KESEHATAN ALA DEMOKRASI MENGANTARKAN KESENGSARAAN RAKYAT

 

Sejumlah warga mengatakan kebijakan pemerintah yang menjadikan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kurang tepat dan malah bisa menghambat prosesnya itu sendiri. Umar (24) seorang mahasiswa asal Bandung mengatakan aturan tersebut bisa menghambat bagi warga yang memang belum ikut program BPJS Kesehatan tetapi ingin membuat SIM. (CNN Indonesia).

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah mengharuskan beberapa layanan publik mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin keberlangsungan program JKN.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022. Beberapa layanan publik yang dimaksud ialah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan STNK, pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta jual beli tanah. Untuk mengakses layanan tersebut, setiap warga harus tercatat sebagai peserta program BPJS Kesehatan. (cnnindonesia.com, 21/2/2022)

Direktur BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan bahwa aturan tersebut diberlakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya. Ia mengatakan aturan itu bukan untuk mempersulit, melainkan memberi kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Benarkah demikian?

Mencermati aturan yang mengharuskan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam beberapa layanan publik, kesan yang bisa kita lihat ialah pemaksaan. Negara memaksakan kehendaknya demi menarik cuan dari rakyat.

Meski bentuk pemaksaannya tidak langsung, pemerintah menetapkan aturan yang membuat rakyat tidak berkutik. Jika tidak memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan, warga tidak akan bisa menerima layanan publik, seperti pembuatan SIM dan STNK, daftar haji/umrah, hingga jual beli tanah.

Meski berganti nama, BPJS Kesehatan tidak ubahnya asuransi. Rakyat membayar sejumlah premi demi mendapatkan layanan kesehatan. Di manakah letak jaminan kesehatan yang dimaksud? Yang namanya jaminan kesehatan, mestinya dijamin baik dari pelayanan ataupun pembiayaannya. 

Sangatlah wajar jika dalam Demokrasi-Kapitalisme memberlakukan kebijakan yang memeraskepada rakyat. Karena tidak mementingkan kepada kepentingan rakyat melainkan melihat sisi manfaat semata. Kesejahteraan rakyat bukanlah menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan melainkan uang yang berbicara.

Masalah yang kompleks membeutuhkan solusi yang solutif agar keluar dari semua permasalahan, khususnya dalam bidang kesehatan. solusi yang solutif terlahir dari aqidah yang benar yaitu Islam. Sehingga pemrmasalahan apapun yang dihadapi hendaknya dikembalikan pada al-Quran dan as-Sunnah.

Pada masa Sultan Mahmud Saljuqi yang memerintah tahun 511 sampai 525 Hijriah, ruma sakit berkembang. Di Cordova saja terdapat lebih dari 50 Rumah Sakit berdiri. Sumbangsih peradaban Islam mengenai pelayanan kesehatan begitu besar. Sebagai salah satu bukti, rumah sakit yang pertama kali dibangun di dunia adalah oleh orang muslim. Pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit yang dalam bahasa Persia disebut Bymaristan ini menjadi garda depan di saat bangsa-bangsa Barat sedang dalam masa keterpurukan.

Dr. Raghib As-Sirjani dalam buku “al-Qishshah al-Thibbiyyah fî al-Hadhârah al-Islâmiyyah” (2009: 77-82) menyebutkan data sangat penting terkait masalah ini. Rumah Sakit Islam pertama kali dibangun sejak abad pertama Hijriah di masa Kekhilafaan Umawiyah. Tepatnya, pada masa kepemimpinan Walid bin Abdul Malik (86-96 H). Lembaga ini menangani pelayanan orang yang sakit kusta.

Pada masa kejayaan Islam, pelayanan kesehatan diberikan secara gratis dan tidak dibebankan kepada rakyat baik statusnya sebagai muslim maupun non muslim (kafir dzimmi). Islam mewajibkan kepada pemimpin untuk menjamin kebutuhan rakyatnya, karena pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya bukan sebagai pekerja yang digaji oleh rakyat layaknya kapitalisme saat ini. 

كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته

”Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya.”

Pemimpin di dalam islam mempunyai tanggung jawaban yang besar kepada rakyatnya, terlebih lagi kepada Allah swt. Allah akan menghisab atas apa saja yang dilakukan kepada rakyatnya. Saatnya mengambil Islam sebagai solusi yang diterapkan di dalam semua aspek kehidupan secara kaffah dan mencampakkan sistem Demokrasi-Kapitalisme yang menyengsarakan rakyat.