Sirkuit Mandalika, Siapa Yang Di Untungkan?

Sirkuit Mandalika menjadi sorotan dunia dan merupakan kebanggaan Indonesia karena menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP ditahun 2022.

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 2,73 Triliun untuk pembangunan Sirkuit Mandalika. Dukungan pendanaan tersebut mengalir melalui suntikan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga fasilitas perpajakan.

"Uangkita turut berkontribusi dalam mendukung perhelatan akbar MotoGP ini antara lain lewat penyertaan Modal Negara (PMN) dan dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan insentif bea masuk dan pajak impor," tulis Sri Mulyani dalam unggahan instagramnya @smindrawati (katafata.com/3/2022).

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 1,18 triliun dari belanja K/L untuk proyek ini. Adapun penggunanya untuk membangun sarana dan prasarana di sekitar sirkuit seperti pembangunan jalan, jaringan penyediaan air, bantuan relokasi warga, pengadaan lahan sarana penunjang utama, pembangunan unti hub transportasi dan sebagainya.

Hadirnya proyek pembangunan Sirkuit Mandalika mengundang polemik karena telah menggelontorkan dana yang lumayan besar, tanpa bantuan dana tersebut pemerintah akan susah menyelenggarakan kejuaraan dunia MotoGP. 

Lagi-lagi membuktikan kurangnya perhatian pemerintah terhadap urusan masyarakat yang semakin memprihatinkan, dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, himpitan ekonomi, harga pokok meroket, penimbunan minyak goreng dan masih banyak persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian penguasa. 

Dalam kondisi seperti ini pemerintah justru abai dalam tanggungjawabnya sebagai pemimpin dan pada saat yang sama pemerintah justru membangun infrastruktur sirkuit Mandalika yang menelan dana luar biasa padahal pembangunan tersebut sama sekali tidak mendesak dan tidak memberikan dampak positif bagi rakyat.

Pembangunan infrastruktur tersebut hanyalah proyek para pemilik modal, para investor dan adanya kepentingan para korporasi, keterlibatan mereka dalam proyek bisnis ini tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan ini telah menguntungkan banyak pihak. Dalam hal ini rakyat tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, yang ada justru buntung karena merekalah menjadi korban dari keserakahan penguasa. Inilah watak pemimpin di sistem kapitalis, dimana segala kebijakannya untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam pandangan Islam pembangunan infrastruktur dalam rangka melayani kemaslahatan masyarakat yang tidak boleh di monopoli oleh individu atau oknum-oknum tertentu, seperti jalan raya, bandara, laut, listrik dan sebagainya termasuk fasilitas umum.

Negara wajib membangun dan mengelola infrastruktur dengan baik agar bisa dinikmati oleh rakyat dan penggunaanya pun gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun. 

Dalam Islam pembangunan infrastruktur dibuat untuk memudahkan kegiatan masyarakat dan meringankan pekerjaan, memperlancar distribusi dalam pemenuhan kebutuhan rakyat.

Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra yang menyediakan pos khusus untuk mendanai infrastruktur beserta sarana dan prasarananya.

Semuanya akan dirancang sematang mungkin agar tidak ada yang mubazir, dan tidak membutuhkan bantuan pihak swasta apalagi sampai berhutang itu semua hukumnya haram. Negara khilafah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur dan institusi yang mengatur hal tersebut dinamakan Baitul Mal.