ADA LARA YANG TERENDAP DI MANDALIKA

            

Hiruk pikuk Gelaran MotoGP Mandalika 2022 memang telai usai namun banyak menyisakan beragam cerita. Mulai dari pembalap asal Asia yang berhasil melenggang di podium tertinggi, absennya Marc Marquez, sang pembalap dunia yang begitu dinanti hingga kemunculan Mbak Rara sang pawang Hujan yang penuh kontroversi. Euforia penyelenggaraan masih terasa hingga kini, terbukti dengan berita yang masih berseliweran dan trending  di media terkait  MotoGP .

Ajang MotoGP dianggap membawa multiplier efek bagi pemerintah, Pertamina, Pemda dan dunia usaha hingga perhelatan ini mendapat suntikan dana pemerintah melalui APBN. Alokasi dana senilai triliun rupiah pun ditujukan untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC ). Dana ini juga mengalir melalui anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat secara langsung  dalam penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Hal ini diungkap Sri Mulyani dalam ungggahan tulisan di Instagram pribadinya, sabtu 19/3/2022 ( JakBarNews.com 20/3/22).

Perhelatan ini telah mengundang pro kontra, Roy Suryo seorang pakar telematika sempat beberapa kali mengunggah cuitan soal MotoGP Mandalika, mulai dari aksi pawang hujan Mbak Rara sampai  penggunaan dana APBN. Roy menyebut bahwa absennya Marquez membuat balapan MotoGP yang menghabiskan dana triliunan rupiah semakin ambyar ( suara.com ). Roy pun menilai even ini telah gagal. Bahkan jauh sebelum perhelatan ini dimulai, sempat tersiar kabar tentang perselisihan pihak ITDC dengan warga terkait pembebasan lahan, yakni saat sirkuit masih dalam tahap pembangunan.

 

Adanya kritik ditengah megahnya perhelatan MotoGP bukan tanpa alasan dan rasanyapun wajar terjadi mengingat kondisi yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya stabil. Dampak dari pandemi yang masih menjadi PR besar belum bisa terselesaikan ditambah gejolak perekonomian rakyat yang terpuruk serta dihantam pula dengan kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok yang makin melesat naik tentu akan mengundang banyak pertanyaan akan urgensi dan prioritas even ini. Banyak pihak yang menilai tentu akan lebih bijak jika APBN dialokasikan pada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak, mengingat kondisi sulit yang tengah melilit bangsa ini. Karena  meski memperbaiki ekonomi rakyat adalah dalih yang kerap diutarakan, namun faktanya sangat berbanding terbalik. Ajang ini terbukti hanya menguntungkan pengusaha dan pemilik modal, sementara tak terlalu  berdampak pada masyarakat kecil. 

MotoGP Mandalika adalah upaya untuk membangkitkan perekonomian yang lesu dan salah satunya dengan mencoba menggeliatkan kembali sektor pariwisata. Indonesia dan negara berkembang lainnya yang tergabung dalam UNWTO ( Badan PBB yang berwenang mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan universally accessible ) telah sepakat dalam sidang Umumnya bahwa pariwisata merupakan pilar pembangunan yang menyerap banyak lapangan pekerjaan , inklusif, dan berkelanjutan. Sektor pariwisata juga menjadi lokomotif tercapainya salah satu target SDGs, yakni pemberantasan kemiskinan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Hingga tak heran jika semua negara berlomba dalam menjadikan negerinya sebagai destinasi wisata. Dalam sistem Kapitalisme, pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara dan UNWTO selalu berusaha menarik setiap negara agar terlibat dalam bisnis yang menguntungkan ini. Namun sayangnya pandemi meluluh lantakkan sektor ini.

Tren pandemi yang mereda membuat banyak negara mempercepat langkah membuka pintu masuk bagi para turis, berbagai prosedur pun dijalankan termasuk mempercepat program vaknisasi. Tetapi apakah benar pariwisata dapat mengentaskan angka kemiskinan ? dan apakah benar sektor pariwisata mampu memeratakan ekonomi masyarakat?

Sampai saat ini belum ada data yang akurat tentang penurunan angka kemiskinan tersebab pariwisata, yang terjadi malah banyak masyarakat lokal justru tidak bisa menikmati kesejahteraan sebagaimana pemilik destinasi wisatanya yaitu para kapitalis. Kalaupun ada, hal itu belum mewakili kondisi seluruh warga miskin di wilayah destinasi tersebut.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan proyek besar yang membutuhkan biaya tidak sedikit, ketidak mapanan finansial membuat kita sering terikat dengan  tawaran kerjasama investasi di bidang pariwisata, padahal investasi akan selalu berkelindan dengan utang dari investor. Dan ini akan membuat kita terjebak pada tumpukan hutang dan juga investasi asing. Belum lagi alih fungsi lahan penduduk untuk memperluas area destinasi wisata yang sering berdampak buruk pada lingkungan juga hidup masyarakat setempat.

Usaha mengejar pendapatan negara dalam sektor pariwisata begitu keras dilakukan padahal masih banyak sumber pemasukan kas negara yang jauh lebih besar seperti tambang, migas, dan lainnya justru diabaikan. Eksploitasi yang merusak alam dan lingkungan yang   kerap dilakukan demi tercapainya tujuan.

Dalam Islam, pariwisata bukanlah sumber pemasukan negara apalagi dikomersialisasi. Objek wisata dalam Islam akan dijadikan sebagai sarana dakwah dan di”ayah atau propaganda yakni menelusuri jejak dan peninggalan bersejarah. Peninggalan dan tempat bersejarah adalah sarana memahamkan dan mengenalkan Islam pada wisatawan dan juga bertujuan agar keimanan dan keyakinan pada Allah SWT, Islam serta peradaban Islam yang agung akan tetap kokoh terpatri dalam jiwa kita. Dalam Islam, sektor pemasukan negara akan diperoleh dari pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara tanpa intervensi swasta maupun asing. Pengelolaan SDA secara maksimal oleh negara akan menghasilkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat. Hingga bukanlah hal yang sulit untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata pada rakyat.

Megahnya perhelatan Mandalika, tak bisa menutup fakta bahwa masih banyak tikungan lara terdapat disana. “Ritual” mengentaskan kemiskinan tak bisa hanya dengan mengeksplor pariwisata yang secara nyata hanya menguntungkan kaum pemodal saja. Relita bahwa negeri ini bisa kaya dengan SDA yang berlimpah ditampikkan begitu saja dan lebih memilih dijajah oleh asing dan swasta dengan menyerahkan SDA kita untuk dikelola dan dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan bagi mereka.