WASPADAI VARIAN BARU OMICRON, AKANKAH PTM TERHENTI?

Belum juga usai penyelesaian masalah pandemi Covid-19, kali ini hadir varian baru Covid-19 Omicron. Gegap gempita masyarakat saat ini yang baru saja menjalankan PTM, mau tidak mau terusik oleh kehadiran varian baru ini. 

Berdasarkan kejadian kasus baru ini, Grace Mediana selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengungkapkan, bahwa siswa di Kabupaten Bandung masih bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM ) disekolah sebanyak 50% ( Portal Bandung Timur, 28/1/22 ). Masyarakat diingatkan untuk tetap mewaspadai ancaman varian baru Omicorn. Lebih lanjut Grace menyampaikan bahwa pelaksanaan prokes harus tetap dilakukan, berikut warga yang ada disekitar sekolah. 

Selain itu, dengan melakukan vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun. Juga, dengan dilakukannya karantina warga yang pulang dari Luar Negeri dalam kurun waktu 12 sampai 14 hari. Apabila akhir masa karantina negatif maka sudah bisa keluar dari tempat karantina, ditambah 10 hari karantina di tempat tinggal. Apakah langkah ini sudah tepat ?

Justru, belajar dari kesalahan tahun lalu pemerintah kita terkesan lambat dalam antisipasi hadirnya virus yang penyebarannya sangat cepat, sehingga banyak menelan korban jiwa. Kebijakan yang di ambil tidak tepat dan lambat. Jika saja pemangku kebijakan tidak segera mengambil langkah tepat dan cepat, besar kemungkinan kejadian covid-19 2 tahun lalu akan terulang. Penguasa harus memahami, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan pertama. Apalagi disaat PTM ini berlangsung, jangan sampai jadi ajang coba - coba. Tampak, pemerintah saat ini lebih mengutamakan roda ekonomi, dibandingkan dengan keselamatan rakyatnya.

Setelah diketahui varian baru masuk ke negara ini dari pelaku perjalanan luar negeri. Terlihat pemerintah baru bergegas mengambil langkah antisipasi dengan menutup untuk sementara waktu masuknya WNA ke Indonesia. Tarik ulur penetapan PPKM dan pengeluaran dana untuk pandemi. Saat ini, program vaksinasi yang digaungkan dibeberapa daerah masih belum merata. Ketidak seriusan dari awal menangani wabah menunjukan kegagalan sistem sekuler.

Dengan kondisi belum jelas seperti ini, bagaimana seharusnya negara mengatasinya?

Hanya dalam Islamlah kita menemukan penyelesaikan berbagai permasalahan umat, dapat diselesaikan tuntas sampai ke akarnya. Apalagi, masalah kesehatan adalah salah satu kebutuhan masyarakat disamping keamanan dan pendidikan. 

Islam menetapkan, yang berkewajiban mengurusi kebutuhan rakyat terlebih kesehatan adalah pemimpin/ penguasa. Rasulullah SAW menegaskan " Imam ( khilafah ) adalah raa'in ( pengurus hajat hidup rakyat ) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." ( HR Bukhari ). 

Sistem kehidupan Islam akan mendukung secara penuh penanganan wabah Covid 19. Negara hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dan sentral. Dari hulu sampai hilir begitulah langkah yang diambil. Berupa penerapan prinsip - prinsip dan tindakan praktis. Dari hulu sampai hilir.

Di hulu, yakni segera mengarantina wilayah secara serempak area pandemi, memisahkan orang yang sehat dari yang terinfeksi, serta yang terinfeksi akan diobati sampai sembuh. Disamping itu adanya kemudahan dalam bidang administrasi dalam mengatasi berbagai persoalan tekhnis dalam pelaksanaan isolasi/ pemisahan sampai pengobatan secara cuma - cuma.

Di hilir, dimana negara menjamin akses yang mudah dan gratis terhadap pelayanan kesehatan. Tentu saja dengan standard medis terbaik dan manusiawi.

Negara menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan sandang, pangan,papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi dll. Pembiayaan berbasis Baitul mal juga ditambah kesungguhan individu berlomba - lomba dalam kebaikan. Pastinya, negara akan memiliki kemampuan finansial yang kuat dan memadai. Semua ini akan terwujud ketika negara hadir sebagai pelaksana syari'at Islam secara kaffah. Allah SWT telah  menjanjikan, kesejahteraan bagi seluruh alam, akan menjadi kenyataan yang kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh alam.