Penambahan dan Perbaikan Sarana Transportasi Darat, Yakin Demi Rakyat?

Oleh: Eli Ermawati (Pembelajar)

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Cecep Noor, mengungkapkan perencanaannya untuk penambahan sarana transportasi darat, beliau menilai setidaknya dibutuhkan dua terminal baru yakni di Cibarusah dan Lemahabang dalam melayani mobilitas warga untuk menggunakan transportasi umum yang lebih menjangkau seluruh wilayah Bekasi. Melansir dari Antaranews.com, bahwa hal tersebut dibarengi dengan keluhan warga yang mengalami kesulitan untuk mendapat angkot karena tidak ada titik keberangkatan yang pasti, angkot kerap menimbulkan kemacetan lantaran menunggu penumpang dibadan jalan (29/8/2023).

Namun dilain sisi, pembangunan jalan Cicau-Serang, Kabupaten Bekasi kini mengalami kerusakan atau retak-retak pada bahu jalan sebelah kiri arah Cicau sekitar 3-5 meter, dan disebelah kanan arah Serang mengalami retak sekitar 2-4 meter, padahal baru selesai dikerjakan dengan cor beton pada akhir tahun 2022. Perbaikan jalan tersebut memakan dana cukup banyak yakni sekitar Rp 4.696 Milyar yang bersumber dari APBD TA 2022 dari Dinas 1 Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi dengan pelaksana PT Mahesa Green Abadi, berdasarkan keterangannya pelaksanaan sejak 20 Juni 2022 hingga 17 September 2022. (Indonews.com, 2/3/2023)

Selain itu Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek masih meninggalkan banyak catatan usai resmi beroperasi sejak awal pekan lalu, dikarenakan minimnya fasilitas park and ride serta integrasi antar moda yang menjadi persoalannya.

Inilah gambaran daripada pengelolaan layanan transportasi yang setengah hati, juga perbaikan jalan yang asal-asalan menunjukkan ketidakseriusannya pemerintah dalam meriayah rakyat. Adanya pembangunan infrastruktur yang dibangun di atas dasar sistem kapitalisme hanya akan berorientasi pada kepentingan korporasi penguasa yang menjalankan sistem ini, menciptakan berbagai proyek strategis hanya untuk memberi peluang bagi swasta atau asing, jadi bukan karena kepentingan rakyat yang membutuhkan akses akan tetapi karena adanya perusahaan baru yang akan dibangun di wilayah tersebut yang membutuhkan jalan untuk akses distribusi perusahaan.

Perbaikan dan pembangunan sarana transportasi dalam sistem kapitalisme saat ini juga banyak terindikasi dengan korupsi atau hutang negara. Bahkan negara menggandeng swasta untuk kemudian dikomersialkan. Sehingga rakyat tidak sepenuhnya bisa menikmati infrastruktur tersebut. Mengutip dari Republika.co.id 10/09/2023, adanya kasus korupsi pada pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated 11 atau Tol MBZ yang baru saja terungkap dan diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana beliau mengatakan ada tiga tersangka pada kasus tersebut. Atau dalam hal perbaikan jalan yang asal-asalan sehingga membuat jalan cepat rusak lagi dan rawan kecelakaan.

Berbeda dengan pengelolaan pembangunan sarana transportasi dalam sistem Islam, tanpa orientasi keuntungan, tanpa melibatkan swasta apalagi pinjaman atau hutang luar negeri, selain mengandung riba yang jelas haram, utang luar negeri merupakan ancaman bagi negara. Pinjaman atau investasi asing menjadikan negara tidak berdaulat dan mudah disetir dalam berbagai kepentingan.

Negara juga bertanggung jawab penuh karena negara adalah pelayan dan pelindung bagi rakyatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. "Pemerintah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus .” (HR. Al-Bukhari).

Sumber dana yang digunakan untuk kepentingan umat berasal dari beberapa pos yaitu fai-kharaj, milkiyyah amm dan zakat. Dari situlah dana yang digunakan untuk kepentingan umat. Dan ada satu pos tambahan jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak), artinya pajak ternyata bukan sumber pemasukan utama negara. Hanya tambahan saja, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya orang kaya. Setelah kondisi normal, maka pungutan pajak dihentikan. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab negara semata untuk melayani umat agar bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan lancar dan bisa menyuplai barang-barang dengan mudah, sehingga kebutuhan umat akan lebih mudah terpenuhi.

Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khathab, kala itu Khalifah Umar mendengar kabar bahwa ada salah satu sungai yang pernah mengalir di antara sungai Nil di dekat Benteng Babilonia hingga ke Laut Merah, sungai yang pernah menyatukan Mesir dan hijaz serta mempermudah perdagangan itu telah dibiarkan dan ditutupi tanah oleh Romawi. Kemudian beliau menginstruksikan Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menggali kembali sungai tersebut. Sehingga memudahkan jalan antara Hijaz dan Fusthath, ibukota Mesir kala itu, dan aktivitas perdagangan di antara kedua lautan itupun kembali bergeliat sehingga membawa kesejahteraan. 

Seperti itulah proyek infrastruktur dijaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khathab semua ditujukan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Semoga kelak hadir sosok pemimpin yang seperti beliau. Maka dari itu, sudah saatnya umat menyadari pentingnya sistem hidup dengan berlandasakan akidah Islam dan menerapkan aturan yang berdasarkan syariat Islam. Dengan penerapan Islam secara kaffah, penambahan dan perbaikan sarana transportasi bisa jalankan dengan baik karena negara menyadari menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. 

Wallahu'alam bishawab