Kartu Prakerja Tak Menjamin Kesejahteraan

Oleh: Yuniasri Lyanafitri

Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digagas Presiden Jokowi pada November 2019 sebagai program pelatihan dan peningkatan skill untuk pekerja di masa depan. Namun, beralih menjadi program semi bansos untuk perlindungan sosial saat pandemi covid-19 mulai masuk di Indonesia. Lalu, setelah akhir-akhir ini terjadi fenomena PHK besar-besaran, pemerintah optimis menggunakan program Kartu Prakerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa dengan adanya program Kartu Prakerja telah sukses membantu masyarakat. Pasalnya, dari 16,4 juta peserta program Kartu Prakerja, sepertiganya, 5,5 juta orang sudah memiliki pekerjaan, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan. (https://katadata.co.id/ 10-2-2023)

Apalagi hasil kesuksesan Kartu Prakerja ini juga mendapat apresiasi dari Director UNESCO Institute for Lifelong Learning, David Atchoarena, bahwa program ini telah berhasil memanfaatkan teknologi digital. Dan juga mampu menjadi game changer atau membawa perubahan besar pada upaya pembelajaran sepanjang hayat dan mendorong kesetaraan gender. Untuk itu, program ini menurut David, patut ditiru oleh negara-negara lain. (https://money.kompas.com/ 12-2-2023)

Kendati demikian program Kartu Prakerja ini nyatanya tidak memberikan efek besar pada angka pengangguran dan kemiskinan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022.

Sedangkan jumlah pengangguran mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 yang sebanyak 8,40 juta orang. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya yaitu pada Agustus 2021 memang tercatat menurun dengan jumlah 9,1 juta orang. (https://dataindonesia.id/ 7-11-2022)

Dari data di atas diketahui bahwa angka pengangguran dan kemiskinan malah mengalami kenaikan. Bahkan mungkin data sebenarnya di lapangan akan jauh lebih tinggi, layaknya fenomena gunung es. Hal ini berbeda dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas. Namun memang jika interval yang digunakan selama satu tahun maka ada penurunan, tetapi perlu ditekankan bahwa kebutuhan rakyat berjalan setiap hari. Jika harus menunggu dalam waktu yang lama untuk perubahan yang kecil, maka rakyat akan sengsara terlebih dahulu.

Selain itu, usaha kecil yang dilakukan pun tidak mendapat jaminan kontinuitas dan kemudahan dalam pemasarannya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya investor asing yang juga turut serta meramaikan pasar di Indonesia. Persaingan produk yang serupa pun akan selalu dimenangkan pihak asing. Karena mindset masyarakat yang menganggap bahwa produk lokal tidak lebih baik dari produk luar. Dilihat dari segi kualitas pun produk luar cenderung lebih baik. Ditambah, harga jual yang relatif lebih murah. Hal ini karena bea masuk produk luar lebih murah dibanding dengan biaya produksi barang lokal. Sehingga peluang usaha kecil yang baru dirintis oleh masyarakat ini menjadi sangat kecil.

Apalagi jika pendapatan dari usaha kecil itu tidak mampu lagi mencukupi besarnya modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha lagi. Jangankan balik modal bahkan seringkali mengalami kerugian. Karena pemerintah dinilai tidak mampu mengendalikan harga-harga barang yang ada di pasar. Bahkan akhir-akhir ini bahan pokok dan BBM mengalami kenaikan harga yang mencekik rakyat.

Dengan biaya produksi yang tinggi menjadikan harga jual pun tinggi. Padahal daya beli sebagian besar masyarakat tergolong rendah. Kembali lagi hal ini disebabkan oleh tingginya angka pengangguran. Bagai besar pasak daripada tiang. Kemudian hal ini pun juga akan berdampak buruk pada kebutuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran tidak cukup hanya dilakukan pada satu aspek, yaitu dengan memberi dana sosial melalui pelatihan-pelatihan.

Kepengurusan negara yang seperti inilah yang akan semakin membuat rakyat menderita. Seolah-olah telah melakukan upaya penanggulangan masalah tetapi pada kenyataannya tidak memberi dampak apapun. Rakyat semakin dibiarkan hidup mandiri untuk mensejahterakan hidupnya. Negara semacam ini yang tega mengorbankan rakyatnya merupakan negara yang menerapkan sistem kapitalisme.

Sistem ini meniadakan aturan agama dalam kehidupan. Sehingga standar benar salahnya sesuatu diputuskan oleh akal manusia. Padahal akal manusia sangatlah terbatas. Maka yang akan terjadi hanyalah kehancuran dan kenestapaan dalam hidup. Sebagaimana yang terjadi saat ini. Negara yang seharusnya menjadi pelindung dan pemelihara kehidupan rakyat malah bertindak sebagai pedagang yang selalu mencari keuntungan. Meskipun hal itu akan membunuh rakyatnya secara perlahan.

Ditambah pengaruh dan kuasanya sebagai negara dalam membuat dan menetapkan kebijakan, pasti akan memihak kepentingan dan golongannya. Urusan rakyat selalu diakhirkan. Ketika dikritik akan melempar tanggung jawab atau mengklaim bahwa upaya ilusinya telah membuahkan hasil. Hal ini akan terus berulang jika tetap menerapkan sistem rusak dan merusak ini.

Maka kesejahteraan hidup yang hakiki hanya dapat tercapai dengan satu solusi yaitu mengganti sistem bathil dengan sistem yang benar dari Yang Maha Benar, Allah swt. Yakni menerapkan aturan Islam sebagai standar perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentu umat akan terpelihara dan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pokoknya sebagai manusia.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Sistem yang dimaksud merupakan sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah instansi negara yang disebut khilafah. Khilafah akan bertanggungjawab penuh pada segala aspek penunjang hidup rakyatnya. Khilafah dengan mekanisme sistem ekonomi yang berdasarkan syara’ melalui skema baitul mal akan mengatur pos pemasukan dan pos pengeluaran negara. Termasuk pos pendistribusian yang terukur dan terjamin peruntukkannya. Sehingga ketahanan negara akan stabil.

Ditambah lagi, semua sumber daya alam dimanfaatkan secara mandiri oleh negara. Oleh karena itu, kebutuhan akan tenaga kerja pun tinggi. Hal ini menjadikan seluruh laki-laki yang wajib mencari nafkah memiliki pekerjaan. Sedangkan untuk pelatihan keterampilan menjadi prioritas utama negara dengan benar-benar memperhatikan pendidikan umat. Pendidikan yang diberikan tidak hanya mengutamakan hasil tetapi juga proses. Karena sistem pendidikan Islam memprioritaskan penanaman akidah yang kuat sejak dini.

Pelajaran yang diberikan dalam bangku sekolah akan sangat berguna untuk menjalani kehidupan. Tidak hanya sekadar hapalan yang mudah hilang tetapi pelajaran yang mampu mengurai semua masalah kehidupan. Sehingga dalam naungan khilafah telah banyak lahir ilmuwan-ilmuwan yang faqih dalam agama dan juga mampu menemukan berbagai inovasi untuk kemajuan iptek. Hal ini mewujudkan kestabilan di dalam negeri dan mengkokohkan kedudukan negera di mata asing. Sehingga global yang akan dipengaruhi Islam bukan sebaliknya. 

Wallahu’alam bishshowwab