Islam Memberikan Solusi Bukan Janji

Suhu politik menuju Pemilu 2024 terus mengalami eskalasi. Memang, pemungutan suara baru akan digelar 14 Februari 2024. Namun, persaingan satu tokoh politik dengan lainnya sudah mulai kentara. 

Antara satu partai dengan lainnya saling melirik, menimbang partai mana yang paling menguntungkan jika dijadikan rekan koalisi. 

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gerak cepat. Ketiganya menjadi yang pertama mengumumkan lahirnya koalisi partai yang mereka namakan Indonesia Bersatu.

Dengan terbentuknya koalisi itu, diprediksi bakal muncul 3 poros di Pemilu Presiden 2024. 

Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu pada Kamis (Kompas.com,12/5/2022). 

Tahun 2024 adalah tahun politik bagi negara Indonesia. Tahun dimana seluruh rakyat dalam lima tahun sekali memilih pengganti pemimpin. Pemilihan yang sudah seperti ceremonial belaka. Pemilihan yang sudah menjadi rahasia umum, karena banyaknya tipu-tipu di dalamnya. 

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai problem solver, akan melahirkan golongan putih (golput). Masyarakat tak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan. Selain perkara teknis seperti data pemilu yang tak valid, juga adanya kesimpulan “siapapun yang terpilih tak berkorelasi positif terhadap perbaikan nasib rakyat”. 

Demokrasi yang selalu bergandengan dengan sistem predator kapitalisme, sukses melahirkan “karya” berupa kesenjangan ekonomi, politik dan kebijakan yang menguntungkan kapitalis lokal maupun global serta sistem hukum yang lemah dan tumpul sehingga memunculkan berbagai cabang masalah baru seperti korupsi, kriminalitas dan sebagainya. Pada akhirnya menstimulus sikap apatis atau kritis publik. 

Pemilihan pemimpin dalam demokrasi menerapkan aturan buatan manusia. Maka dari itu sering terjadi perselisihan, perdebatan, dan perebutan kekuasaan, karena mereka menganggap aturan mereka yang paling benar.

Selepas pemilu pasti meninggalkan kekecewaan kepada rakyat, karena harapan dan janji dari calon pemimpin setelah terpilih menjadi penguasa banyak yang tidak dipenuhi dan diabaikan. Mereka hanya memikirkan untung dan rugi dalam setiap kampanye sebelum pemilihan. 

Rakyat tidak bisa berharap kepada sistem demokrasi. Sudah terlihat kebobrokannya. Rakyat tidak bisa berharap bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana untuk melakukan perubahan (sekalipun hanya merubah rezim). Karena pemilihan dalam sistem demokrasi hanya akan melanggengkan penjajahan sistemisnya dalam segala aspek (politik, ekomomi, sosial dan budaya). 

Dalam sistem Islam, pemimpin dipilih bukan untuk menjalankan keinginan dan hukum manusia, tetapi untuk menjalankan hukum Allah Ta'ala. Kewajiban seorang penguasa (al-hukkam) adalah menerapkan syariat Islam semata (lihat QS Al-Maidah [5]: 48, 49). Haram hukumnya penguasa menjalankan hukum yang bukan syariat Islam (lihat QS Al-Maidah [5]: 44, 45, 47). Oleh sebab itu, pemilu dalam sistem Islam hanya sebagai wasilah memilih pemimpin yang akan menjalankan syariat Islam. 

Islam juga menjadikan halal/haram sebagai standar dalam menjalankan proses pemilihan. Tidak akan terjadi politik kotor, curang, atau manipulatif karena setiap aktivitas berlandaskan pada keimanan. Tampuk kekuasaan bukanlah sarana meraih materi duniawi, melainkan untuk menerapkan hukum Allah demi meraih ridha dan janah-Nya. 

Dalam Islam, pemimpin atau penguasa adalah pelindung rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia pimpin, kelak pada hari kiamat ia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah kepemimpinannya itu. 

Rasulullah saw. bersabda, 

رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الإِمَامُ 

“Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari) 

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ 

“Sesungguhnya imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud) 

Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. Seorang penguasa atau pemimpin di dunia bertanggung jawab atas nasib rakyatnya. Ia wajib menjaga akidah rakyatnya supaya tetap dalam tauhid dan ketakwaan pada Allah Taala. Ia juga wajib memelihara agar urusan sandang, pangan, dan papan rakyatnya bisa tercukupi. Demikian juga kebutuhan kolektif mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan terjaga. 

Ia juga paham bahwa tanggung jawab mengurus urusan rakyat ini akan dimintai pertanggungjawabannya hingga ke akhirat. Rasulullah Saw. menegaskan, “Tidaklah seorang manusia yang diamanati Allah untuk mengurus urusan rakyat lalu mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (HR Bukhari)