Penurunan Angka Kemiskinan, sejatinya PR Besar Kemiskinan Papua

Kemiskinan di Papua di klaim menurun. Hal tersebut di sampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaaye yang mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo dianggap banyak membawa perubahan dan keberhasilan di Papua.

"Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup," ungkap Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay.

Menurut Theofransus, beberapa Kabupaten/Kota yang telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29 diantaranya Kota Jayapura 80,61 Kabupaten Mimika 75,08 Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.

Sementara tingkat kemiskinan diyakini mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022.

Hal senada juga dialami Papua Barat dari 25,82 persen di 2010 turun menjadi 21,33 persen di 2022 (cnn.nasional.com, Minggu, 11 Juni 2023).

Begitu juga angka stunting dan kemiskinan juga di klaim menurun. Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaaye yang mengatakan banyaknya perubahan dan keberhasilan pasca prioritas pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di Papua dalam kurun waktu 10 tahun ini. (jawapos.com, Kamis, 23 Maret 2023).

Hakikatnya penurunan tingkat kemiskinan maupun stunting masih menjadi PR Besar untuk negara yang berlimpah sumberdaya alam nya khususnya Papua.

Sungguh ironis jika kesejahteraan masyarakat dari pengentasan kemiskinan maupun stunting baru terealisasi dalam kurun waktu 10 tahun ini.

Padahal Papua meskipun berada di wilayah paling Timur, namun menyimpan kekayaan sumberdaya alam yang luar biasa yang jarang ditemui di wilayah lain, salah satunya tambang emas Freeport. Sayangnya rakyat sekitar kurang menikmati hasil dari pengelolaan tambang tersebut, mirisnya pengelolaan sumberdaya alam tersebut di serahkan pada asing.

Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini membuat Papua tertinggal jauh. Perubahan pun terkesan lambat.

Kesejahteraan Papua sejatinya akan mudah dan cepat diwujudkan jika pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. SDA yang ada di Papua juga tidak akan dikuasai asing serta pembangunan pun akan mendapatkan prioritas yang sama karena sejatinya sistem Islam tidak akan membedakan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Semua akan mendapatkan prioritas yang sama dan keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan. 

Karenanya kembali kepada sistem Islam selayaknya sudah menjadi keharusan bagi setiap umat manusia yang hidup di dalamnya.

Sistem Islam akan menjaga kemandiriannya dalam merealisasikan kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan. Tak terkecuali wilayah Papua.

Wallahu a'lam bish shawab.