Harga Beras Terus Naik, Perlu Perubahan Sistemik

Harga beras belakangan terus melonjak kian membebani masyarakat. Apalagi harga beras di negeri ini jauh lebih tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Bank Dunia Indonesia Econic Prospect (IEP) edisi Desember 2022 mencatat harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggii dari harga beras di Filipina. Bahkan, harga beras di Indonesia dua kali lipat harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Thailand.

Melansir laman Kontan.co.id, 31 Agustus 2023, IKPPI menyatakan kenaikan harga beras saat ini merupakan rekor terburuk sepanjang jaman. Merespon hal itu, pemerintah melalui Bulog  melakukan Operasi Pasar Sigap SPHP untuk meredakan lonjakan harga di pasaran. Hal itu dilakukan dengan membuka pasar murah di berbagai tempat. Sayangnya, langkah ini menuai masalah dan operasi tersebut malah tak tepat sasaran. Pasalnya ada pihak- pihak  yang membeli barang dengan jumlah yang banyak lantas menjual kembali dengan harga tinggi.

Operasi pasar yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program tidak menyelesaikan masalah pokok. Program itu hanya sebatas solusi sesaat yang tak menyentuh kegalauan rakyat saat  harga beras melambung. Semestinya langkah yang diambil adalah  mencari akar persoalan penyebab terjadinya kenaikan harga yang selalu terjadi secara periodik ini. 

Kementerian Pertanian menyebut tentang  kekeringan dan dampak El Nino yang  berpotensi  membuat produksi beras anjlok sampai 1,2 juta ton. Karenanya lantas pemerintah melakukan impor  sebanyak 2,3 juta ton beras.  Tujuannya untuk mencukupi kekukarangan suply beras dalam negeri. Bila melihat jumlah itu, seharusnya pasokan yang tersedia lelah mencukupi dan kenaikan harga tidak perlu terjadi. Lalu, apa penyebab naiknya harga beras dalam negeri?

Terjadi Anomali

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang melakukan penelitian selma19 tahun

sejak 1998-2017, menyebutkan bahwa dalam rentang waktu  tersebut kondisi anomali itu akan terjadi. Di satu sisi terjadi peningkatan produksi dan pasokan melimpah, tetapi juga terjadi kenaikan harga. Hal ini mengindikasikan adanya kerusakan pada rantai perdagangan. Juga menunjukkan ada problem pada aspek produksi sehingga harga beras terus melambung.

Sebagaimana diketahui, rantai perdagangan  beras di Indonesia sangat panjang  Setiap pelaku yang terlibat di dalamnya mengambil margin keuntungan saat  sampai ke tangan konsumen harga menjadi tinggi. Selain itu, para  pedagang besar memegang kendali atas harga. Hal itu senada dengan temuan Center of Reform on Economics (CORE) yang menyebutkan bahwa 90% distribusi beras berada di tangan swasta.

Akibatnya meski pasokan melimpah,  karena pasar dikuasai pedagang besar, maka kenaikan harga tidak tak terhindarkan.

Peran bulog sebagai lembaga pemerintah yang mengurusi pangan, perannya sebatas operator yang melekat padanya aspek komersialisasi. Bukan sebagai pengurus  kebutuhan rakyat.   Sementara itu ada masalah di aspek produksi seperti tingginya biaya produksi, berupa mahalnya sewa lahan dan harga benih serta pupuk yang tinggi menyebabkan harga gabah melonjak. Semua itu merupakan akibat dari paradigma kapitalisme yang diterapkan hari ini. Ditambah dengan sentralisasi kekuasaan pada sistem politik kapitalisme berakibat pada rumitnya pengurusan pangan.

Konsep Islam Untuk Diterapkan

Dalam perspektif Islam, negara berfungsi sebagai ra’in  yaitu bertanggung jawab dalam mengatur seluruh urusan rakyat Kekuasaan diberikan kepada penguasa pemerintahn adalah guna menyelesaikan persoalan umat secara keseluruhan. Kekuasaan Islam bersifat sentralisasi, yakni pada kepala negara (Khalifah). Karenanya  ketika ada persoalan akan mudah lagi cepat penyelesaiannya. 

Konsep yang paripurna ini membutuhkan penerapan oleh sistem sehingga perannya sebagai solisi atas berbagai masalah dapat terwujud. Dalam penerapan sistem Islam, tidak ada pembagian pendelegasian kekuasaan dan wewenang. Delegasi berfungsi dan berperan sebagaimana wakil pemerintah, yakni melayani kebutuhan masyarakat. Hubungan yang ada antara penguasa dan rakyat bukan mencari keuntungan, melainkan semata pelayanan. 

Adapun aturan yang diterapkan oleh negara khilafah lahir dari aturan Islam dan pelaksaanaannya dikawal oleh negara. Pengawalan ini meĺiputi hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.  Controling ini juga memungkinkan negara  menghapus mafia perdagangan yang memainkan harga pasar pada semua komoditas. Mekanisme ini memungkinkan bagi pemerintahan  untuk memastikan terpenuhinya semua kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan primer.  

Bila melihat kerusakan yang ada pada masyarakat akibat penerapan sistem Kapitalisme, semakin mendesak adanya keperluan untuk menerapkan sistem yang benar dan lurus sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah penghambaan dalam skala sistemik. Hamba yang mengabdikan dirinya kepada penciptanya tak hanya sebatas aspek ibadah melainkan juga ketundukan pada aspek politik dan pemerintahan yang telah dipilihkan oleh Allah. Itulah sistem Islam