Trasparansi sistem Indonesia dalam menangani wabah covid-19

Pembahasan tentang pandemi yang belum kunjung mereda mungkin sudah amat sangat membosankan. Satu tahun lebih dunia ini diselimuti oleh wabah penyakit. Coronavirus disease 2019 belum memberikan tanda-tanda akan berkemas dan kemudian pergi. Para pejuang di garda terdepan pun tak mau kalah dengan kegigihan COVID-19 untuk menetap. Tak memberikan celah untuk lengah. Namun, nyatanya kegigihan dan kekuatan COVID-19 makin hari makin tak terkendali, justru asyik beranak-pinak. Apalah daya pejuang garda terdepan kita, ketika seluruh kekuatan telah dikeluarkan tapi alpha akan hadirnya support system. Sekarang, hawa-hawa keputusasaan mulai tercium walaupun masih belum mendominasi.

Hari ini COVID-19 tengah pada keadaan pasang yang berdampak pada adanya gelombang kedua. Jumlah kasus positif terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya varian hasil mutasi dari COVID-19. Para pejuang di garda terdepan yaitu tenaga kesehatan juga terus menerus gugur. Angka terkonfirmasi positif pada kalangan tenaga kesehatan pun hampir setiap hari bertambah. Bahkan tak jarang dijumpai kabar mereka telah gugur, sebelum upah tambahan yang dijanjikan sampai di tangan.

Dilansir pada akun instragram @laporcovid19 pada 28 Juli 2021, tercatat sudah 1026 nakes yang gugur melawan COVID-19. Hari demi hari semakin mengkhawatirkan, nakes terus mengalami kelelahan karena jam kerja yang tinggi. Kerusakan ekosistem kesehatan semakin nampak. Mulai dari RS yang kolaps, ventilator dan oksigen terbatas yang menjadikan berebut antar rumah sakit, hingga gugurnya nakes dan kematian pasien ketika masih menunggu kamar. Hadirnya pandemi ini bukan merusak tata letak sistem yang ada, justru pandemi ini menunjukkan tata letak kerusakan yang dimiliki oleh sistem. Dan mirisnya, fakta menyadarkan bahwa nyatanya setiap sisi memiliki kerusakan.

Hutang rumah sakit semakin membengkak. Hutang negeri tercinta pun juga semakin membengkak. Tak ketinggalan pemajakan pada setiap barang berharga. Dana yang tak kunjung mencair menjadikan pihak rumah sakit was-was. Dana seret, tenaga kesehatan pun seret. Namun, keadaan tak membolehkan mereka untuk menyerah. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sedang berupaya menuntaskan tunggakan klaim rumah sakit rujukan COVID-19. Total tunggakan yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp22,08 triliun. (Tirto.id, 26 Juni 2020

Kebijakan-kebijakan yang diberikan, yang selalu saja berembel-embel supaya roda perekonomian tetap jalan, nyatanya masih menimbulkan kekurangan dana disana-sini. Penolakan lockdown dan lebih memilih PPKM dengan dalih menjaga berjalannya berekonomian, nyatanya tidak benar-benar mampu menjalankan roda perekonomian. Para pelaku perekonomian justru gugur satu per satu. Ketika ditilik kembali, kebijakan yang diambil hanya menambah kerumitan dengan dampak yang ditimbulkan. Karena setiap kebijakan yang diambil memanglah bukan berprioritas sepenuhnya pada publik. Begitulah polanya dan begitulah tabiatnya. Apapun itu yang mengusik perekonomian dan kenyamanan para penyokong sistem, maka akan diberikan setengah hati.

Seiring waktu pun kepercayaan publik semakin pudar kepada sosok-sosok yang seharunya memberikan support system. Tenaga kesehatan pun sejak awal sudah menunjukkan keraguan kepada support system karena ketidakseriusannya sudah nampak sejak awal. Dimasa genting seperti ini pun, masih saja kebijakan setengah hati yang diberikan. Lantas bagaimana ketika pejuang garda terdepan kita sudah benar-benar tidak mampu melawan karena keadaan terus diperparah oleh support system yang tidak memadai?