Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan dan Solusinya

Oleh: Ilma Susi

Persoalan demi persoalan pendidikan terus mengemuka, seakan tiada habisnya. Setelah debatable masalah kurikulum merdeka yang semakin tak jelas arahnya, kini mencuat soal ketimpangan infrastruktur pendidikan.

Hal itu sebagaimana teguran Presiden RI kepada Mas Menteri Pendidikan, usai kunjungannya di berbagai daerah.  Dalam kunjungan itu presiden membuat komparadi tentang pembangunan pendidikan di kabupaten dengan kota. Menurutnya, gap sarana dan prasarana sangat jauh berbeda. (CNN Indonesia, 25-11-2023)

Menurut Jokowi, tidak semua guru di Indonesia bisa mengakses teknologi terkini, akibat penyebaran infrastruktur yang belum merata. Pengajar di kota, mungkin lebih enak. Namun, untuk guru-guru yang berada di daerah tertinggal tantangannya lebih berat. Hal itu karena kondisi infrastruktur, fasilitas, maupun jumlah gurunya  terbatas. 

Presiden memastikan upaya pemerintah untuk  memberikan dukungan terbaik untuk para guru, termasuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Harapannya, dalam tiga tahun, kurang lebih 840 ribu guru bakal direkrut sebagai ÀSN lewat PPPK. Tahun 2024 mencapai 1 juta guru ASN PPPK. Pertanyaanya, cukupkah program ini menyolusi aneka problem ketimpangan infrastruktur pendidikan?

Mengapa Infrastruk Pendidikan Pincang?

Infrastruktur pada sektor pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan. JIka tidak, akan berakibat pada ketidakseimbangan pelaksanaan pendidikan. Dampaknya akan meluas hingga pada kualitas peserta didik.

Mengapa pincangnya pendidikan akibat adanya ketimpangan infrastruktur ini, baru disadari penguasa?  Bukankah saat pandemi Covid-19 yang lalu sejatinya hal itu sudah terjadi, bahkan kondisinya lebih ironis?

Apa  yang menjadi fokus bagi arah pandang sistem pendidikan ke depan? Bukankah penguasa selama ini justru lebih gencar mengampanyekan moderasi beragama di sektor pendidikan? Kampanye tema mòderasi bahkan lebih gencar dibandingkan menyolusi permasalahan infrastruktur pendidikan itu sendiri. Kita bisa lihat tingginya anggaran bagi program moderasi beragama. Di lintas direktorat jenderal tahun 2022 anggaran menanjak drastis dari Rp 400 miliar menjadi Rp. 3,7 triliun. (Republika.co.id, 28/10/2022).

Bahayanya Pendidikan Menjadi Komoditas 

Di zaman manapun, pendidikan merupakan persoalan penting demi kemajuan suatu bangsa. Bahkan, pendidikan bisa kita sebut sebagai benih bagi tegaknya peradaban. Selayaknya pendidikan menjadi perhatian utama penguasa dalam semua aspeknya.

Sayangnya, dalam sistem ekonomi Kapitalis hari ini, pendidikan dijadikan  sebagai komoditas ekonomi, sebagai jasa yang dijualbelikan.  Realitasnya, makin lengkap infrastruktur dan sarana pendidikan, makin mahal pula biaya pendidikan yang harus dibayar oleh pemakai jasa.

Gesernya status layanan pendidikan lewat swastanisasi juga marak. Hal itu terjadi setelah status sejumlah perguruan tinggi negeri berubah menjadi PTN BH (perguruan tinggi negeri badan hukum). Reputasi dan akreditasi internasional pada  lembaga sekolah seakan alasan untuk melegalkan mahalnya pendidikan. Begitu pula sekolah-sekolah berasrama, yang katanya mengusung konsep pendidikan terpadu tak terhindar dari orientasi keuntungan.

Padahal bagi mayoritas rakyat pendidikan masih menjadi barang mewah. Tingginya angka kemiskinan, semakin membuat pendidikan bagus sulit terjangkau oleh rakyat.

Kebutuhan Pokok Rakyat

Islam bepandangan bahwa, belajar merupakan kewajiban setiap muslim. Rasulullah saw. bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah dari Anas ra.).

Pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan pokok rakyat. Karenanya menjadi hal yang penting  untuk mengembalikan pendidikan pada posisi hakikinya.

Kapitalisasi pendidikan telah membuat negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya yaitu mengelola pendidikan secara gratis dan berkualitas. Padahal, seorang pemimpin akan dihisab tanggung jawabnya di akhirat.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Mengelola pendidikan termasuk menyiapkan infrastruktur yang layakdan merata Karenanya, ketimpangan infrastruktur pendidikan harus dihindari.  Pembangunan infrastruktur bidang ini selayaknya dengan standar kualitas dan kuantitas yang baik. Hal itu agar tersedia layanan pendidikan secara gratis untuk semua rakyat yang memerlukan.

Rasulullah saw. bersabda, “Ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini, yang ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia.” (HR Muslim).

Infrastruktur Pendidikan di Masa Kekhilafahan

Islam memandang ilmuwan atau orang yang berilmu sebagai hamba yang tinggi derajatnya. Peran strategis para ilmuwan telah nyata, di mana Allah Taala sebutkan sebagai orang-orang yang tinggi derajatnya.

Allah Taala berfirman, 

یَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمۡ وَٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَـٰتࣲۚ

[Surat Al-Mujadilah: 11]

“… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS Al-Mujadalah [58]: 11).

Tidak heran, pada masa Khilafah, terdapat kota-kota tertentu yang menjadi pusat pendidikan, seperti Madinah, Baghdad, Damaskus, dan Al-Quds. Layanan pendidikan diberikan secara gratis pada semua jenjang bagi seluruh rakyat, baik warga negara Khilafah maupun dari luar. 

Lahirnya para ulama mazhab, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi adalah buktinya. Juga para perawi hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ditambah lagi, lahirnya sederet ilmuwan di bidang sains dan teknologi, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Idrisi, Al-Jazari, Ibnu al-Haytsam, juga Al-Birruni.

Bagusnya layanan pendidikan telah melahirkan ilmuwan muslim yang tidak hanya mahir di satu bidang. Ibnu Sina (Avizena), misalnya. Bapak kedokteran modern ini juga ahli astronomi dan filosuf di masanya. Demikian juga Al Khawarizmi,  ahli matematika yang berasal dari Kufah, Irak. Intelektual muslim penemu aljabar dan angka Nol ini juga ahli astronomi, dan geografi. 

Kemunculan ilmuwan islam 

Ilmuwan muslim telah banyak melakukan riset ilmiah di berbagai bidang keilmuan. Hasil dari riset ini bisa dinikmati seluruh masyarakat dunia hingga saat ini. Berdirinya perguruan tinggi tertua di dunia seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, Universitas Al-Azhar di Mesir, serta Universitas Cordoba di Andalusia, menunjukkan betapa majunya sistem pendidikan di masa Khilafah. 

Bila ingin membangun pendidikan hingga layanannya bisa memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh warga, islam telah memiliki standar yang pasti. Penerapan sistem islam yang didukung pembiayaan berbasis Baitulmal memungkinkan infrastruktur pendidikan yang baik bisa dibangun secara mandiri tanpa tergantung investor asing. Islam telah mewajibkan bagi negara untuk memberikan layanan pendidikan secara gratis, orang per orang. Tanpa dibedakan di titik manapun, kota maupun pelosok, di pusat maupun di daerah.