HARGA BARANG-BARANG MEROKET, KAPITALISME BIANG KEROKNYA

Sungguh malang nasib para ibu-ibu menanti antrian panjang untuk berjuang menyediakan hidangan terbaik untuk keluarga tercinta.  Bagaimana tidak? Minyak langka, bahan pangan mendadak harganya meroket, lpg meroket dan harga daging meroket, bahkan yang terbaru bapak-bapak mengantri solar yang mulai langka serta harga BBM yang dikabarkan akan naik hampir 2x lipat. 

Belum habis pemandangan antrean mengular demi mendapatkan minyak goreng hingga muncul korban jiwa karena kelelahan mengantre, sekarang lebih mengejutkan karena Pemerintah akhirnya melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar. Tercatat harga minyak goreng di minimarket menjadi Rp23.900/liter (dari sebelumnya Rp14.000/liter) dan Rp47.900 per dua liter. (Kompas, 23/3/2022).

Ironisnya, ketika ada kebijakan harga eceran tertinggi (HET), minyak langka. Saat HET dicabut, stok banyak, tetapi harganya mahal luar biasa. Lebih mengherankan lagi, minyak goreng yang belakangan hilang entah ke mana, mendadak membanjiri swalayan dan minimarket.

Sebelumnya, berbagai merek minyak goreng tidak terkenal bermunculan, sekarang merek-merek lama kembali hadir. Tak salah jika masyaraka menilai bahwa selama ini minyak goreng memang sengaja ditimbun pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14/2/2022. Kemendag memastikan ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan. Namun, mengapa minyak goreng masih langka di pasaran?

Ternyata disebabkan dua hal. (MNews)

Pertama, kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga tidak sesuai patokan pemerintah. Kedua, penyelundupan dari sejumlah oknum (spekulan) ke luar negeri.

Ini menunjukkan pemerintah tidak serius melakukan pengawasan distribusi minyak. Sebelumnya, data publik mengalami kebocoran, sekarang disusul dengan adanya kebocoran distribusi minyak. Bocor dan selalu bocor, menandakan pemerintah tidak becus, rakyat tidak terurus. Katanya para spekulan akan dilawan, nyatanya tidak ada kebijakan tegas yang muncul di permukaan.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Profesor Sofian Effendi menyatakan, “Terjadi kesalahan pasar di mana harga dalam negeri lebih rendah dibanding di luar negeri. Jadi berdasarkan ilmu ekonomi pasti memilih harga yang lebih tinggi makanya diekspor. (jogjasuara.com, 10/3/20211). Jika diselundupkan untuk dijual ke luar negeri maka tentu mendapatkan  banyak keuntungan.

Inilah yang terjadi jika aturan manusia dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan. Sistem Kapitalisme sudah sekian lama merongrong dunia. Setiap hari kita dzalimi, namun sayang sungguh sayang masih banyak dari masyarakat terkhusus di Indonesia yang notabene mayoritas muslim masih belum sadar dengan kebobrokan sistem Demokrasi-Kapitalisme ini.

Ketika kita menemukan ada penguasa yang melakukan pematokan harga, hal itu merupakan kezaliman. Ia berdosa di sisi Allah sebab melakukan keharaman. Dalam Khilafah, rakyat berhak menyampaikan syakwa kepada Mahkamah Mazhalim karena kebijakan penguasa mematok harga. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kezaliman.

Kemudian, negara harus menyediakan barang yang langka dari berbagai tempat dan menjual barangnya sesuai harga pasar. Tidak diperbolehkan seorang pun pedagang  yang mengendalikan harga barangnya. 

Di samping itu Khalifah bersama jajarannya ketat melakukan pengawasan terhadap distribusi barang ke tengah masyarakat. Masalah kebocoran dan semacamnya dapat diminimalisasi, pelaku penimbunan diberikan sanksi dan rakyat pun membeli barang dengan harga terjangkau sesuai harga pasar serta kelangkaan barang dapat dicegah. Khilafah memang sistem terbaik maka wajib dan layak untuk kita perjuangkan (MNews).