Mimpi Berharap Sejahtera Dengan Investasi

Saat ini narasi investasi sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan terus digaungkan. Hal ini dilakukan karena investasi dianggap sebagai jalan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan yang mencukupi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Disisi lain pemerintah juga optimis bahwa investasi di tahun 2023 akan mencapai target sehingga bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebagaimana yang ditaargetkan oleh Kementrian Investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp.1400 Triliun dan ini naik dari investasi tahun lalu yang hanya Rp.1.200 Triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Investasi Inggris Lord Dominic Johnson. Dengan pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan Inggris akan menjadi hubungan (pusat)  bagi Indonesia dalam menjajaki pasar di negara-negara persemakmuran, Eropa, hingga Amerika. (antaranews.com/18/10/2022)

Selain itu, pemerintah juga telah mempersiapkan ekosistem investasi dengan percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menggaet minat investor. Hingga akhir tahun 2023 tercatat di Indonesia ada 20 (KEK) yang difokuskan pada manufaktur dan Pariwisata. Ada sekitar 10 KEK yang focus pada Pariwisata dan 10 KEK focus pada manufaktur. Laporan dari Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Elen Setiadi bahwa investasi di KEK manufaktur tercatat lebih tinggi, yakni Rp 133 triliun sepanjang 2023. Kemudian, KEK pariwisata mencapai Rp 9 triliun. (cnbc.com, 13/12/2023)

KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) adalah salah satu program nasional yang dianggap akan bisa meningkatkan investasi dan lapangan  kerja untuk rakyat. Maka saat ini pemerintah begitu gencar untuk merealisasikannya. Bahkan jargon-jargon semisal jangan alergi dengan investasi terus digembar gemborkan oleh para pejabat ataupun ekonom agar rakyat mau menerima investasi dari para investor baik asing maupun swasta. Walaupun kita mengetahui bahwa narasi ini datang dari system kapitalis yang menjadikan investasi sebagai penentu meningkatnya perekonomian suatu negara. 

Sebagaimana juga diketahui dalam sistem kapitalis saat ini, negara hanya berperan sebagai regulator, yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan kepentingan para pengusaha baik swasta maupun asing. Negara hanya berperan mencegah agar tidak terjadi konflik antara rakyat dan pengusaha swasta dan asing tersebut.  

Maka bisa dipastikan bahwa swasta dan asing adalah pelaku utamanya sehingga baik negara maupun masyarakat akan bergantung dengan pihak swasta dan asing tersebut. Sehingga hal inilah yang akan menjadikan pihak swasta dan asing sebagai penguasa yang sesungguhnya, dan itu dijadikan sebagai alat tawar swasta dan asing menekan negara tersebut. Maka tidak dipungkiri bahwa investasi justru menjadi jalan bagi asing dan swasta menjajah negeri ini. Karena dengan adanya inevstasi menjadikan para investor swasta dan asing bebas melakukan apapun sebagaimana yang dijamin oleh system kapitalis ini.  Para investor itu akan bersaing dengan penuh tipu daya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi dan keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Para pemodal yang kuat akan melumpuhkan yang lemah, jadilah korporasi dan para  oligarki raksasa yang akan menguasai ekonomi negeri ini dan juga ekonomi dunia. 

Tidak heran jika kekayaan orang-orang terkaya dunia mengalahkan kekayaan (APBN) suatu negara. Bahkan atas nama investasi, kaum kapitalis itu menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di negara-negara dimana mereka menjadi investornya. Bahkan SDM (Sumber Daya Manusia) nya diiming-imingi lapangan kerja namun dengan gaji  yang sangat murah. Kenaikan gaji juga sulit bisa terealisasi karena tingginya tingkat pengangguran. Sehingga mau tidak mau, berapa pun gaji yang ditawarkan perusahaan, harus diterima daripada tidak ada penghasilan sama sekali. 

Di samping itu, harga-harga kebutuhan yang juga terus naik sehingga masyarakat tetap butuh pemasukan. Akhirnya rakyat menjadi sapi perah para korporasi dan oligarki.

Meningkatnya investasi di negeri ini, nyatanya tidak relate dengan keadaan rakyat yang masih banyak hidup dalam kesulitan. Apa yang disampaikan oleh Menteri Bahlil Lahadalia bahwa pertumbuhan investasi terjadi salah satunya karena peningkatan jumlah investasi dari penanaman modal asing (PMA). Selama beberapa waktu saja, investasi dari PMA mencapai Rp168,9 triliun atau tumbuh 63,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, klaim menteri mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Namun ketika investasi tinggi PHK justru terjadi secara besar-besaran. 

Menarik apa yang pernah disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira yang mengatakan bahwa tingginya nilai investasi ternyata tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. (cnnindonesia.com, 25/10/2022). 

Maka jika begini bukankah pemerintah telah menipu rakyat? Alasan bahkan dengan narasi investasi untuk menciptakan lapangan kerja namun kenyataannya justru sebaliknya. Bahkan, UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan pun untuk memuluskan investasi, padahal mayoritas masyarakat menolaknya. Maka yang dibutuhkan masyarakat bukanlah investasi. Masyarakat membutuhkan riayah dari negara untuk memenuhi semua hak-hak mereka. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan , papan dan juga kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, juga keamanan.

Masyarakat berhak untuk bisa hidup bahagia bersama seluruh anggota keluarganya. Mereka bisa dengan nyaman menjalankan syariat agamanya secara kaffah. 

Namun, mewujudkan semua itu dalam system kapitalis sekuler hanyalah sebuah mimpi yang tak akan pernah terealisasi. Investasi bisa jadi menjanjikan adanya lapangan kerja. Namun tidak semua masyarakat bisa terserap didalamnya. Investasi menjanjikan para pekerja dapat gaji tapi seberapa besar gajinya juga tak pasti bahkan tidak mencukupi untuk terpenuhinya kebutuhan sandang pangan dan papan. Apalagi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Karena memang dalam system kapitalis tidak ada konsep dalam pemenuhan kebutuhan individu per individu. Yang menjadi standart pertumbuhan adalah berdasarkan pendapatan perkapita yang dihitung secara general. 

Maka sudah dipastikan bahwa berharap rakyat sejahtera dengan investasi hanyalah mimpi. 

Pemenuhan kebutuhan setiap individu rakyat hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan korporasi dan oligarki. Karena  negara yang memiliki fungsi sebagai pelayan rakyat, bukan hanya  regulator semata. Negara itu adalah Khilafah yang menjadi pelayan rakyat, yang akan memenuhi semua yang dibutuhkan. Sumber dana nya diatur dalam bentuk pengelolaan harta milik umum berupa barang tambang, laut, hutan, dan milik negara (jizyah, kharaj, ganimah, dan zakat) yang diambil dari Baitulmal bukan oleh investor. Negara tidak boleh menggunakan prinsip untung rugi atau beban, melainkan prinsip rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. 

Khilafah akan menerapkan aturan Islam keseluruhan. Dengan demikian, seluruh hak rakyat akan diatur secara amanah oleh negara, bukan diserahkan pada masing-masing individu rakyat apalagi diserahkan kepada swasta dan asing. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat bukan hanya mimpi namun akan terealisasi. Wallahu`alam bisshawab