Vokasi, Meraih Kesejahteraan Mimpi Disiang Bolong

Memang pendidikan vokasi diadakan tujuannya adalah dipersiapkan untuk menunjang tenaga kerja siap pakai memenuhi pangsa pasar industri dengan penguasaan keahlian terapan tertentu,  mengedepankan ilmu praktik yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja sehingga tidak buang-buang waktu untuk menguasai ilmu yang spesifik.  

Maka pemerintah berharap dengan mengenyam pendidikan vokasi ini setelah lulus akan segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai keahliannya dan nantinya kesejahteraan akan cepat tercapai  sebelum masa tua tiba. 

Program pendidikannya meliputi Diploma: D1/Ahli Pratama, D2/Ahli Muda, D3/Ahli Madya dan D4/Sarjana Terapan yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Tetapi Lulusan ini adalah untuk pemenuhan tenaga kerja bukan tenaga ahli tentunya gaji yang diterima tidaklah sebesar gaji tenaga ahli. 

Penyediaan tenaga kerja ini sangatlah menguntungkan pihak industri, sudahlah terampil, terdidik murah lagi.

Akankah kesejahteraan akan tercapai dengan hanya kondisi lulusan vokasi saja? 

Yang dikira akan terjamin lapangan pekerjaannya ditambah lagi iming-iming kenaikan UMP,  padahal dilihat dari fakta yang ada saat ini saja PHK terjadi dimana-mana bahkan perusahaan-perusahaan besar tidak bisa mengelak untuk merumahkan para pekerjanya karena kondisi krisis ekonomi, apalagi nanti di tahun 2023 yang disinyalir sebagai tahun kegelapan karena efek dari resesi dunia maka akan terjadi PHK besar-besaran dan pengangguran di mana-mana. 

Pendidikan vokasi yang digadang-gadang bisa memenuhi pasar tenaga kerja industri mustahil akan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Sudahlah mengeluarkan uang banyak untuk biaya pendidikan ternyata setelah lulus perusahaan yang diharapkan tidak bisa menampung malah ambruk gulung tikar. 

Inilah dampak sistem kapitalis yang hanya bisa membuat regulasi  sebagai jembatan kebutuhan industri tanpa ada pengurusan rakyatnya. Rakyat dituntut memenuhi kebutuhan hidup nya sendiri tanpa adanya campur tangan negara. Mengalihkan tanggungjawabnya kepada masyarakat. 

Dalam Islam peran negara memiliki andil yang besar dalam mensejahterakan rakyatnya, tanggung jawab atas terpenuhinya pendidikan, kesehatan dan keamanan dijamin negara sehingga rakyat tidak akan pusing memikirkan untuk memenuhinya. Rakyat hanya fokus dalam pemenuhan kebutuhan pokok sandang papan pangan saja dengan bekerja. 

Bahkan negara akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, memberikan fasilitas  bantuan  modal bagi rakyatnya yang ingin membuka usaha tentunya tanpa riba bagi yang kekurangan dana. 

Kalaupun dengan bekerjanya  belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka negara akan turun tangan memenuhi setelah jalur wali telah dilaluinya. Intinya negara akan mengurusi rakyatnya dan bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya dan wajib memperhatikan, memenuhi kebutuhannya agar semua tercukupi. 

“Al-Imâm râ’in wa huwa mas`ûl[un] ‘an ra’iyyatihi (Imam/ khalifah/ kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari).

Saatnya kembali kepada aturan islam dan campakkan kapitalisme, kesejahteraan akan segera terwujud dan terjamin. 

Wallahu'alam.