Freeport Sumbang Totem, Kerakusan Eksploitasi SDA Bakal Kalem?

Ibarat pepatah tak mungkin serigala menjadi domba. Pemberian sedikit sisa daging buruannya tentu tidak menghilangkan tanda 

kerakusan serigala.

Baru-baru ini media memberitakan PT Freeport Indonesia (PTFI) menyerahkan dua totem Kamoro dari tanah Papua kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selaku pelaksana proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan, di Taman Totem Dunia, Danau Toba, Sumatra Utara. Direktur dan Executive Vice President (EVP) Sustainable Development PTFI Claus Wamafma menyampaikan bahwa penyediaan totem dari Suku Kamoro merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk ikut melestarikan karya seni dan budaya salah satu masyarakat adat Papua yang tinggal di sekitar perusahaan. 

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir Rudi Siahaan merasa bersyukur dengan adanya totem dari suku Kamoro, Papua di Kabupaten Samosir. Menurutnya, Ini adalah lambang persahabatan antara Suku Batak dan Suku Kamoro Papua. Selain itu, ia berharap, peresmian totem nantinya bisa berjalan sangat baik dan menjadi salah satu event budaya yang sangat menarik. (Kompas, 30/09/2023).

Waterfront city merupakan kawasan perkotaan yang berdekatan dengan sumber air seperti pantai, danau, sungai dan terdapat unsur alam lainnya, seperti matahari, langit, serta tanaman hidup yang dianggap sebagai sumber daya yang unik dan tidak tergantikan. Kawasan ini diyakini memiliki daya tarik wisata yang tinggi sehingga dibuat semenarik mungkin. Apalagi dengan memadukan potensi alam dan budaya. Pengembangan Danau Toba pun dinilai memiliki potensi investasi yang besar, dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa lebih cepat berkembang.

Sementara totem merupakan kerajinan kayu sebagai salah satu bentuk kepercayaan untuk disembah atau dipuja oleh manusia purba terhadap adanya daya atau sifat ketuhanan yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Suku Kamoro sendiri adalah kelompok etnis yang tinggal di wilayah pesisir selatan Papua, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Memang pemerintah menaruh harapan besar terhadap proyek waterfront city termasuk dengan pemberian totem Kamoro ini, tetapi kita tidak boleh lupa siapa PT Freeport Indonesia (PTFI). PTFI adalah perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang menambang dan memproses bijih menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Besarnya kandungan mineral tembaga dan emas yang terkandung di kawasan Grasberg ini menjadikan kegiatan operasi pertambangan PTFI sebagai salah satu yang terbesar di dunia. 

Tentu sangat wajar jika kita mempertanyakan, benarkah PTFI setulus hati mengabdikan diri bagi masyarakat sekitar perusahaannya di Papua ketika pada saat yang sama kita menemukan bahwa sekarang Papua adalah provinsi termiskin di Indonesia? 

Perlu diketahui, perusahaan tambang emas-tembaga raksasa Amerika Serikat (AS) yang juga beroperasi di Indonesia, PT Freeport-McMoran Inc., mencatatkan pendapatan US$ 22,78 miliar atau setara Rp 341,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) sepanjang tahun 2022. Melansir data laporan keuangan Freeport-McMoran, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai Rp US$ 8,43 miliar (Rp 126,39 triliun). Angka tersebut setelah dikurangi biaya royalti, bea ekspor dan biaya-biaya lainnya. Royalti dan bea ekspor Freeport untuk operasi di Indonesia tercatat masing-masing sebesar US$ 357 juta (Rp 5,36 triliun) dan US$ 307 juta (Rp 4,61 triliun). (CNBC Indonesia, 19/06/2023)

Dengan pendapatan segitu tentu sumbangan totem dan CSR (Corporate Social Responsibility/tanggung jawab sosial) hanya secuil dari profit yang mereka peroleh. Seandainya SDA mineral itu kembalikan kepada negeri kita tentu perolehan negeri kita jauh lebih besar. Apa yang disumbangkan PTFI itu sesungguhnya makin menegaskan upaya tambal sulam kapitalisme. Sebab, di satu sisi telah merampas SDA aset kepemilikan umum (rakyat), dan di sisi lain mencoba menambalnya dengan sejumlah aktivitas sosial.

Lagipula pendapatan dari sektor pariwisata tidak seberapa. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dalam laporan Tourism Trends and Policies 2022 menyebutkan pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5,0% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Tentu Indonesia akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar jika SDA tersebut dikelola sendiri, bahkan hasilnya jauh lebih besar dari CSR Freeport.

Masyarakat Indonesia harus sadar pengelolaan SDA oleh PT Freeport sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan negara atas rakyatnya. Aktivitas sosial tersebut tidak menunjukkan kelembutan Freeport dalam kerakusan eksploitasi SDA. Keserakahan kapitalisme akan berhenti, jika ada ideologi sahih yang menggesernya dari panggung dunia, untuk mengembalikan kepemilikan SDA kepada rakyat. Yaitu ideologi Islam

Inilah alasannya sehingga CSR Freeport maupun kegiatan sosialnya yang lain, tidak pantas memalingkan kita dari konsep kepemilikan hakiki SDA, yakni kepemilikan umum. Dalam hal ini, Islam telah mengatur SDA tambang (minerba, migas) sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Oleh sebab itu, tambang tidak boleh dimiliki/dikelola atas nama individu, apalagi oleh perusahaan swasta lokal/asing. Dalam Islam negara (Khilafah), hanya diperkenankan mengelola tambang untuk dikembalikan dalam kemanfaatan yang besar bagi rakyat, bukan melalui prinsip bisnis sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dengan demikian Islam menutup ruang bagi adanya privatisasi tambang, maupun SDA lain yang semuanya berstatus kepemilikan umum. Para pejabat di negara Islam juga tulus mengurusi urusan umat, bukan untuk kemanfaatan diri sendiri. Jadi bukan malah bertepuk tangan senang dengan pemberian para Kapitalis yang menjarah harta rakyat.[]