Presidensi G20, Indonesia Untung Apa Buntung?

Indonesia didapuk sebagai Presidensi (Keketuaan) G20 selama setahun penuh mulai 1 Desember 2021 (presidenri.go.id, 01/12/2021) hingga KTT G20 mendatang di bulan Nopember 2022 yang sekaligus ditetapkan menjadi tuan rumah KTT tersebut.

Presidensi G20 Indonesia  akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger” dan mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people-centered, ramah lingkungan, kuat, dan berkelanjutan. 

Keuntungan apa yang dapat diambil oleh negri ini ? Beberapa pihak  antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada kok manfaatnya. Setidaknya, tiga manfaat dari aspek ekonomi yang akan didapatkan oleh Indonesia. Pertama, terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun, kedua penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun. Ketiga, terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang (bisnis.com). 

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Suminto mengatakan, lewat presidensi G20 ini, Indonesia diharapkan dapat memimpin proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022. (merdeka.com).

Tentu saja imbas yang sangat diharapkan pada sektor pariwisata karena bisa menjadi triger bagi berbagai event berskala internasional di Pulau Dewata.

Tapi tak banyak orang yang tau bahwa semua keuntungan yang digadang-gadang akan diraih itu sebenarnya bagai remahan roti belaka. Karena justru negara besar yang termasuk G7 -lah yang banyak mengeruk keuntungan. 

Di dunia hari ini, ada yang termasuk negara produsen dan negara konsumen. Negara produsen sendiri adalah sumber utama kapital, tempat asal pemilik korporasi grup global yang bebas mengatur produksi seantero dunia sesuai dengan kepentingan ekonominya. Mengacu pada negara-negara yang tergabung dalam The Group of 20 (G20), maka negara produsen yang dimaksud yakni adidaya: AS, beserta ekonomi maju seperti Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Britania Raya, Australia, Uni Eropa, Cina, dan negara yang sejajarnya.

Sedangkan di pihak lain, terdapat negara yang posisinya sebagai konsumen seperti: Indonesia, Argentina, Meksiko, Arab Saudi, dlsb. Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi  bagian dari G20.

Balik lagi soal negri +62 . Indonesia adalah paket lengkap bagi negara produsen, baik SDA maupun SDM-nya. Terkait jumlah SDA di Indonesia, Presiden Jokowi menjelaskan, “Transisi energi kita harusnya mudah, kita punya SDA berkelanjutan melimpah. Hydropower dengan 4400 sungai. Dua sungai saja di Papua dan Kalimantan bisa menghasilkan 24 Ribu MW dan 11 Ribu MW. Sumber cadangan geothermal kita 29 ribu, baru dipakai 2 ribu. Ini sumber energi yang lama tidak kita sadari, dan sekarang harus diolah. ," (liputan6.com).

Tentu sangat menggiurkan bagi negara-negara produsen.

Seperti kekecewaan Menkeu ketika dilaksanakan pertemuan Forum G20 di Jerman tahun 2017.  Hal yang sama juga dirasakan oleh negara-negara lain (finance.detik.com)

Sri Mulyani mengungkap bahwa negara maju telah melanggar kesepakatan G20. Seharusnya negara-negara maju itu melaksanakan perekonomian dengan asas keadilan terhadap anggota G20 dan negara lain di luar anggota.  Tetapi ternyata hanya menguntungkan negara-negara maju tersebut (negara G7) dan merugikan selain mereka.

Singkat kata, negara berkembang dijadikan sasaran pasar bagi produsen untuk meningkatkan proses produksinya sebagai pemasok bahan baku industri dan energi.

Jadi ini untung apa buntung sebenarnya?

Bayangkan saja, sudah lama menjadi anggota G20 itu  seharusnya kan ada perbaikan ekonomi, minimal hutang berkurang, pertumbuhan ekonomi meningkat, bukan malah sebaliknya.

Perlu disadari oleh kaum Muslimin, bahwa keberadaan negeri-negeri muslim dalam setiap organisasi dan perjanjian internasional tidak lain merupakan jebakan untuk mengikat kaki-kaki penguasa muslim. Hal iniۧ dapat diketahui sejak diadakannya The Peace of Westphalia/The Westphalia Treaty tahun 1648. Konferensi ini mengatur prinsip-prinsip tradisional bagi Undang-Undang Internasional. 

Dalam prinsip-prinsip tersebut, salah satunya terdapat ide konferensi internasional, yaitu menyatakan bahwa konferensi akan terbentuk bagi negara Eropa dan diadakan guna membahas problem-problem mereka serta berbagai urusan mereka dalam naungan kepentingan Eropa.

 Ide ini lalu berkembang menjadi konferensi negara-negara adidaya yang diselenggarakan untuk  mewujudkan kepentingan negara-negara adidaya. Termasuklah forum G20, berbagai KTT internasional, serta organisasi dan perjanjian internasional yang disponsori mereka.

Dengan dalih menjaga perdamaian, ketertiban komunitas internasional, serta memajukan perekonomian, setiap negara dijadikan jalan bagi negara-negara besar untuk melakukan intervensi, jalan untuk perang, menjadi slogan internasional, dan dijadikan alat untuk melestarikan penjajahan (neo imperialsme) dan menancapkan pengaruh hegemoni mereka.

Untuk melepaskan diri dari jerat negara besar (produsen) jebakan ekonomi kapitalistik, kaum Muslimin harus punya kesadaran dan kekuatan. Kesadaran bahwa sistem Islam yang punya pengaturan sempurna tentang berbagai persoalan. Kekuatan itu dengan menyatukan seluruh negri -negri kaum muslimin dalam Khilafah sehingga mampu menandingi kekuatan negara-negara besar.

Bisa dibayangkan seberapa besar kekuatan dan potensi Indonesia, Arab Saudi, dan negeri-negeri muslim lainnya bila menyatu dalam satu institusi bernama negara Khilafah. Tentu secara politik, ekonomi, geografi, demografi, dan SDA, pasti lebih unggul dan superpower sehingga untuk apa bergabung ke dalam forum ataupun organisasi buatan penjajah? 

Secara empiris, sistem syariat Islam secara kaffah terbukti berhasil mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang stabil dan produktif selama berabad lamanya.