Elpiji Naik Dampak Liberalisasi

Mulai 27 Februari 2022, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas elpiji non subsidi. Harga LPG 12 kg di tingkat agen naik menjadi Rp.187 ribu pertabung. Beberapa agen yang ditemui detikcom (28/2/2022) mengungkap bila harga ditingkat eceran bisa mencapai Rp.200 ribu. Kenaikan tersebut mulai dirasakan pada awal Maret ini oleh masyarakat, terutama yang sehari-hari menggunakan gas elpiji tersebut, seperti para pemilik warung makan. 

Pemerintah menaikkan harga LPG non Subsidi dengan alasan menyesuaikan harga industri dan perkembangan global. Alasan harga naik Diberitakan Kompas.com, Minggu (27/2/2022), Pjs  Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, kenaikan harga itu dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. “Tercatat, harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai 775 dollar AS/metrik ton, naik sekitar 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang tahun 2021,” ujar Irto. Terkait apakah harga gas yang naik akibat perang Rusia-Ukraina atau tidak, dia menjawab, pihaknya masih memantau lebih lanjut terkait dampaknya. Namun, dia mengatakan, harga CPA memang sudah tinggi sebelum konflik Rusia-Ukraina memanas. "Kita masih monitor dampak dari perang Rusia-Ukraina terhadap CPA," tutur Irto dilansir dari Kompas.com, Senin (28/2/2022). Jenis gas Elpiji yang naik Gas Elpiji yang harganya naik adalah nonsubsidi, seperti Bright Gas. Adapun ukurannya adalah 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Dikutip Kompas.com, Senin (28/2/2022), Pertamina memastikan tidak akan ada perubahan harga untuk elpiji subsidi 3 kilogram.

Irto mengatakan, penyesuaian harga hanya berlaku untuk elpiji nonsubsidi yang dikonsumsi tujuh persen dari total konsumsi elpiji nasional. "Untuk elpiji subsidi 3 kilogram yang porsinya lebih dari 93 persen dari total konsumsi elpiji nasional per Januari 2022, tidak mengalami perubahan harga. Harga elpiji subsidi 3 kilogram tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat," tutur Irto. Besar kenaikan harga Dengan adanya penyesuaian, harga elpiji nonsubsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kilogram. Irto beralasan penyesuaian harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar elpiji nonsubsidi. Selain itu dia mengatakan harga itu masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.

Dampak memberatkan rakyat tidak menjadi prioritas perhatian karena sejak awal UU merestui liberalisasi migas. Meski negeri ini memiliki sendiri kekayaan migas, namun rakyat tak bisa menikmati pemanfaatannya dengan  murah bahkan gratis karena  justru negara menyerahkan pengelolaan dan memberikan keuntungan terbesarnya pada swasta. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini. "Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM" (detik.com/23/2/2022). 

Kenaikan harga elpiji ini semakin membuat masyarakat dalam kondisi krisis. Pasalnya ditengah pandemi yang tidak menentu, mereka harus bertahan hidup di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Disaat yang sama, sikap pemerintah sangat ramah terhadap investor dan cenderung memberikan red carpet untuk menguasai bisnis skala besar dengan harapan dapat membantu ekonomi berkembang dan meningkatnya pembayaran pajak. 

Kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini disebabkan pemerintah menerapkan sistem Ekonomi Kapitalis Neoliberal. Sistem ini semakin menancap kuat di negeri kita dengan adanya jebakan hutang. Kementerian Keuangan mencatat, hutang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 6.919,15 triliun, bertambah Rp 10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp 686,01 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.7 hari yang lalu (Kontan.co.id/27/1/2022). 

Menurut teori Keynesian, hutang negara karena  defisit anggaran adalah hal yang baik. Nyatanya, hutang justru menjadi jalan baru bagi lembaga pinjaman dunia untuk menjajah Indonesia, mereka mengaturnya melalui strategi kebijakan yang akan diambil pemerintah. Hal ini terbukti dengan mudahnya pengurusan asing dalam menjalankan megaproyek di Indonesia. Sementara itu, kepada rakyat, subsidi terus dicabut dan harga kebutuhan pokok makin mahal. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang kebijakannya cenderung mengabaikan hak rakyat. Kondisi masyarakat makin memprihatinkan, stabilitas sosial juga terganggu. Kemiskinan semakin meninggi dan kriminalitas semakin marak. Sementara investor asing tetap meraup untung yang besar tanpa memperdulikan dampak dari megaproyek tersebut.  Harusnya pemerintah fokus menyelesaikan pandemi yang sudah dua tahun berjalan tanpa kejelasan arah. Sementara di saat yang sama banyak rakyat kecil kesusahan dan membutuhkan penanganan dan solusi serius dan tepat.

Rakyat di negeri ini harus sadar akan banyaknya fakta kerusakan baik yang menimpa manusia maupun lingkungan hidup.  Model pemerintahan yang korup dan pemburu rente takkan pernah bisa mensejahterakan rakyat. Berbeda dengan Islam, Islam menempatkan pembangunan pada kesejahteraan manusia. Pembangunan infrastruktur pun akan mengikuti kebutuhan masyarakat bukan tunduk dibawah pemodal. 

Negara memiliki visi misi politik dan pembangunan sendiri, yang menopang dakwah Islam dan jihad serta mengelola perekonomian berdasarkan pembagian pilar kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Terkait kepemilikan umum, negara tidak akan menyerarahkannya kepada swasta hingga manfaat dan keuntungan secara materil akan menguntungkan mereka. Justru negara akan mengelola sendiri. Jika negara tidak mampu maka negara akan mengambil seorang ahli yang akan dipekerjakan sebagai pegawai bukan pemilik. Mereka akan dibayar jasanya saja tanpa perlu terlibat lebih jauh dalam pembagian keuntungan.  

Negara akan melayani rakyat dengan konsep khadimatul ummah, dimana pelayanan negara adalah bagian dari tanggung jawab negara yang diberikan secara gratis sebagaimana seorang ayah yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan begitu pintu korupsi dan pungli akan tertutup.  Perekonomian berjalan dengan jujur dan bersih,  membangkitkan sektor riil dan menjamin hajat hidup terpenuhi dengan akses yang mudah dan bahkan gratis. Semua kebaikan ini akan terwujud dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah denga sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah Islamiyah. Yaitu sistem pemerintahan yang akan memberikan rahmat bagi semesta alam. Memberikan rahmatnya baik bagi muslim maupun non muslim. Mereka akan hidup aman dan sejahtera di dalamnya.