksi tentu saja vaksin hasil riset sendiri bukan hasil impor dan hutang.

Untuk  membangun sistem kesehatan yang mumpuni dalam menghadapi pandemi  membutuhkan adanya perubahan yang mendasar dan sistematis. Perubahan pertama yang sangat perlu untuk di rubah adalah sistem partai politiknya karena partai politiklah yang menguasai pemerintahan. Sistem politik kapitalisme yang sudah terbukti merusak ini harus diganti dengan sistem politik Islam. 

Dalam sistem kesehatan Islam prioritas utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Hukum syariat mengharuskan negara memberikan pelayanan yang baik dan gratis kepada umat  tanpa terkecuali, baik yang muslim maupun non-muslim. Pun begitu dalam hal pendidikan, rakyat akan mendapatkan layanan pendidikan secara murah bahkan gratis. Hal ini disebabkan karena negara memiliki sumber pendapatan yang banyak sehingga cukup untuk menghidupi seluruh rakyatnya. Tidak seperti sistem demokrasi kapitalisme yang mengandalkan pajak dari rakyat sebagai sumber pendapatan negara. Sudahlah biaya hidup yang mahal  harus bayar pajak pula. Belum lagi akibat yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme ini yang menghalalkan riba dan memproduksi maksiat dari segala sisi. Untuk itu umat harus sadar bahwa aturan buatan manusia penuh kecacatan dan justru memfasilitasi kemaksiatan. Mau tak mau harus ikut menanggung dosa meskipun tidak melakukan kemaksiatan itu sendiri. Mari dakwahkan penerapan Islam kaffah  agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bish shawab