Dipuja Masa, Narasi Ambisi di Tahun Politik

Oleh: Puspita Ningtiyas

Relawan Gibran Rakabuming untuk Indonesia (Grak) kembali menyosialisasikan Gibran sebagai calon pemimpin muda masa depan. Sosialisasi kali ini dilakukan di Desa Gunung Menyan, Kampung Cikoneng, Kabupaten Bogor. (detik.com)

Pemberitaan serupa banyak dijumpai di tahun menjelang tahun politik. Hal ini wajar mengingat kita berada di alam demokrasi. Alam yang menghalalkan siapa saja yang berminat incip rasa jadi penguasa. Walaupun faktanya, mereka yang punya modal dan privilege dari kalangan keluarga elit pejabatlah yang mampu berjaya. Inilah ironi demokrasi, nepotisme berbalut liberalisasi.

Membebaskan siapapun untuk mencalonkan diri jadi penguasa tanpa kualifikasi, sebenarnya sama sekali tak masuk logika, karena tugas negara mustahil bisa diemban siapa saja. Selain itu di sistem Demokrasi yang diterapkan sekarang, tidak ada pengaturan yang shahih tentang kualifikasi tersebut. Hal ini akan memunculkan hukum rimba, yang banyak uang, yang akan mampu mengerahkan masa serta kampanye pencitraan seluas luasnya. Sedangkan yang tidak punya modal, jangankan melakukan kampanye, mereka tergilas sebelum terdengar bisingnya.

Persoalan merembet menjadi semakin berbahaya, dengan datangnya para pemilik modal yang menjadikan pesta demokrasi ini sebagai ajang investasi, dengan bagi hasil kekuasaan atau sekedar undang-undang pemulus jalan penghidupan. Alhasil, kantong pemilik modal semakin tebal, undang-undang ditambal sulam, suara rakyat saat dulu masa kampanye digadang gadang, nantinya nyaris diabaikan. 

Pesta demokrasi adalah harapan palsu lima tahunan. Berharap ada perubahan, nyatanya hanya edit redaksi janji tanpa bukti nyata. 

Rakyat sudah tahu dan  semakin cerdas, hanya  pragmatisme memaksa mereka untuk pura-pura, demi meraup remah remah upah bersuara.

Mendesak dibutuhkan sistem politik Islam hadir di tengah-tengah kita. Sistem politik yang memiliki kualifikasi pemimpin yang shahih serta sistem yang sempurna untuk dijalankan pada sebuah negara. Politik yang mencerdaskan dan menuntun peran masyarakat yang sebenarnya, yaitu menjadi kontrol perilaku dan kebijakan elit yang berkuasa. 

Politik Islam tersebut disebut Khilafah dan hukumnya Fardlu. Khilafah ini sekaligus bisyarah Rasulullah yang disampaikan di beberapa hadits, salah satunya, 

"....Akan datang masa Khilafah Ala Minhajin Nubuwah..." ( HR. Ahmad )