Permainan Korporat dan Birokrat Mengorbankan Hak Rakyat

Di awali dengan kenaikan harga minyak goreng yang hingga saat ini tak kunjung turun, di lanjutkan dengan kenaikan harga kedelai yang tak terkendali, di tambah dengan kenaikan harga baru seluruh gas LPG non subsidi kecuali untuk LPG subsidi 3 kg yang tidak mengalami perubahan harga.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menaikkan harga gas LPG non subsidi mulai 27/2/2022 (Kompas.com/27/2/2022).

Bahkan di masa pandemi saat ini ketika ekonomi sedang sulit, pemerintah terus menaikkan harga/tarif kebutuhan pokok masyarakat. 

Presiden Jokowi mengingatkan adanya indikasi kenaikan harga dan diapun meminta semua masyarakat di indonesia berhati-hati atas kondisi ini, dia juga mengungkapkan terjadi kelangkaan pangan di berbagai belahan dunia sehingga mengakibatkan harga-harga pangan juga ikut naik (Tempo.co/1/3/2022).

Lengkap sudah penderitaan rakyat, belum lagi di tambah pajak, yang hampir semuanya serba dipajaki,  rakyat justru terus terhimpit kesulitan hidup, sungguh kebijakan zalim yang mana lagi yang mau di dustakan?

Di saat masyarakat sedang tercekik dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan hidup, pemerintah tetap saja berambisius untuk membangun berbagai mega proyek raksasa yang tak memakan sedikit angggaran. 

Mulai dari pemindahan Ibu Kota Negara IKN, hingga proyek Jakarta cepat Bandung dan berbagai proyek raksasa lainya di berbagai kota di Indonesia (Merdeka.com/24/5/2021).

Sejumlah hal jadi sorotan mulai dari cepatnya pembahasan undang-undang,  besarnya anggaran yang di bebankan ke APBN, potensi keselamatan rakyat terancam, hingga utang yang semakin menggunung membuat Indonesia babak belur.

Deretan persoalan membuat tanda tanya besar, untuk siapa berbagai pembangunan mega proyek raksasa ini, hingga kepentingan masyarakat dikorbankan demi terwujudnya pembangunan proyek, pembangunan tetap saja dipaksakan pada saat ekonomi sedang sulit.

Ketika penguasa salah kelola negara, rakyat  yang menanggungnya, sejahtera hanya tinggal janji.

Negara yang berprinsip akan mengikuti Rasulullah Saw, dalam mengurusi urusan umat harus amanah dan bertanggung jawab. 

Kebijakan yang dikeluarkan mulai dari penguatan iman umat, penerapan sistem ekonomi Islam, mulai dari kebijakan pengelolaan, pendapatan, hingga seluruh transaksi didasarkan pada Islam. 

Kebutuhan asasi warga meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan juga bersifat kebutuhan dasar, negara bertanggunjawab  memampukan warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar individu. 

Tidak hanya itu dalam Islam juga begitu memperhatikan pembangunan infrastruktur yang di buat demi kemaslahatan umat dengan menyeluruh, islam sebagai pihak sentral yang mengatur pembangunan demi tercapainya keadilan dan pemerataan.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menjadikan jantung perekonomiannya pada perbankan dan pasar modal, dari sini saja sudah terlihat minimnya peran negara, pembiayaan infrastruktur yang besar berasal dari investasi asing atau utang, aturan APBN bertumpu pada pajak dan utang, sehingga membuat raakyat melarat dan swasta/asing yang menguasai sumber daya alam. 

Oleh karena itu, jangan pernah berharap dalam sistem ekonomi Kapitalisme, pembangunan infrastruktur semata untuk kemaslahatan umat.

Hanya dengan penerapan sistem Islam yang menyeluruh, Allah akan memberikan keberkahannya dari langit dan bumi, hanya orang-orang beriman yang mempercayainya.