Kontrak PT Freeport di Perpanjang, Rakyat Meregang

Oleh: Zahrul Hayati

Semakin eksis, setelah sekembalinya orang nomor satu di negeri ini dari kunjungannya ke Amerika Serikat negeri paman Sam.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041 mendatang. Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan bahwa setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) IUPK bisa diperpanjang hingga tahun 2061 mendatang, lantaran cadangan sumber daya mineral ada dan bisa terus dimanfaatkan, (Cnb Indonesia.com, 17/11/2023).

Perpanjangan kontrak dengan PT Freeport sejatinya memperpanjang penjajahan, berujung  kesengsaraan dan penderitaan. Seharusnya setelah sekian lama dikelola asing, negara mengupayakan nasionalisasi, mengelola secara mandiri tambang tersebut dan mengusahakan adanya alih teknologi pada generasi anak bangsa negeri ini.

Namun, inilah negara kita yang bersistemkan ekonomi kapitalisme, negara tidak mampu mengupayakan pengelolaan hasil SDA secara mandiri malah mengandalkan kerja sama dari pihak asing atau pun aseng, ini karena kedaulatan negara yang kaya SDA telah  melemah seiring diterapkannya sistem sekuler kapitalisme liberal, sehingga sampai detik ini masih menyandarkan kekayaan alam sendiri kepada pihak asing, dan membebek pada barat.

PT Freeport yang berada di bumi Papua yang sangat besar, mampu menghasilkan emas 240 kg setiap hari nya. Siapa sih yang tidak tahu tambang emas yang diprivatisasi oleh Amerika? Padahal jika negara mengelolanya secara mandiri hasil SDA, dengan anak bangsa yang mumpuni, maka akan sangat mudah bagi negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya dengan hasil SDA tersebut. Seperti membiayai pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi apalah daya, bak menggantang asap, ketika negara masih mengadu nasib pada negara barat untuk permasalahan pengelolaan SDA sendiri, menikmati kekayaan SDA hanyalah ilusi belaka. Rakyat Papua khususnya, dimana buminya kaya dengan emas, masih ada dalam kemiskinan ekstrim dan anak-anak kerap menderita stunting, busung lapar karena gizi buruk. Hal yang sungguh ironis.

Kapitalisme Sengsarakan Umat.

Tidak amanahnya penguasa hari ini, adalah masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme yang mengizinkan swasta untuk mengelola sumber daya alam. Sehingga, ekonomi hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang, mengabaikan hak-hak rakyat untuk menikmati kekayaan dari sumber daya alam yang ada.

Sistem Kapitalisme liberal sumber masalah negeri ini, melahirkan banyak ketimpangan dan kesenjangan, kekayaan yang sangat akut akibat  kebebasan kepemilikan atas seluruh SDA. Namun anehnya, kesenjangan ini terus menerus terjadi, bukan diselesaikan, tapi malah pembiaran yang dilestarikan dengan melimpahkan pengelolaan SDA ke swasta, terlebih swasta asing dan aseng, penguasa cuma hanya jadi regulator.

Kenyataannya belum habis kontrak lama, diperpanjang lagi dengan kontrak baru.

Islam Solusi 

Islam mengelola tambang untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, bukan kepentingan korporasi.

Islam mewajibkan negara mengelola SDA untuk kemaslahatan masyarakat, karena memang harta itu milik masyarakat bukan milik swasta maupun negara.

Pedoman kepemilikan pengelolaan umum adalah hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. beliau bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Jelaslah sudah, negara dalam Islam harus mengelola harta kepemilikan umum yang jumlahnya melimpah. Sementara hasilnya dibagikan kepada masyarakat, baik secara langsung, maupun dalam bentuk pemenuhan kebutuhan publik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Pendistribusian ekonomi secara adil dan merata dengan seperangkat aturan pendukungnya adalah solusi jitu mensejahterakan umat manusia. Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah semua itu akan bisa diwujudkan.

Wallahu a'lam bish showab.