𝘿𝘼𝙈𝙋𝘼𝙆 𝙊𝙇𝙄𝙂𝘼𝙍𝙆𝙄 𝙏𝙀𝙍𝙃𝘼𝘿𝘼𝙋 𝙎𝙐𝘼𝙏𝙐 𝙉𝙀𝙂𝘼𝙍𝘼

Melihat kondisi negara Indonesia saat ini, begitu banyak masalah yang dihadapi mulai dari virus corona, musibah gempa bumi, tanah longsor, kemiskinan, pengangguran dan masih banyak lagi. Dengan sekian banyaknya masalah, masih saja ada sekelompok orang yang ingin mengusai kekayaan negeri ini. Demi kepentingan rela mengorbankan rakyatnya. 

TEMPO.com melansir, Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti konflik kepentingan di pemerintahan saat ini. Menurut dia, situasinya saat ini sudah kritis. 

"Oligarki ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah kalau koalisis jahat itu tidak langgeng mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata, teman-teman KPK tau lah ya yang biasanya enggak rapat melapor. " ujar Faisal Basri dalam sebuah webinar, Sabtu, (29/1/2022).

Ia memperkirakan saat ini para pihak didalam oligarki sedang dalam fase buka-bukaan dan akan saling membuka borok satu sama lain. 

"Saya prediksi sih enggak sampai 2024 secara moral pemerintah ini sudah ambruk karena mayoritas elite-nya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya semakin besar" ujarnya. 

Kolaborasi antara negara dan pengusaha, kata Faisal, terlihat dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia teranyar. Ia menyoroti sejumlah posisi pejabat teras Kadin yang diisi pejabat eksekutif dan legislatif. 

"Eksekutif, legislatif dan yudikatif kan negara. Sementara kadin adalah institusi market atau korporasi atau bisnis, " ujar Faisal. 

Dari pernyataan diatas bahwa Faisal Basri mengungkap kebobrokan pemerintah yang hanya memikirkan kepentingannya. Menteri menjadi pengusaha, berbisnis dalam pemerintahan dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Jika keadaan seperti ini berlanjut terus menerus maka negara ini tidak akan maju dan berkembang justru akan ambruk dengan moral yang seperti itu. 

Tidak heran jika hal itu terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis yang berlaku saat ini, karena asasnya manfaat maka semua dijadikan bisnis demi mendapatkan keuntungan. Tidak terkecuali dalam pemerintahan, mereka membuat kebijakan yang menguntungkan mereka dan menzolimi rakyat. Itulah yang terjadi jika manusia mengatur sendiri kehidupannya, jauh dari kata rakyat sejahtera yang ada menderita. 

Sejatinya pemerintah mengurusi urusan rakyatnya, menyejahterakan dengan memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan. Kesejahteraan ini hanya bisa terjadi jika sistem pemerintahan diganti dengan sistem Islam yaitu Khilafah yang aturannya langsung dari Allah Swt. 

𝘞𝘢𝘭𝘭𝘢𝘩𝘶'𝘢𝘭𝘢𝘮