Pemimpin Peradaban Sekulerisme VS Peradaban Islam

Oleh: Novita Ratnasari, S.Ak. (Pengiat Literasi)

Melansir dari cnn.indonesia, pada debat capres ketiga menggemparkan warganet, terkait tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Mantan Panglima TNI mengungkapkan bahwa menjadi negara yang kuat harus memiliki kekuatan militer. Mirisnya, Prabowo memberi perumpamaan yang kontroversi yaitu Gaza di lindas oleh Isrewel karena tidak memiliki kekuatan pertahanan militer, (7/1/24).

Paradigma Menyesatkan

Statement ini ibarat memancing di air keruh, karena membuat blunder paradigma ummat menyoal Muslim Palestina, seperti yang kita ketahui bahwa status Palestina stateless semenjak perang dunia kedua. Pemahaman yang menyesatkan ketika memberi perumpamaan kekuatan pertahanan militer gaza lemah, sedangkan PBB saja tidak mengganggap suara Palestina itu ada karena memang tidak di anggap manusia. Hal ini malah meneggelamkan sejarah penjajahan Palestina yang sebenarnya.

Seperti Apa Kekuatan Militer Gaza

Setelah Kesultanan Turki Ustmani kalah di Perang Dunia pertama tahun 1914,  keinginan zionis mendirikan entitas negara terealisasi tahun 1948 yang di legalisasi oleh PBB. Dari sini lah muncul muqowamah (perlawanan) menjadi dua kubu, kubu pertama adalah Hamas dimana memiliki paradigma bahwa Isrewel merupakan penjajah maka harus di usir  dengan kata lain tidak mau diplomasi. Berbeda pendapat dengan Fattah, dimana fattah beranggapan menyelesaikan persoalan ini dengan jalur negosiasi mau diplomasi dengan isrewel. Sehingga yang membedakan Hamas dengan Fatah adalah Hamas tidak memiliki kekuasaan otonom sedangkan Fatah memiliki kekuasaan otonom.

Berdiri dibawah sistem Demokrasi

Realitas ini merupakan satu dari banyaknya contoh yang muncul ke permukaan, ketika seseorang memakai ideologi togut (sekulerisme) sebagai paradigma berfikir dan bertindak tentu akan melibas semua cara tanpa memperhatikan benar-salah dan halal-haram. Didalam ideologi ini manusia bebas memilih aturan hidupnya, bukan tidak mempercayai adanya pencipta tapi memang sang khaliq tidak dilibatkan dalam persoalan dunia. Dimana agama disetting mengikuti kepentingan individu bahkan masyarakat bukan sebaliknya.

Memang seperti ini wajah buruk ideologi demokrasi ini, seorang pengamat politik islam Dr.Rian mengatakan bahwa sistem demokrasi ini berasas sekulerisme. Mereka bebas mengusung gagasan, ide, argumen apapun sesuai kepentingan oligarki dengan dalih kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana?

Menanggapi argumen Prabowo, beliau meninggalkan akar pembahasan pada pertahanan militer sebuah negara. Ada dua point yang faktor utama kekuatan sebuah peradaban.

Pertama, semua negara pasti terikat ideologi. Ideologi atau mabda merupakan aqidah aliyah yang melahirkan peraturan. Aqidah ialah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan serta tentang apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan kemudian keterikatan akan alam semesta, manusia, dan kehidupan. 

Peraturan Yang lahir dari aqidah berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara aqidah serta untuk mengemban mabda. Harusnya kekuatan sebuah negara fokus ke ideologi apa yang di terapkan. Karena sebuah ideologi mencakup seluruh aspek kehidupan

Kedua, semua manusia memiliki naluri untuk mensucikan sesuatu atau naluri tadayun. Agama memiliki peran penting untuk tata kelola negara dalam semua sisi, dan hanya islam agama yang paripurna karena mengatur semua aspek. Memiliki kekuatan militer harusnya didasari pada ideologi yang sempurna dan melibatkan agama yang paripurna yaitu ideologi islam dan agama islam.

Dalam sejarah peradaban islam, islam terbukti sebagai rahmatan lil 'al-amin.

Standar Pemimpin Dalam Demokrasi

Belajar dari rekam jejak kemerdekaan Indonesia, sejatinya kita masih jauh dari taraf sejahtera malah terjadi kesenjangan, yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin makin terjepit. Apapun yang menghalangi kepentingan oligarki terbitlah peraturan yang di undang-undang kan. Seperti peraturan omnibus low, uu minerba, dll.

Sudah berganti pemimpin berkali-kali tidak merubah nasib justru menjerat rakyat dengan kebijakan-kebijakannya. Dalam pasal 169 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang syarat menjadi cawapres akan tetapi seringkali dilanggar ketika sudah menjabat pemimpin. Misalnya point pertama bertakwa kepada tuhan yang maha esa, faktanya cawapres yang mencalonkan tidak menggambarkan demikian. Seperti fenomena saat ini, seharusnya sebagai muslim bisa memahami akar sejarah Palestina  bukan malah menumbuhkan paradigma yang salah, belom lagi didalam sistem ini mereka membuat aturan hidup sendiri dalam bentuk undang-undang.

Jelas tidak menggambarkan seperti pembukaan UUD sila pertama, karena agama dikemas untuk mengatur hubungan dengan penciptanya saja. Terkait pergaulan, muamalah, sampai ke tataran persoalan negara agama tidak boleh ikut campur.

Keadaan ini sangat bertolak belakang 180° dalam sistem pemerintahan islam. Karena islam mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan sesama manusia. Sehingga islam bukan sekedar agama tetapi juga ideologi.

Standar Pemimpin dalam Islam

Hal mendasar yang harus dipenuhi adalah seorang pemimpin itu muslim, tentunya tidak sekedar islam ktp tetapi pemimpin yang mencerminkan totalitas dan loyalitas untuk peradaban yang gemilang dengan bingkai khilafah. 

Kenapa khilafah? Karena tinta sejarah menuliskan bahwa hanya khilafah lah (sistem islam) yang mampu meriayyah umat dengan sejahtera. Hampir 1400 tahun islam diterapkan di seluruh penjuru dunia dan dijadikan aturan hidup, dari masa kenabian sampai detik ini islam tidak pernah berubah-ubah satu kata pun.

Ketika islam hari ini hanya di dudukkan sebagai prasmanan bukan berarti esensi dari islam itu sendiri berkurang, tetapi problemnya ada di kepala kaum muslim itu sendiri. Ketika kaum muslim sudah terkena wabah wahn, yaitu cinta dunia dan matipobia.

Didalam sejarah peradaban islam banyak sekali contoh khalifa yang memiliki kualitas dalam kekuatan militer seperti Sultan Orhan menjalankan politik yang sama dengan Sultan Utsman I di bidang pemerintahan dan penaklukan-penaklukan. Ketika melihat kondisi pemerintahan Qarahsi yang tidak stabil, Sultan Orhan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencampuri perselisihan itu dan akhirnya mampu menguasainya.

Di antara tujuan yang ingin dicapai Daulah Utsmaniyyah yang baru tumbuh ini adalah menguasai Kerajaan Saljuk-Romawi di Asia Kecil dan wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya. Islam memang sebuah ideologi yang paripurna, mengatur semua aspek dalam kehidupan.

Kondisi sekarang seperti sabda rasulullah, "Di akhir zaman umat islam banyak tapi ibarat buih di lautan." Pikiran umat islam terpecah belah sehingga umat mengalami fasad. Saat ini adalah waktu yang tepat melanjutkan kehidupan islam, karena islam lah problem solving segala persoalan termasuk kekuatan militer.

Wallahu'alam

Wallahu'alam Bisowab.