IKN Dipromosikan lagi, di Mana Peran Negara?

Oleh: Ummu Utsman

Di sela KTT APEC di San Francisco, Presiden RI, Joko Widodo memberikan kuliah tamu di Stanford University dan mengajak mahasiswa di sana untuk mengunjungi ibu kota Nusantara. IKN jadi salah satu agenda yang dipromosikan, baik dalam bentuk kerja sama maupun investasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayu para investor agar memanfaatkan peluang investasi di Indonesia dengan lebih agresif dan cepat. Menurut Jokowi, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia.

Dia menyampaikan, ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh baik dan juga memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, serta berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. “Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia dan saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat,” kata Jokowi dalam pidatonya di APEC CEO Summit, San Francisco, AS dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023).

Meski di tengah ekonomi dunia yang diprediksi masih suram, Jokowi menyebut bahwa Indonesia merupakan pilihan yang tepat dan juga menjanjikan bagi para investor. Menurut IMF, Jokowi mengatakan bahwa ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh mencapai 5 persen pada 2023. Sedangkan pada 2024, diperkirakan tumbuh 5,1 persen.

Ia pun memaparkan sejumlah sektor prioritas yang bisa menjadi peluang investasi bagi para investor. Pertama di sektor hilirisasi industri. Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan juga berbagai mineral lainnya.

Guna menggaet investor untuk bekerjasama dan berinvestasi di IKN, saat ini Indonesia tengah membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Ditargetkan sebanyak 600 ribu mobil listrik diproduksi pada 2030. Proses produksi ini pun sudah akan dimulai pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai insentif dan juga fasilitas untuk para investor.

Peluang investasi lainnya yakni di sektor transisi energi dan energi hijau untuk mewujudkan ekonomi hijau. Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yakni 3.600 gigawatt energi baru terbarukan.

Selain di sektor transisi energi, Jokowi juga mengajak para investor untuk turut membangun ibu kota baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan, IKN merupakan kota pintar berbasis hutan dan alam, di mana 70 persennya merupakan area hijau dan 80 persen transportasi publik berbasis energi hijau.

Jokowi pun memaparkan sejumlah sektor prioritas yang bisa menjadi peluang investasi bagi para investor. Pertama di sektor hilirisasi industri. Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan juga berbagai mineral lainnya.

Mega proyek Ibu Kota Negara baru (IKN) nampak seolah diperjual-belikan kepada para investor asing. Pasalnya APBN negara tidak mampu mendanai mega proyek tersebut yang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024 adalah Rp 40,6 triliun. Beberapa prioritas pun akan dibangun, termasuk infrastruktur.

Pembangunan IKN bukanlah sesuatu yang mudah, tentunya butuh waktu yang cukup panjang serta dana yang cukup besar. Tak heran jika IKN dijadikan ajang promosi pemerintah kepada investor mancanegara.

Jika dikaji lebih dalam, alasan pemindahan ibu kota, pemerintah menilai dapat mewujudkan pemerataan ekonomi terutama kepada masyarakat Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa. Jika alasannya untuk pemerataan ekonomi, bukankah pemindahan IKN justru membutuhkan dana yg cukup besar, akhirnya terjadi defisit APBN. Maka pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengandalkan utang dan mengiming-imingi para investor dengan beragam insentif dan fasilitas yang menggiurkan serta memprediksi pertumbuhan ekonomi indonesia akan menjadi lebih baik kedepannya. Sebaliknya yang terjadi bukan lagi pemerataan ekonomi, justru hanya akan menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin parah.

Jumlah utang pemerintah yang cenderung meningkat tersebut akan membebani APBN karena mengakibatkan adanya lonjakan dalam pembayaran cicilan pokok utang dan bunga setiap tahunnya. Bahkan jumlah pembayaran cicilan pokok utang dan bunga telah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penambahan utang baru.

Lazimnya mengandalkan utang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Disamping itu juga negara kita menganut beberapa pilar kebebasan, diantaranya kebebasan berkepemilikan, dimana SDA yang berstatus milik negara maupun umum bisa diprivatisasi oleh sekelompok pemilik modal atau investor asing. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan yang diperintahkan dalam Islam.

Utang akan menyebabkan negara sulit mandiri. Utang bukan sumber pokok penopang ekonomi. Negara sebenarnya bisa mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik jika semua kepemilikan SDA dikelola oleh negara. Sayangnya sistem hari ini memberikan hak kebebasan bagi setiap orang tanpa memperhatikan rambu-rambu kepemilikan sesuai syariat Islam.

Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam islam. Diantaranya kepemilikan individu, umum maupun negara. Dengan konsep seperti inilah negara akan mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri dan independen tanpa para kapital-kapital rakus. Konsep ini tidak ditemukan dalam ideologi manapun kecuali hanya Ideologi Islam yang sudah tentu bersumber dari Sang Maha Pencipta alam semesta, manusia, lagi kehidupan.

Wallahu‘Alam Bisshowab