Iuran BPJS Akan Naik, Bukti Nyata Kapitalisasi Layanan Kesehatan

Dalam Islam masalah kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab penguasa sebagai pelayan umat.Namun apa yang terjadi ketika hidup disistem kapitalisme, segala kebutuhan pokok harus dipenuhi dengan menggunakan kantong pribadi.Begitu juga dengan masalah kesehatan yang semakin mengkhawatirkan karena komersialisasi yang dilakukan oleh mereka yang punya kepentingan dan rakyat yang menjadi korban. 

Liputan6.com, Jakarta Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana penghapusan kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Salah satunya dikhawatirkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Partai Buruh dan KSPI setelah mempelajari diluncurkannya program KRIS atau kelas rawat inap standar oleh BPJS Kesehatan dengan alasan perintah Undang-Undang. Partai Buruh dan KSPI menolak keras KRIS yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023)

Said Iqbal menduga program ini diluncurkan hanya sebagai bentuk komersialisasi. Ia menilai program KRIS dibuat sebagai instrumen pelaksanaan money follow program yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI.

"Jadi nyambung dengan Undang-Undang Kesehatan, mandatory spending diubah dengan money follow program. Kalau dia mandatory spending berapapun biaya (berobat), BPJS akan bayar. Money follow program, berdasarkan program," ucap Said.

"KRIS ini disiapkan untuk money follow program. Semua kelas sama. Dengan kelas yang sama nanti dibuat program, enggak ada kelas I, kelas II, dibikinlah standar nanti. Saya enggak tahu standarnya apa. Karena dia (Kemenkes) akan buat program dengan bahasa efisien, masa nyawa orang efisien. Kalau gitu buat apa kita punya negara? Nyawa orang aja diatur-atur. Harusnya enggak bisa," sambungnya.

Lebih lanjut, Said menuturkan lebih baik pelayanan BPJS yang harus diperbaiki daripada pemerintah meluncurkan program KRIS.

Yang harus diperbaiki itu program BPJS. Orang enggak usah ngantri. Orang ngantri dari jam 04.00 sore untuk dapat pelayanan. Nenek-nenek, kakek-kakek, orang sakit bukan tambah sembuh, tambah sakit," ujarnya.

Wacana kenaikan iuran BPJS muncul karena adanya ancaman defisit terkait dengan adanya penyesuaian tarif.Hal ini jelas makin mengokohkan adanya kapitalisasi layanan kesehatan dan abainya negara atas rakyat.Dengan alasan apapun KRIS ini diluncurkan hanya akan menambah beban bagi sebagian masyarakat. Pasalnya masyarakat yang siang dan malam bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disaat yang  sama ekonomi yang semakin memburuk ,harga kebutuhan terus naik. Daya beli rakyat menurun realitas ini menunjukkan bahwa ada gejala frustrasi disebagian rakyat.

Sementara kita dapat melihat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sejatinya adalah milik umat malah diserahkan kepada swasta. Akhirnya rakyat dan negara kehilangan sumber dana yang seharusnya dapat digunakan untuk biaya kesehatan rakyat tanpa memungut dari rakyat. 

Sebenarnya kehadiran BPJS hanya dijadikan tameng untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan. 

Layanan kesehatan yang seharusnya tanggung jawab negara tanpa biaya malahan dikapitalisasi. Dalam hal ini rakyat yang menjadi korban karena lepas tangan negara sebagai penanggung jawab kesehatan. Padahal seharusnya negara hadir sebagai pelayan rakyat, yakni mencukupi kebutuhan hidup mereka baik pendidikan, kesehatan dan keamanan. 

Lengkaplah sudah derita rakyat yang hidup disistem kapitalisme. Karena segala kebutuhan hidup harus dipenuhi dengan biaya tinggi,sementara negara tidak perduli dan tidak punya rasa empati karena sistem kapitalisme bukan solusi.Solusi kesehatan akan kita dapati dari sistem Islam, karena penguasa adalah pelayan umat dalam memenuhi segala kebutuhan rakyat. 

Islam menjadikan kesehatan sebagai tanggungjawab negara dan menyediakan dana yang cukup.Negara Islam akan bertanggung jawab atas kesehatan seluruh rakyatnya baik muslim maupun non muslim. Karena negara islam punya dana yang cukup untuk kesehatan sehingga rakyat tidak perlu khawatir dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh negara. 

Khilafah memiliki sumber pemasukan keuangan yang beragam yang mampu menjamin layanan kesehatan gratis untuk rakyat.Sumber pemasukan keuangan negara dapat diambil dari hasil sumber daya alam yang sejatinya adalah milik umum.Seperti segala barang tambang yang penting,kekayaan laut, hutan dan lain sebagainya,untuk digunakan sebesar-besar demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Khilafah melarang privatisasi harta milik umum dan hukumnya haram.Jaminan pelayanan kesehatan rakyat yang memungkinkan setiap individu rakyat bisa  mengakses layanan kesehatan terbaik secara gratis. Maka dibutuhkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang benar. Kemudian dibutuhkan pula aturan budaya hidup bersih dan sehat,seperti larangan memakan dan minuman yang haram,pelacuran, seks bebas dan hubungan sesama jenis. 

Semua problematika umat dapat diselesaikan dengan baik dalam sistem pemerintahan yang tegak di atas paradigma dan aturan terbaik yakni akidah dan syariah islam. Islam adalah agama terbaik karena Allah SWT berfirman dalam( Qs al-Maidah( 5) : 50 ).

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ࣖ

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

Wallahu a'lam bi ash-shawwab .