Demi Investasi Negara Hilang Harga Diri

Bicara IKN atau ibu kota negara yang sudah diwacanakan Pindah dari Jakarta ke Kalimantan memang bukan hal baru, meski banyak pro kontra ditengah masyarakat Indonesia  toh tetap dijalankan juga.

Mengingat saat negri ini masih dilanda covid19 dan sampai hari ini perekonomian Indonesia masih mengalami kesulitan yang cukup memprihatinkan.

Mendengar bahwa diproyek IKN ini masih banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dana dan strategi yang dilakukan pemerintah masih kurang ,akhirnya Mentri investasi buka suara.

Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) sampai dengan 180 tahun ke investor.

Ia mengatakan itu adalah strategi pemanis (sweetener) agar investor mau masuk ke IKN.  Karenanya, insentif tersebut hanya berlaku khusus bagi investor yang akan masuk ke proyek di IKN Nusantara.

"Ini bukan soal ngemis atau tidak ngemis. Jadi kita kan harus menawarkan hal yang menarik bagi investor. Nah yang menjadi salah satu yang menarik adalah sweetener yang mungkin terkait dengan jangka waktu kepemilikan lahan," ujar Bahlil dalam Rapimnas Kadin, Jumat (2/12).

Sebagai contoh, di Singapura juga menerapkan kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) sampai dengan 100 tahun lebih. Bahlil tak memungkiri menang untuk menarik investor di wilayah baru memang harus dilakukan marketing yang menarik dan berbeda.

Adapun Bahlil membantah kebijakan tersebut diberlakukan karena saat  investor yang masuk IKN sepi peminat. Ia mengklaim beberapa investor sudah menyatakan komitmen masuk ke IKN adalah dari Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, hingga negara Eropa.

“Sekarang bukan berarti nggak ada, sudah ada, tapi kan boleh dong mereka menawar dan kita harus cari jalan keluar bersama-sama, win-win solution lah. Negara dapat, pengusaha juga harus dapat,” jelasnya.

Sudah bukan rahasia memang jika dalam sistem kapitalisme demokrasi ini mereka melibatkan para korporat dan investor asing,

Lihatlah bagaimana para menteri memformulasikan proyek besar ini dengan ambisius kepada asing dengan menambah hak pengelolaan lahan menjadi dua kali lipat yakni 180 tahun dengan membandingkannya dengan negara lain.

Tentu ide dan strategi yang dilakukan pemerintah sama sekali tak menunjukkan kemampuan bahkan kemandirian untuk membangun negara nya sendiri, sungguh 

Ironisnya negri ini dikelilingi dengan kekayaan alam yang melimpah namun masih mengemis pada negara lain dengan dalih investasi.

Padahal jika negara ini mau menyulap ibukota menjadi lebih hebat dan modern bisa saja, tentu tidak membiarkan para investor menguasai SDA yang ada.

Lihatlah Indonesia yang kaya akan tambang emasnya yang tak pernah habis dimakan zaman. Ya PT Freeport yang ada di belahan tanah Indonesia yakni Papua, jika itu dikelola negara ,bukan hanya bisa membuat ibukota baru dengan megah tapi bisa lebih dari itu.

Negara ini bisa mengelola SDA sendiri untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraannya dan  tidak akan ada satu masyarakat pun yang miskin.

Namun apa yang hari ini terjadi pada masyarakat?

Sungguh tidak sesuai dengan slogan Indonesia yang diklaim sebagai gemah Ripah loh jinawi atau mereka bilang tanah syurga.

Memang tidak dipungkiri bahwa tanah Indonesia adanya tanah yang subur sebab masih bisa ditanami dengan berbagai tumbuhan.

Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika sistem yang diterapkan itu sistem kapitalisme sekuler,tentu orang orang yang ada dalam lingkaran ini sudah pasti akan tunduk dengan adanya kepentingan mereka saja,

Lalu masyarakat?

Masyarakat hanya akan jadi pelayan dan jembatan bagi mereka untuk memuluskan rencana rencana.

 Apapun yang terjadi 

Pemerintah tidak akan peka dengan kesulitan ekonomi yang menjerat,

Kebutuhan pokok yang makin membuat melarat dan yang lainnya.

Dari awal pemerintah ingin pindah ibukota saja sudah salah kaprah karna kondisi rakyat yang memprihatinkan apalagi saat ini pemerintah membuka seluas-luasnya bagi investor yang ingin masuk ke IKN lengkaplah sudah jeratan asing dan Aseng meraup keuntungan dinegri ini.

Lalu bagaimana dengan pandangan Islam terkait hal ini?

Dalam Islam, pembangunan diorientasikan untuk kepentingan rakyat, bukan demi pencitraan pejabat, apalagi demi  keuntungan swasta, baik dalam negeri maupun asing,

Tentu pernah ada pada masa kekhilafahan saat kepemimpinan Islam berjaya untuk berpindah ibukota, pastinya berpindah ibukota bukan untuk kepentingan asing ataupun swasta melainkan untuk kepentingan umat semata dan kepentingan negara dalam mencakup semua wilayah.

Sebagai mana Pada Zaman Khalifah Abubakar RA, Khalifah Umar rRA sampai Khalifah Utsman Kota Madinah sebagai ibukota pemerintahan tetap dipertahankan. Baru pada zaman Khalifah Ali RA, ibukota pemerintahan dipindahkan dari Kota Madinah ke Kota Kufah.

Pada zaman Daulat Bani Umayyah sejak berdiri hingga keruntuhannya ibukota pemerintahan Islam dipindahkan dari Kota Kufah ke Kota Damaskus (Damsyik atau Syiria, sekarang). Sebuah kota lama yang berperadaban peninggalan wilayah penjajahan Romawi.

Dan masih banyak lagi ibukota yang berpindah hingga akhir pemerintahan Islam terakhir di Istanbul Turki sepanjang sejarah yang sempat berpindah pindah ibukota, dalam masa kekhilafahan Islam yang jika dicermati dari berbagai sumber tidak untuk kepentingan pihak lain atau mengambil manfaat melainkan diputuskan karna faktor kepentingan kemaslahatan umat.

Wallahu a'lam bissawab