HANYA ISLAM YANG MAMPU MENJAMIN PANGAN

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membeberkan bahwa total utang pokok yang dimiliki Bulog saat ini mencapai Rp 13 triliun. Utang tersebut digunakan untuk belanja penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton.

"Memang utang itu harus segera dibayarkan, kalau tidak pasti Bulog rugi. Utang pokok kita Rp 13 triliun, dari beras CBP yang 1 juta ton itu kan belanjanya dari utang," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Selasa (28/12).

Pria yang akrab disapa Buwas ini menambahkan, semakin utang tak terbayar oleh Bulog ke bank, maka semakin banyak bunga yang ditanggung. 

Utang dan bunga tersebut makin menggunung karena pemerintah belum membayar utang ke Bulog sebesar Rp 4,5 triliun. Utang tersebut berkaitan dengan penyediaan bantuan beras PPKM dan bansos rastra. (KumparanBisnis)

Perum Bulog akan kembali mengambil utang pada 2022 jika mendapatkan penugasan dari pemerintah. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyebut hal itu akan dilakukan jika jenis penugasaannya jelas.

Artinya, kata pria yang akrab disapa Buwas itu, hilirisasi penugasan harus diatur secara jelas sehingga tak sebatas penugasan penyerapan saja. Dengan begitu utang yang diambil Bulog akan mampu dibayarkan. (liputan6.com)

Permasalahan bulog bukan hanya berkaitan dengan hutang piutang semata melainkan banyak hal lain yang sering menjadi problem kita temukan di masyarakat. Missal saja dari sisi pendistribusian dan sering ditemukannya beas bulog itu sendiri tak layak makan. Sungguh ironis sekali!

Di sisi lain kebijakan impor dari pemerintah yang tak melihat kondisi petani yang panen raya. Akibatnya hasil panen seperti beras menumpuk. Lagi lagi pun petani dirugikan dan dibuat kecewa. Mengapa bisa terjadi seperti ini?

Dikutip dari penjelasan Kanti Rahmillah, M.Si. di laman web Muslimahnewsid mengatakan stidaknya hal itu terjadi karena ada 2 alasan:

Pertama, buruknya koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang kerap kali kebijakannya saling kontraproduktif. Kedua, adanya mafia impor. Alasan kedua inilah yang diduga kuat mengontrol arus impor.

Fungsi Bulog menjamin pangan pun sudah makin tergerus. Kini Bulog malah fokus memperbesar bisnis komersial dengan alasan untuk menutupi kerugian dari Public Service Obligation (PSO). Selain itu, Bulog menggandeng ecommerce seperti Shoppe untuk membuat panganan[dot]com. Namun realitasnya, permasalahan Bulog tidak kunjung usai.

Jamak kita ketahui bahwa sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem Kapitalisme yang tak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk dalam masalah pangan. Berbeda denan sistem Islam.

Sistem ekonomi Islam berbeda secara diametral dengan sistem ekonomi kapitalisme. Pertama, asasnya adalah akidah Islam sehingga aturan yang lahir darinya berdasarkan dari wahyu Allah Taala. Syariat yang akan membimbing manusia dalam merumuskan suatu kebijakan. Yang berdaulat dalam sistem Islam adalah syariat, bukan akal manusia yang lemah. Inilah yang membuat aturannya menyolusi seluruh permasalahan manusia.

Kedua, fungsi negara bukan sekadar fasilitator, tetapi sebagai pelindung dan pengurus umat. Negaralah yang menjamin ketersediaan pangan, bukan swasta. Bulog dalam aturan syariat tentu tidak fokus pada bisnis, tetapi pada upayanya agar tidak satu pun rakyat kelaparan.

Baitulmal (APBN Khilafah) yang kuat akan mampu menyediakan beras yang berkualitas dan baik bagi seluruh warga. Bulog tidak perlu berutang—apalagi dengan riba—untuk memenuhi stok pangan nasional.

Problem penumpukan pun akan bisa terselesaikan dengan birokrasi yang fokus pada kemaslahatan umat. Tidak akan terjadi kontradiksi antarkementerian karena kekuasaan dalam Islam bersifat sentralistis dan administrasinya desentralistis sehingga prosesnya mudah dan cepat.

Begitu pun dengan konsep perdagangan internasional. Perjanjian dagang bilateral maupun multilateral antarnegara termasuk dalam politik luar negeri. Negara tidak akan bekerja sama dengan negara kafir harbi fi’lan(negara yang terang-terangan memusuhi Islam), termasuk perjanjian dagang. Inilah yang menjadikan negara berdaulat atas kebijakannya. 

Pemerintahan dalam sistem Islam yang bersih dari setiran cukong akan menjadikan kebijakannya independen.

Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan permasalahan Bulog dengan utangnya yang menggunung, harus menyelesaikannya dengan sistem politik dan ekonomi yang berasaskan Islam. Tentunya, semua ini terintegrasi dalam satu sistem pemerintahan, yaitu Khilafah Islamiah.